Search

Jawaban atas Fitnah kepada Jokowi

[HOAX] Benarkah Banyak Orang Berbaju PKI Dimobilisasi untuk Menyerang Masjid di Masa Jokowi?

Pertanyaan: Saya membaca berbagai isu bahwa di masa Jokowi ini banyak pesantren dan masjid diserang oleh orang berbaju PKI. Benarkah.

Jawaban: Hoax! Dari penyelidikan polisi, kebanyakan di antaranya adalah settingan pembuat video sendiri yang memprovokasi atau membujuk orang dengan gangguan jiwa untuk memakai baju tertentu dan mendatangi pusat ibadah, kemudian ditangkap, dikeroyok, dipakaikan baju tertentu, lalu difoto atau divideokan dan disebarkan di media sosial.

Pertanyaan: Dari mana sumber informasi ini bisa saya dapatkan?

Jawaban: Silakan baca pernyataan dari polisi berikut ini:

https://metro.tempo.co/read/1063523/polisi-heboh-orang-gila-serang-ulama-di-bekasi-hoax

Pertanyaan: Apa yang terjadi dengan isu ini? Apakah didiamkan saja?

Jawaban: Beberapa sudah diperiksa polisi dan pembuat hoax memberikan pernyataan maaf karena membuat isu mengada-ada. Silakan baca sumber informasinya di sini:

http://news.liputan6.com/read/3295149/buat-hoax-soal-orang-gila-pki-serang-pesantren-pria-ini-minta-maaf

 

 

Advertisements

[HOAX] Benarkah Jokowi Membebaskan Ormas Asing Masuk Indonesia dengan Mudah?

pp59

Pertanyaan: Saya melihat berita disebarkan menyebutkan bahwa sejak masa pemerintahan Jokowi, muncul PP Nomor 59 Tahun 2016 yang memudahkan masuk dan didirikannya Ormas Asing di Indonesia. Benarkah?

Jawaban: Hoax! Berita ini diangkat oleh situs-situs tidak kredibel. Contohnya bangsaonline.com. eramuslim, dan lainnya.

PP No 59 Tahun 2016, bersamaan juga dengan PP No 58 Tahun 2016, bukanlah PP yang mengizinkan dengan mudah Ormas Asing masuk Indonesia. PP ini menjelaskan UU No 17 tahun Tahun 2013, yang salah satunya, justru memberikan batas-batas dan kewajiban yang mesti dipenuhi Ormas Asing jika ingin masuk ke Indonesia. Jadi PP tersebut malah mempersulit, bukan mempermudah.

Silakan download PP tersebut di sini:

PP No 58:

http://static.banyumaskab.go.id/website/documents/kesbangpol/PP_NO_58_2016.pdf

PP No 59:

http://konsillsm.or.id/wp-content/uploads/2017/05/PP_NO_59_2016.pdf

Pertanyaan: Bagaimana saya bisa tahu PP ini justru memberi persyaratan dan batasan, bukan malah mempermudah?

Jawaban: Silakan baca Bab V dari PP No 58 tersebut, yang kurang lebih isinya mewajibkan yayasan yang didirikan orang asing untuk memiliki badan hukum, memiliki izin prinsip dan operasional. Izin prinsip harus dikeluarkan oleh menteri luar negeri dan izin operasional oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Sementara badan hukumnya harus disahkan oleh Menkumham. Kegiatannya juga diawasi dan masyarakat bisa melakukan pengaduan atas kegiatan ormas asing yang dirasa tidak wajar. Di PP No 59, Juga ada sanksi yang bisa dijatuhkan bagi ormas asing yang melanggar (Bab IV) serta syarat-syarat pendirian ormas asing (Bab II).

Selain itu UU induknya, UU No 17 Tahun 2013 tentang Ormas, juga menjelaskan kewajiban bagi Ormas asing. Silakan baca di pasal 51-52, di link ini:

http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2013_17.pdf

Silakan baca lebih detail penjelasan hoax ini di situs turnbackhoax:

https://www.turnbackhoax.id/2017/12/12/disinformasi-jokowi-izinkan-wna-untuk-mendirikan-ormas/

Silakan juga baca penjelasan mengenai PP ini di situs hukumonline:

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt584f852fec6bb/begini-isi-pp-tentang-ormas-yang-didirikan-wna

Silakan juga baca penjelasan dari situs Kemendagri berikut ini:

http://www.kemendagri.go.id/news/2016/12/20/pp-59-perketat-berdirinya-ormas-asing-di-indonesia

[HOAX] Benarkah Jokowi Melawan Kritik Mengenai Hutang dengan Mengusulkan DPR Dibubarkan Saja?

hapusdpr.jpg

Pertanyaan: Saya membaca di Facebook, berita bahwa Jokowi melawan kritik mengenai hutang Indonesia dengan balik menyarankan DPR dibubarkan saja. Benarkah?

Jawaban: Hoax! Artikel tersebut adalah hasil editan terhadap artikel aslinya yang sebenarnya menulis pernyataan  Prof. Dr. Sofjan Siregar di Den Haag saat menanggapi maraknya berita DPR gemar studi banding ke luar negeri. NamaProf. Dr. Sofjan Siregar diganti menjadi Jokowi dan ditambahkan komentar dari Fadli Zon mengenai hutang luar negeri.

Silakan baca artikelnya di sini: https://news.detik.com/berita/1999248/prof-sofjan-perlu-terobosan-hapuskan-lembaga-dpr/1

Pertanyaan: Dari mana artikel palsu tersebut berasal?

Jawaban: Dari situs republiknkri.org. Namun saat ini website tersebut sudah tidak aktif. Sayangnya hoaxnya sendiri terus beredar.

Pertanyaan: Bagaimana sebenarnya jawaban pemerintahan Jokowi terhadap kritik pengelolaan hutang Republik Indonesia?

Jawaban: Berikut pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam hal utang:

  1. Di seluruh dunia, 190 negara memiliki utang. Hanya dua yang sama sekali tidak punya utang, yaitu negara tax haven atau tempat judi. Indonesia jelas tidak akan menjadi kedua jenis negara ini.
  2. Pengololaan hutang dilakukan berhati-hati, hanya untuk membangun infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat.
  3. 62 persen hutang Indonesia justru berasal dari masyarakat Indonesia sendiri. Bukan mayoritas dari luar negeri seperti yang ditakut-takuti. Jadi hutang ini tidak membelenggu kebijakan Indonesia.
  4. Berdasarkan perhitungan, harta Indonesia masih jauh lebih banyak dibanding utangnya.
  5. Rasio utang Indonesia masih di bawah 30% terhadap PDB, masih di bawah  Malaysia (40%), atau Thailand (50%)

Silakan baca penjelasan lengkapnya di sini:

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3616778/cara-sederhana-sri-mulyani-jelaskan-soal-utang-negara-rp-3779-t

https://bisnis.tempo.co/read/905868/utang-indonesia-3-780-t-sri-mulyani-62-persen-dari-masyarakat

http://ekonomi.kompas.com/read/2017/08/11/073000826/sri-mulyani–kenapa-takut-utang-harta-kita-banyak

http://ekonomi.kompas.com/read/2017/07/03/165246326/utang.ri.capai.3.667.triliun.rakyat.jangan.khawatir.

Lebih lanjut, buka di:

https://www.turnbackhoax.id/2018/01/31/disinformasi-presiden-jokowi-jika-fadli-zon-selalu-kritik-utang-pemerintahan-bagaimana-jika-dpr-ri-dan-dprd-dibubarkan/

 

 

[HOAX] Benarkah Sejak Zaman Jokowi Hologram Garuda di Paspor Diganti Bintang Komunis?

jokowifaq

Pertanyaan: Saya melihat berbagai capture berkeliaran menyatakan bahwa kini di paspor Indonesia, tidak tercantum lagi hologram Burung Garuda, digantikan Bintang yang mewakili komunisme. Benarkah?

Jawaban: Hoax! Pada dasarnya paspor Republik Indonesia ditandai hologram Komodo, Tulisan IDN dan NKRI, Garuda, Logo Imigrasi, dan Bintang. Jadi tidak benar bahwa Garuda dihilangkan dan diganti Bintang saja. Bintang yang dimaksud di sini bukanlah lambang komunisme, namun sila pertama Pancasila. Komunisme memiliki logo palu arit, bukan bintang.

Pertanyaan: Sejak kapan kebijakan ini berlaku? Kok dulu saya tidak memperhatikannya?

Jawaban: Kebijakan hologram gambar, bukan lagi garis biasa, dinyatakan oleh akun twitter Ditjen Imigrasi sudah dimulai sejak 2013. Jadi bukan dimulai dari masa Presiden Jokowi.

Pertanyaan: Di mana saya bisa melihat klarifikasi mengenai hal ini?

Jawaban: Silakan dilihat di sini:

http://pontianak.tribunnews.com/2018/01/23/ramai-hologram-garuda-hilang-di-paspor-indonesia-begini-penjelasan-ditjen-imigrasi

https://news.detik.com/berita/3836622/logo-bintang-di-paspor-disoal-ini-penjelasan-ditjen-imigrasihttps://news.detik.com/berita/3836622/logo-bintang-di-paspor-disoal-ini-penjelasan-ditjen-imigrasi

 

Benarkah Pemerintah akan Impor Garam Lagi pada 2018 dan Memukul Petani Garam?

Pertanyaan: Saya membaca di berita, lagi-lagi Indonesia akan impor garam. Kenapa bisa begitu? Bukankah ini akan memukul petani garam?

Jawaban: Garam yang dimaksud akan diimpor Indonesia pada awal tahun 2018 ini adalah garam industri, jauh berbeda dengan kebanyakan garam yang dihasilkan petani garam di Indonesia, yaitu garam konsumsi. Garam industri bukanlah yang disajikan sehari-hari di meja makan, namun khusus digunakan untuk keperluan industri. Garam ini belum bisa disediakan oleh petani garam Indonesia.

Pertanyaan: Tapi kenapa baru di masa Jokowi Indonesia mengimpor garam?

Jawaban: Tidak benar hanya di masa Jokowi. Selama ini Indonesia memang tiap tahun mengimpor garam industri karena kita belum bisa menghasilkan sendiri sesuai kebutuhan.

Pertanyaan: Bukankah kita negara kelautan yang pantainya panjang? Harusnya kan bisa memproduksi banyak garam?

Jawaban: Salah kaprah karena tidak semua pantai bisa memproduksi garam. Kebanyakan pantai di Indonesia kandungan airnya tinggi sehingga tidak bisa digunakan untuk memproduksi garam. Madura dan NTT adalah contoh pantai yang kandungan garam dan airnya memungkinkan untuk dipanen sebagai sumber bahan baku garam.

Sumber bahan baku garam utama di dunia sebenarnya bukan pantai, namun bekas danau purba yang mengering dan meninggalkan endapan garam yang tebal. Ini memungkinkan dibuatnya tambang garam yang menghasilkan garam dengan kandungan NaCl yang tinggi, contohnya di Australia dan Salburg, Austria.

Silakan lihat contoh tambang garam Australia di sini: http://konstelasi.com/tambang-garam-di-australia-yang-tampak-bukan-seperti-di-bumi/

Pertanyaan: Apa itu garam industri?

Jawaban: Garam industri adalah garam khusus dengan kadar NaCl 97,4 persen. Kadar magnesium dan airnya juga rendah. Pengguna garam industri adalah industri chlor alkali plant (CAP), farmasi, dan Industri Non CAP seperti perminyakan, pengasinan ikan, kulit, tekstil, sabun dan lain-lain.

Silakan baca langsung keterangan di sini: http://www.tribunnews.com/bisnis/2018/02/06/apa-itu-garam-industri-apa-bedanya-dengan-garam-konsumsi-ini-penjelasan-dari-maritime-society

Pertanyaan: Apa bedanya dengan garam konsumsi?

Jawaban: Garam konsumsi memiliki kandungan NaCL di bawah 97,4%, kadar magnesium dan airnya lebih tinggi. Garam ini yang sering disajikan untuk konsumsi.

Pertanyaan: Apakah dijamin garam industri tidak bisa langsung masuk ke pasaran menjadi garam konsumsi?

Jawaban: Tidak bisa semudah itu, karena karakternya yang berbeda. Untuk bisa menjadi garam konsumsi, harus mengandung kadar iodium yang tinggi, yang sulit dipenuhi garam industri bila tidak diperkaya dulu. Selain itu nilai tambah yang didapat industri dengan mengolah garam industri jauh lebih besar dibanding jika menjualnya menjadi garam konsumsi.

Pertanyaan: Tapi tidak adakah usaha untuk kita bisa memenuhi kebutuhan garam industri?

Jawaban: Ada, NTT nantinya akan menjadi salah satu pusat produksi garam yang bisa memenuhi kebutuhan garam industri, namun saat ini masih dalam proses pembangunan sebelum mencapai kapasitas maksimal.

Silakan baca informasinya di: http://www.kemenperin.go.id/artikel/14700/PT-Garam-dan-Cheetham-Dapatkan-Lahan-di-NTT

 

 

Benarkah Gubernur Anies Baswedan Dilarang Paspampres Ikut Menyerahkan Piala Presiden?

anies.jpg

Pertanyaan: Saya melihat ada meme di Facebook kalau paspampres melarang Anies Baswedan ikut turun saat penyerahan Piala Presiden 2018. Katanya ada persaingan politik tidak sehat. Benarkah?

Jawaban: Tidak benar. Pertama, paspampres bukanlah sebuah tugas politik. Ia bertugas secara profesional menjaga keamanan presiden. Jika harus menetapkan siapa yang ada di sekitar presiden saat suatu acara, maka ditetapkan berdasarkan protokoler atau aturan dari penyelenggara acara bersangkutan.

Pertanyaan: Jadi bukan paspampres yang melarang?

Jawaban: Lebih tepatnya, panitia tidak menyebutkan nama Anies Baswedan termasuk dalam rombongan yang akan menyerahkan penghargaan Piala Presiden 2018. Paspampres mengikuti daftar nama ini dengan disiplin.

Pertanyaan: Tapi katanya peraturan protokoler mewajibkan pemerintah daerah tuan rumah ikut mendampingi presiden saat ada acara?

Jawaban: Yang dimaksud adalah UU No 9 tahun 2010 pasal 13. bunyinya: dalam hal Acara Resmi dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyelenggara dan/atau pejaba tuan rumah mendampingi Presiden dan/atau Wakil Presiden.”

Pertama, ini bukan acara resmi kenegaraan. Kedua, berdasarkan UU ppemerintah daerah bisa hadir mendampingi, terlihat dari penggunaan kata “dan/atau”, jadi tidak ada keharusan. Dan kenyataannya memang tidak setiap acara yang ada di daerah pasti gubernur atau bupati atau walikota setempat yang mendampingi. Ketiga, Gubernur memang sudah mendampingi Presiden dalam acara tersebut, yaitu saat menonton.

Silakan download UU No 9 tahun 2010 di sini: http://repo.unand.ac.id/3676/1/Nomor%209%20Tahun%202010.pdf

Pertanyaan: Adakah contoh acara lain di daerah yang tidak didampingi Gubernur?

Jawaban: Sering. Contohnya saat open house lebaran di Solo, tidak berarti harus didampingi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo atau Walikota Solo F.X. Hadi Rudyatmo. Atau saat pernikahan anak Presiden, tidak berarti pemerintah daerah setempat harus ikut membuka acara, Gubernur datang hanya sebagai tamu undangan. 

Pertanyaan: Jadi benarkah ada motif politik dalam kejadian ini?

Jawaban: Tidak ada motif politik baik dari presiden maupun paspampres. Presiden Jokowi berulangkali bergembira dan menyalami Gubernur saat Persija mencetak gol. Anies juga tidak menyatakan keberatan tentang kejadian ini. Silakan baca di: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180218172433-20-276988/anies-tak-peduli-ditolak-ikut-ke-podium-perayaan-persija

Pertanyaan: Adakah pernyataan dari pihak istana terkait masalah ini?

Jawaban: Ada broadcast beredar yang ditandai dari Bey Machmudin. Silakan disebarkan:

Cegah Anies Dampingi Presiden, Paspampres Hanya Mengikuti Daftar Nama dari Panitia

Usai pertandingan final Piala Presiden 2018, beredar video pendek saat-saat menjelang penyerahan piala. Dalam video terlihat anggota Paspampres mencegah Gubernur Jakarta Anies Baswedan untuk turun mendampingi Presiden.

Tindakan tersebut merupakan prosedur pengamanan karena Paspampres berpegang pada daftar nama pendamping Presiden yang disiapkan panitia. Paspampres hanya mempersilakan nama-nama yang disebutkan oleh pembawa acara untuk turut mendampingi Presiden Joko Widodo.

Tidak ada arahan apapun dari Presiden untuk mencegah Anies.
Mengingat acara ini bukan acara kenegaraan, panitia tidak mengikuti ketentuan protokoler kenegaraan mengenai tata cara pendampingan Presiden oleh Kepala Daerah.

Selama pertandingan, Presiden Jokowi dan Gubernur Anies sangat menikmati jalannya pertandingan final. Keduanya menonton dengan rileks, sangat informal, serta akrab. Presiden menyampaikan selamat dan menyalami Anies saat Persija mencetak gol.

Karena bukan acara resmi, Presiden juga masih perlu menunggu selama 15 menit di lapangan hingga selesainya pemberian penghargaan lain sebelum menyerahkan Piala Presiden kepada Persija.

Jakarta, 18 Februari 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

 

[Hoax] Benarkah Meme Jokowi Berpidato dengan Baju Palu Arit?

Pertanyaan: Saya menemukan meme ini beredar di media sosial. Benarkah Jokowi memakai baju merah berlogo palu arit?

Jawaban: Tidak benar. Jokowi tidak pernah memakai baju merah berlogo palu arit saat kampanye. Kemungkinan foto yang diambil dan diedit adalah foto yang sejenis dengan foto yang diambil AFP pada saat kampanye terakhir Pileg 2014 di Lapangan Sukun Malang.  Silakan lihat bagian latar belakang bendera berlogo PDIP yang juga diganti dengan palu dan arit.

jokowifaq

Benarkah Jokowi Bohong Bahwa Mengatasi Banjir Lebih Mudah jika Jadi Presiden?

banjir

Pertanyaan: Saya selalu melihat tiap ada banjir Jakarta, sekumpulan orang yang tampaknya tidak bisa puas dengan hasil Pilpres 2014 mengulang-ulang kalimat Jokowi bahwa lebih mudah mengatasi banjir jika jadi presiden. Benarkah Jokowi tidak lakukan apa-apa dan menyerahkan begitu saja kepada Pemprov DKI?

Jawaban: Tidak benar. Status ibukota membuat berbagai project, termasuk penanggulangan banjir, bisa dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah atau kolaborasi keduanya. Karena itu wajar bila kolaborasi tersebut lebih lancar jika dilakukan oleh melalui kerjasama antara Presiden yang pernah menjadi gubernur DKI dengan wakilnya yang kemudian menjabat sebagai Gubernur pengganti.

Pertanyaan: Seperti apa lengkapnya pernyataan Jokowi?

Jawaban: Berikut lebih lengkapnya pernyataan Jokowi saat masa kampanye “Seharusnya lebih mudah (mengatasi kemacetan) karena kebijakan transportasi itu harusnya tidak hanya Jakarta, tapi juga Jabodetabek. Itu seperti halnya dengan masalah banjir. Banjir tidak hanya masalah Jakarta karena 90 persen air yang menggenangi Jakarta itu justru berasal dari atas (Bogor). Semua pengelolaan 13 sungai besar yang ada di Jakarta juga semuanya kewenangan pemerintah pusat,” papar Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (24/3/2014).”

Pertanyaan: Apa saja yang dilakukan oleh pusat?

Jawaban: Contohnya adalah:

  1. Pemindahan warga Kampung Pulo dan Bukit Duri saat normalisasi Ciliwung memang dilakukan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta. Namun kemudian warga yang dipindahkan ditempatkan sementara di Rusun Rawa Bebek Lajang yang dibangun oleh Pemerintah Pusat, melalui Kementerian PU Pera, sebelum akhirnya dipindahkan ke Rusun Rawa Bebek Keluarga yang lebih besar unitnya, milik Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI, yang dibangun dengan biaya APBD. Sementara pengerjaan fisik pengerukan dan pembangunan dinding Kali Ciliwung di Kampung Pulo dan Bukit Duri dikerjakan pusat melalui Kementerian Perumahan Rakyat. 
  2. Sebagian pembangunan tanggul laut pantai utara Jakarta (NCICD) dibagi antara provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat, masing-masing 8 kilometer. Sementara relokasi warga menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 
  3. Project JEDI merupakan pengerukan sungai dan waduk yang tanggung jawabnya dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dari segi pendanaan, pemerintah pusat berkontribusi 70 persen, sementara pemerintah provinsi 30 persen. Sementara relokasi lebih banyak ditangani pemerintah provinsi.
  4. Penanggulangan banjir harus dilakukan melalui kerjasama antara keempat daerah, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kementerian PU Pera juga terlibat dalam penandatanganan MOU kerjasama antar daerah-daerah ini. Salah satu yang akan dibuat untuk penanggulangan banjir di Jadebotabek adalah Waduk Ciawi dan Sukamahi oleh Kementerian PU Pera.
  5. Pembangunan secara fisik Sudetan Ciliwung dilakukan oleh Kementerian PU Pera, sementara pembebasan lahan oleh Pemprov DKI Jakarta. 
  6. Pengubahan Driving Golf Range Senayan menjadi kawasan hijau hutan kota dan resapan air merupakan kerjasama antara Pusat Pengelola Komplek Gelora Bung Karno dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pertanyaan: Apa saja bukti progress pengurangan banjir selama Jokowi menjadi presiden?

Jawaban: Berikut catatan banjir di Jakarta menurut Detik:

  1. 2013: Wilayah terdampak: 35 kecamatan, lama waktu 15 hari, pengungsi 83.930 orang, korban jiwa 19 orang, dan kedalaman banjir maksimal 4 meter
  2. 2014 (terakhir Jokowi menjabat sebagai Gubernur): Wilayah terdampak: 37 kecamatan, rentang waktu: 20 hari, pengungsi 62.819 orang, korban jiwa 23 orang, dan kedalaman banjir maksimal 4 meter.
  3. 2015: Wilayah terdampak: 38 kecamatan, lama waktu 7 hari, pengungsi 231.566 orang, korban jiwa: 5 orang, dan kedalaman banjir maksimal 2 meter
  4. 2016: Wilayah terdampak: 25 kecamatan, lama waktu rata-rata 2 hari, pengungsi 70.218 orang, korban jiwa nihil dan kedalaman banjir maksimal 2 –  3,6 meter.
  5. 2017: Wilayah terdampak 15 kecamatan, pengungsi 1.613 orang, korban jiwa 2 orang, dan kedalaman banjir maksimal 1,5 meter.

Dari data ini terlihat bahwa secara umum banjir di Jakarta mengalami perbaikan sebagai hasil kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

[HOAX] Benarkah Kasus Gizi Buruk di Papua Hanya Dibantu Mi Instan?

miasmat

Pertanyaan: Saya mendapat capture salah satu tweet wartawan luar negeri yang memperlihatkan anak-anak kurang gizi di Papua malah mendapat bantuan mi instan, bukannya makanan bernutrisi lengkap. Benarkah?

Screen Shot 2018-02-05 at 6.33.09 PM

Jawaban: Hoax! Info tersebut berasal dari foto yang diberi caption oleh wartawan luar negeri, Rebecca Henschke, dengan mengambil kesimpulan begitu saja. Ia tidak mencari tahu sebelumnya bahwa perahu-perahu tersebut bukan mengangkut bantuan, namun barang dagangan biasa.

Pertanyaan: Dari mana saya bisa tahu bahwa informasi ini benar?

Jawaban: Rebecca membuat tweet lain pada tanggal 1 Februari yang memperlihatkan dia mendapat informasi lain bahwa barang tersebut adalah “normal supplies”, bukan bantuan pemerintah.

Screen Shot 2018-02-05 at 6.25.43 PM

Info ini diklarifikasi oleh berbagai situs berita bahwa kotak berisi mi instan tersebut adalah barang dagangan warga setempat, bukan bantuan bencana kelaparan dan gizi buruk.

Pertanyaan: Lalu apa yang diberikan oleh pemerintah kepada warga Asmat untuk mengatasi gizi buruk?

Jawaban: TNI memberikan 35 Ton bantuan, terdiri dari 500 kilogram bawang, 16.178 kotak ransum, 8.929 kotak makanan bayi, 1.500 kaleng susu beruang, 300 kotak susu bayi, 2.030 kilogram beras, serta 10.800 kotak makanan yang telah diperkaya. Selain bahan makanan, TNI juga mengirim 1.000 lembar selimut, 10 kilogram pakaian layak pakai, 50 dus peralatan masak, serta tiga dus ember dan piring.

Kementerian Sosial pada tanggal 31 Januari mengirimkan 3 ton bantuan berisi makanan siap saji, makanan untuk anak-anak, biskuit, coklat, dan makanan untuk anak yang lain,  Pada tanggal 16 Januari juga sudah pernah dikirimkan bantuan lainnya berisi  tiga ton beras, 200 lembar selimut, 200 matras, dua tenda keluarga, dan 50 food ware.

Sementara Kementerian Kesehatan mengirimkan 1,2 ton obat beserta 39 tenaga kesehatan. Di luar itu sedang diupayakan pengiriman biskuit padat protein untuk mengatasi kekurangan nutsisi. Polda Papua mengirimkan 15 ton makanan, berisi beras, susu, telur, air minum, susu bayi, ikan kaleng, minyak goreng, biskuit, dan bahan makanan lain. Selain itu, ada bantuan perlengkapan bayi dan ibu seperti pakaian untuk bayi, bedak dan lainnya.

Bantuan dari BUMN PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), PT Pertamina, dan PT PLN, berupa 500 paket makanan. Sementara Pertamina berupa bantuan tambahan asupan gizi untuk balita dan ibu hamil di tiga titik lokasi setiap bulan serta pengadaan kapal speedboat untuk ambulans senilai Rp 1,8 Miliar. 

Pertanyaan: Adakah bahan yang bisa saya bantu sebarkan untuk menginformasikan hal ini ke masyarakat?

Jawaban: Silakan bantu edarkan infografis dari situs indonesiabaik berikut ini:

bantuan.jpg

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑