Search

Jawaban atas Fitnah kepada Jokowi

[HOAX] Benarkah Gara-Gara Jokowi Dana Haji Disalahgunakan untuk Pinjaman Infrastuktur?

dana-haji.jpg

Pertanyaan: Selain masalah azan dilarang, saya membaca bahwa sejak zaman Jokowi, dana haji milik umat disalahgunakan negara untuk membiayai infrastruktur. Benarkah?

Jawaban: Hoax! Dari awal pun dana haji yang dikumpulkan memang digunakan untuk membiayai APBN dan pembangunan, salah satunya melalui pembelian Sukuk. Kebijakan ini sudah dilakukan sejak lama, Jokowi hanya menerangkan apa yang memang sudah jadi praktik selama ini.

Sebagai catatan, Prabowo, lawan politik Jokowi, sendiri juga menjanjikan akan menggunakan dana haji umat untuk mendorong pembangunan. Jadi tidak ada bedanya antara janji politik dan kebijakan yang direncanakan Prabowo dengan Jokowi.

Sumber:

https://www.merdeka.com/uang/prabowo-hatta-janji-bangun-indonesia-lewat-dana-haji.html

http://www.beritasatu.com/ekonomi/61480-dana-haji-akan-dipindahkan-ke-sukuk-berbasis-proyek.html

https://finance.detik.com/moneter/d-1119600/dana-haji-dan-dana-abadi-umat-diinvestasikan-ke-sukuk-rp-9-triliun

 

 

Advertisements

[HOAX] Benarkah Saat Era Jokowi Azan Dilarang?

azan.jpg

Pertanyaan: Beredar broadcast di Whatsapp kalau pada era pemerintahan Jokowi ini azan dilarang, sehingga lebih baik kita tidak memilih Jokowi lagi. Benarkah?

Jawaban: Hoax! Tidak ada satupun kebijakan pemerintah Jokowi yang melarang penyiaran azan melalui masjid. Yang diatur adalah penggunaan pengeras suara azan (bukan dilarang!), yang sudah ada peraturannya sejak tahun 1978, melalui Instruksi Dewan Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, KEP/D/lOl/78 yang salah satu poinnya berbunyi:

Bahwa agar penggunaan pengeras suara olehMasjid/ langgar/Mushalla lebih mencapai sasaran dan menimbulkan daya tarik untuk beribadah kepada Allah SWT, dianggap perlu mengeluarkan tuntunan tentang penggunaan pengeras suara oleh masjid/langgar/ mushalla untuk dipedomani oleh para Pengurus Masjid/ langgar] Mushalla di seluruh Indonesia.

Silakan download di sini: https://kemenag.go.id/myadmin/public/data/files/users/3/Surat%20Edaran%20ttg%20Pengeras%20Suara.pdf

Inilah yang kemudian mendasari Surat Edaran B.3940/DI.III/Hk.00.7/08/2018, berikut instruksinya:

  1. Diatur sedemikian rupa sehingga corong keluar dapat dipisahkan dengan corong ke dalam. Jelasnya ada corong yang semata-mata ditujukan ke luar.
  2. Dan yang kedua berupa corong yang semata-mata ditujukan ke dalam ruangan masjid, langgar, dan musalla.
  3. Acara yang ditujukan keluar, tidak terdengar keras ke dalam yang dapat mengganggu orang salat sunat atau zikir. Demikian juga yang ke dalam sehingga tidak mengganggu yang sedang istirahat

Pada dasarnya suara yang disalurkan keluar masjid hanyalah adzan sebagai tanda telah tiba waktu salat. Demikian juga salat dan doa pada dasarnya hanya untuk kepentingan jemaah ke dalam dan tidak perlu dan tidak perlu ditujukan keluar… dsb

Silakan download di sini: http://madinatuliman.com/wp-content/uploads/2018/08/Surat-Edaran-ttg-Pengeras-Suara.pdf

Jadi pengaturan itu sama sekali tidak dilakukan sejak masa Jokowi, namun sudah lama ada. Namun kemudian dibuat hoax seolah dimuali sejak era Jokowi dan lebih jauh lagi dipelintir sebagai larangan azan.

Pertanyaan: Lalu bagaimana dengan aturan soal volume suara azan? Bukankah itu juga represif? Harusnya suka-suka setiap masjid dong menyetel volume sesuai kebutuhan?

Jawaban: Tidak ada yang salah dengan pengaturan volume suara azan. Di negara mayoritas muslim lainnya pun hal pengeras suara memang diatur untuk kenyamanan masyarakat di sekitar. Misalnya  Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Mesir, Arab Saudi, Malaysia, dsb.

Sumber: https://tirto.id/timur-tengah-batasi-volume-speaker-masjid-indonesia-ikut-pakistan-cUEh 

Benarkah Jokowi Berbohong Soal Kota Kelahirannya?

Pertanyaan: Saya melihat berita pernyataan dari Bupati Boyolali, bahwa kota kelahiran Jokowi adalah Boyolali dan harusnya dijadikan Ibukota negara, terkait hinaan Prabowo terhadap tampang orang Boyolali yang katanya akan diusir kalau masuk hotel mewah, benarkah?

Jawaban: Kemungkinan Bupati Boyolali yang dimaksud, Seno Samudro, salah pengertian. Bisa karena salah memberi keterangan, atau wartawan salah menangkap. Yang kota kelahirannya Boyolali adalah Ibu Jokowi, bukan Jokowi.

Sumber: https://sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id/laman/index.php?r=tpost/xview&id=3719

Jokowi sendiri lahir di Surakarta, tepatnya 21 Juni 1961. Jadi bukan di Boyolali

Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Joko_Widodo

Dalam sejarahnya, Kabupate Boyoloali dahulu kala memang menjadi bagian dari Keresidenan Surakarta.

Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surakarta

 

[HOAX] Benarkah Tudingan @ardi_riau bahwa Tol Lampung Sudah Dibangun sejak 1998?

tol-sumateratol-sumatera

Pertanyaan: Saya melihat tweet dari akun @ardi_riau yang menyatakan bahwa Jokowi hanya meresmikan Tol Lampung-Bakaheuni, padahal pembangunannya sudah dilakukan tanpa henti sejak era 1998?

Jawaban: Hoax! Pada era SBY saja, Tol Sumatera baru tahap  mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera tanggal 17 September 2014, dalam arti tol ini belum eksis. Bagaimana mungkin tol yang belum eksis, diklaim dinyatakan sudah dibangun sejak 1998?

Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2014/09/22/21451031/Presiden.SBY.Teken.Perpres.Percepatan.Pembangunan.Tol.Sumatra

Pertanyaan: Lalu kapan sebenarnya pembangunan Tol Lampung – Bakauheuni dimulai?

Jawaban: Presiden Joko Widodo melakukan ground breaking pada tanggal 30 April 2015, yang menandai dimulainya pembangunan. Seluruh media sepakat dan serentak memberitakannya pada tanggal tersebut.

Sumber:

https://economy.okezone.com/read/2015/04/30/320/1142388/jokowi-groundbreaking-tol-trans-sumatera

https://www.rmol.co/read/2015/04/30/200876/Hari-Ini,-Presiden-Jokowi-Groundbreaking-Tol-Trans-Sumatera-

https://www.liputan6.com/news/read/2223212/jokowi-groundbreaking-pembangunan-tol-trans-sumatera

https://www.viva.co.id/arsip/620356-jokowi-groundbreaking-tol-trans-sumatera-ini-lokasinya

[HOAX] Benarkah Tudingan @prabowo bahwa 99% Penduduk Indonesia Sangat Pas-Pasan?

 

99-persen.jpgPertanyaan: Saya membaca di media sosial berbagai akun haters memposting pernyataan Prabowo bahwa 99 Persen penduduk Indonesia hidup prihatin. Benarkah?

Jawaban: LAGI-LAGI KAMPANYE HOAX DAN BOHONG OLEH KUBU PRABOWO!  Kalimat kebohongan ini diucapkan Prabowo di Inna Heritage Hotel, Denpasar, Bali, pada tanggal 19 Oktober 2018 di hadapan Relawan Emak-Emak. Berikut kutipan langsung dari ceramah Prabowo:

“Hasil ini adalah data, fakta yang diakui oleh Bank Dunia, oleh lembaga-lembaga internasional yang nikmati kekayaan Indonesia kurang dari 1 persen. Yang 99 persen mengalami hidup yang sangat pas-pasan, bahkan sangat sulit.”

Sumber: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4269073/prabowo-sebut-99-rakyat-ri-hidup-pas-pasan-ini-versi-bps

Kenyataannya tidak ada data yang bisa mendukung pernyataan bahwa 99 Persen Penduduk Indonesia hidup pas-pasan. Data BPS sendiri yang membantah hal ini. Berikut dilansir oleh detik:

Melansir data BPS, Selasa (23/10/2018), persentase penduduk miskin pada Maret 2018 ada sebesar 9,82%. Persentase itu setara dengan 25,95 juta penduduk Indonesia yang miskin.

BPS juga mencatat disparitas tingkat kemiskinan pada Maret 2018 antara kota dan desa cukup jauh. Persentase penduduk miskin di kota sebesar 7,02% sementara di desa 13,2%. Persentase angka kemiskinan RI itu juga menurun dibandingkan data sebelumnya di September 2017 sebesar 10,12%. Persentase itu setara dengan 26,58 juta penduduk yang dianggap miskin.

Sementara dari sisi lokasi jumlah penduduk miskin paling banyak berada di pulau Jawa yakni 13,34 juta jiwa. Kedua Sumatera sebanyak 5,98 juta jiwa, Sulawesi 2,06 juta jiwa, Bali-Nusa Tenggara 2,05 juta jiwa, Maluku-Papua 1,53 juta jiwa dan Kalimantan 0,98 juta jiwa.

Sumber: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4269073/prabowo-sebut-99-rakyat-ri-hidup-pas-pasan-ini-versi-bps

BPS adalah lembaga yang paling dipercaya dan secara rutin melakukan pendataan jumlah dan kondisi ekonomi Warga Negara Indonesia. Prabowo mendapatkan data 99 persen penduduk Indonesia hidup pas-pasan dari mana sumbernya?

Pertanyaan: Tidak adakah bantahan dari pemerintah maupun Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin terkait hal ini?

Jawaban: Tentu ada, berikut kutipan bantahan dari beberapa pejabat maupun tim kampanye Jokowi:

“Nggak mungkin 99 persen orang hidup pas-pasan kalau 70 persen orang puas dengan kinerja ekonomi pemerintah. Data dari mana? Masa seorang calon presiden Prabowo menggunakan data sampah dan sama sekali nggak valid seperti itu?” Ali Mochtar Ngabali, Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan.

Sumber: https://news.detik.com/berita/4268303/kontroversi-data-prabowo-99-persen-rakyat-hidup-pas-pasan 

“Dikatakan 99 persen hidup pas-pasan itu data dari mana? Apakah ini data yang diambil dari pohon jambu di depan rumah pagi hari, lalu disampaikan ke media atau apa… Kita tunggu, kalau memang benar Pak Sandi punya resep kemiskinan kita akan turun dengan cepat, silakan disampaikan. Kalau Pak Prabowo bisa menurunkan angka pengangguran yang lebih keren dari Pak Jokowi, silakan sampaikan,” Raja Juli Antoni, Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional

Sumber: https://news.detik.com/berita/d-4271557/timses-jokowi-data-dari-mana-99-rakyat-hidup-pas-pasan-pohon-jambu

“Coba lihat kampung sana, bagaimana kehidupan masyarakat kita. Lihat ke desa dong. Jangan komentarinya di Jakarta…Ya kita kan bicara by data, bukan by nyeplos, kita ini kan dikontrol dari semua orang. Kalau pemerintah bicara sembarangan dikontrol oleh semuanya, bank dunia atau orang luar ngetawain kan begitu, semua by data,” Jenderal (Purn) Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan.

Sumber: http://wartakota.tribunnews.com/2018/10/24/prabowo-bilang-99-persen-rakyat-indonesia-hidup-pas-pasan-moeldoko-pernah-ke-kampung-enggak

 

 

 

[HOAX] Benarkah Tweet @mbahuyok bahwa BPK Temukan Kebocoran Rp 44,052 Triliun dalam Pembangunan Infrastruktur Jokowi?

bpk-rmol

Pertanyaan: Saya melihat haters sibuk menyebarkan berita dari Rmol.co kalau ada penyimpangan atau kebocoran sebesar RP 44,052 Triliun dalam Pembangunan Infrastruktur Jokowi. Benarkah?

Jawaban: Hoax! Berita tersebut sudah dicabut dan Rmol mengakui kelalaiannya dalam memenuhi kaidah jurnalistik dalam menerbitkan berita tersebut. Berikut bunyi Klarifikasi dari Rmol di link berita yang dimaksud:

“Laman ini sebelumnya menampilkan artikel berita yang tidak memenuhi prinsip kerja-kerja jurnalistik. Redaksi meminta maaf kepada para pihak yang telah dirugikan.” RMOL, sumber: https://politik.rmol.co/read/2018/10/19/362535/BPK-Benarkan-Ada-Kebocoran-Di-Proyek-Infrastruktur-Jokowi-

Saat ini berita tersebut telah dihapus, namun ada situs lain yang sempat melakukan copy paste, berikut screenshot berita tersebut sebelum ada permintaan maaf:
Sumber: https://www.siagaindonesia.com/196690/bpk-temukan-kebocoran-proyek-infrastruktur-jokowi.html

Pertanyaan: Lalu bagaimana dengan isu Rp 45 Triliun yang bochor bochor bochor selama masa pemerintahan Jokowi itu?

Jawaban: Keliru dan dipelintir. Yang dinyatakan oleh BPK adalah bahwa selama periode 2003-2017, BPK telah menyampaikan 447 temuan pemeriksaan yang mengandung indikasi pidana kepada Kepolisan RI, Kejaksaan RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) senilai Rp45,65 triliun. Dari jumlah sebanyak itu, instansi yang berwenang telah menindaklanjuti 425 temuan (95%) senilai Rp44,05 triliun. Jadi keliru dan hoax kalau dikatakan jumlah itu adalah penyelewengan selama masa Jokowi saja.
Sumber: https://economy.okezone.com/read/2018/10/04/20/1959556/bpk-sampaikan-447-temuan-berindikasi-pidana-senilai-rp45-6-triliun-ke-jokowi

Benarkah Jokowi Tidak Becus dan Lepas Tangan dengan Problem Dana BPJS?

Pertanyaan: Saya menonton berita mengenai Presiden Joko Widodo memarahi Dirut BPJS dan Kementerian Kesehatan, terkait tunggakan tagihan dari Rumah Sakit yang tidak terurus dan malah sampai ke Jokowi, yang seharusnya selesai di tingkat Kemenkes dan BPJS saja. Akibat komentar ini, saya perhatikan haters beramai-ramai mengecam Jokowi lepas tangan, padahal Jokowi juga yang dulu membagikan KIS secara gratis kepada ratusan juta rayat Indonesia, sehingga membebani BPJS, dokter, dan rumah sakit. Benarkah tudingan tersebut?

Jawaban: Hoax! Jokowi tidak pernah lepas tangan atas persoalan keuangan BPJS. Maksud beliau ada hal yang sebenarnya bisa dilakukan oleh seorang kepala negara untuk membantu kesulitan keuangan yang saat ini dialami BPJS, ada hal yang lebih tepat ditangani di level Dirut BPJS bersama Kementerian Kesehatan saja.

Tagihan dari rumah sakit yang tak diurus harusnya adalah hal yang terlalu teknis untuk diadukan kepada kepala negara. Namun banyak sekali rumah sakit yang mengadukan hal ini ke Jokowi saat ia berkunjung ke Rumah Sakit. Inilah yang ditegur Jokowi kepada Dirut BPJS dan Kementerian Kesehatan. Jika hal teknis pun harus diurus oleh kepala negara, lalu untuk apa ada Dirut BPJS yang gajinya termasuk paling mahal di Indonesia?

BPJS sendiri menyadari kesalahan tersebut dan berjanji akan memperbaikinya dan menjadikan teguran Presiden sebagai pendorong untuk memperbaiki layanan.

“Itu memacu semangat kita untuk bekerja lebih baik. Karena penyelesaian ini tak bisa kita selesaikan sendirian, jadi bersama-sama dengan kementerian lembaga untuk atasi permasalahan ini,” Jelas Kepala Humas BPJS M Iqbal Anas Ma’ruf.

Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2018/10/18/10175301/ditegur-presiden-jokowi-ini-tanggapan-bpjs-kesehatan

Pertanyaan: Lalu apa usaha yang ada di level kepala negara untuk membantu pembiayaan BPJS?

Jawaban: Sebenarnya masalah keuangan yang mendera BPJS sudah diidentifikasi dan dibuatkan solusinya satu per satu sejak 2014. Salah satu yang cukup fenomenal adalah penerbitan Perpres No 82 tahun 2018, yang mengamanatkan cukai/pajak rokok yang dinikmati daerah dipotong langsung 50%nya untuk dimasukkan ke pembiayaan BPJS. Ini memudahkan BPJS mendapatkan dana segar yang kemudian dibayarkan ke rumah sakit.

Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Cukai_rokok_di_Indonesia

Pemerintahan Jokowi juga menerbitkan PMK Nomor 183 Tahun 2017  yang dimaksudkan untuk mendisiplinkan pemerintah daerah yang menunggak dan tidak disiplin dengan sebuah  mekanisme penyelesaian tunggakan iuran jaminan kesehatan dari  pemda. Caranya dengan memotong dana alokasi umum atau dana bagi hasil ke masing-masing pemerintah daerah. Jalan ini ditempuh karena fakta lapangan menunjukkan  banyak pemda yang menunda-nunda membayar iuran peserta, sehingga harus dipaksa oleh Pemerintah Pusat.

Menurut dr Mariya Mubarika, Evaluasi terakhir  sampai bulan September 2018 lalu, pemerintah bisa membantu BPJS Kesehatan  dengan dana tagihan Pemda ini sebesar  Rp186 miliar dari seharusnya Rp527 miliar  untuk membayar  26,49 juta jiwa peserta BPJS Kesehatan yang terdaftar melalui Jamkesda.

Download PMK No 183/2017 di sini: http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5591

Sumber:

https://bisnis.tempo.co/read/1067623/dana-pemda-dipotong-untuk-bayar-tunggakan-bpjs-kesehatan

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180313101928-532-282517/menunggak-ke-bpjs-kesehatan-anggaran-lima-daerah-dipangkas

Ada catatan bahwa Pemerintah daerah yang menunggak bayar iuran ini  telah membuat defisit dari tahun ketahun, misalnya pada tahun 2014, jumlah tunggakan Pemda  sebesar  Rp1,45 triliun  meningkat menjadi  Rp1,68 triliun (2015), Rp1,22 triliun (2016), dan Rp1,68 triliun (2017).

Sumber: https://tirto.id/siasat-jokowi-menyelamatkan-bpjs-kesehatan-c3hZ

Dari sisi penganggaran pemerintah pusat, anggaran kesehatan juga terus naik dari tahun ke tahun, yang kemudian memungkinkan peserta KIS dan BPJS bisa terus ditingkatkan.

Sumber: https://www.merdeka.com/peristiwa/anggaran-kesehatan-naik-distribusi-kis-bpjs-meningkat.html

Di sisi lain, pemerintah juga pernah berusaha menaikkan iuran BPJS untuk menutupi defisit. Namun tindakan ini tidak dilakukan terus-terusan sebab dikhawatirkan bisa membebani peserta BPJS.

Sumber:

http://makassar.tribunnews.com/2016/04/01/iuran-bpjs-kesehatan-kelas-iii-tetap-kelas-i-naik-menjadi-rp-80000

http://makassar.tribunnews.com/2016/03/16/iuran-naik-bpjs-kesehatan-akan-segera-sosialisasikan-ke-masyarakat

Pertanyaan: Dari sisi BPJS sendiri, adakah yang perlu diperbaiki sehingga presiden sampai menegur Dirut BPJS?

Jawaban: Ada, BPJS banyak dikritik karena manajemen yang belum optimal dan perlu diperbaiki, baik dari sisi rekrutmen peserta BPJS, penagihan ke Pemerintah Daerah, hingga pembayaran ke Rumah Sakit/Dokter. Inilah yang membuat Presiden menegur Dirut BPJS karea poin-poin ini harusnya menjadi tugas seorang Direktur Utama untuk membenahi, tidak bisa terus-terusan dimintakan kepada Presiden untuk menambal melalui kebijakan di tingkat Kepala Negara.

Sumber: https://tirto.id/daftar-masalah-yang-bikin-bpjs-kesehatan-terseok-seok-cCGi

Credit: Terima kasih untuk dr. Mariya Mubarika untuk bantuan tulisannya yang melengkapi artikel ini.

HOAX #JANJIJOKOWI: Benarkah Jokowi Ingkar Janji Menaikkan Dana Desa Jadi 1,4 Miliar?

 

dana-desa-1,4-miliar.jpgPertanyaan: Saya melihat dari sekian banyak meme 66 Janji Jokowi yang bertebaran, salah satunya membahas Janji Jokowi akan meningkatkan dana desa jadi Rp 1,4 Miliar. Ini katanya juga diingkari. Benarkah?

Jawaban: Hoax! Dana Desa sebenarnya tidak bisa diklaim sebagai murni Janji Jokowi maupun Janji Prabowo. Lebih tepatnya, itu adalah amanat UU Desa yang dibuat oleh DPR RI masa jabatan 2009-2014. Hal ini sudah berkali-kali ditekankan oleh tim kampanye Jokowi karena dulu tahun 2014, Prabowo dengan serampangan menjadikan Rp 1 Miliar per desa sebagai bahan kampanye.

Kasus tersebut berawal dari surat dari Prabowo kepada Kepala Desa tertanggal 26 Oktober 2013. Di dalam surat itu, Prabowo berjanji mengalokasikan minimal Rp 1 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk disalurkan ke semua desa jika masyarakat mendukung Gerindra.

Jadi Dana Desa adalah sebuah kewajiban berdasarkan undang-undang, seharusnya bukan bagian dari janji kampanye.  Siapapun presidennya, akan diwajibkan mengucurkan Dana Desa.

Pertanyaan: Lalu kenapa bisa muncul angka Rp 1,4 Miliar?

Jawaban: Sebenarnya muncul dari akun twitter @budimandjatmiko, yang menyatakan bahwa berdasarkan kriteria keuangan desa yang ada di Pasal 72 UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, angka tersebut bisa saja mencapai Rp 1,4 Miliar. Angka ini kemudian diadopsi dan menjadi bahan debat Capres-Cawapres 2014.

Budiman Sudjatmiko selaku salah satu tokoh di DPR yang memperjuangkan UU Desa, menentang klaim Partai Gerindra bahwa Undang-Undang itu lahir atas inisiatif Gerindra sendiri, namun lebih atas kerjasama lintas partai yang ada di DPR. Budiman Sudjatmiko juga menjelaskan bahwa sebenarnya jika dihitung 10 persen dari—tapi di luar—dana transfer daerah. Desa juga mendapat dana 10 persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dengan metode itu, setiap desa rata-rata mendapat Rp 1,4 miliar per tahun.

Sumber: 

https://www.merdeka.com/politik/prabowo-janjikan-rp-1-m-tiap-desa-ini-kata-timses-jokowi-jk.html

http://www.majalahbuser.com/Prabowo-Janji-1-M-DPR-Itu-Hanya-Klaim.html

Di dalam debat, Jokowi mempertanyakan besaran Dana Desa yang malah dipatok di angka  Rp 1 Miliar. Padahal seharusnya bisa saja mencapai Rp 1,2 hingga Rp 1,3 Miliar. Ini diungkapkan bukan dalam bentuk janji, namun pertanyaan. Namun selanjutnya diolaj sebagai janji kampanye Jokowi.

“Bapak Prabowo menjanjikan anggaran desa Rp 1 miliar. Yang saya tahu, di UU Desa tidak ada angka Rp 1 miliar. Tetapi, lebih dari itu. Bisa Rp 1,2 miliar atau Rp 1,3 miliar, tergantung luas wilayah dan jumlah penduduk, juga tingkat kemiskinan. Bagaimana menurut Bapak,” tanya Jokowi saat itu.

Prabowo kemudian berdalih dengan mengklaim UU Desa adalah hasil perjuangannya. “Jadi, saya sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Dewan Penasihat Induk Koperasi Unit Desa, mereka mengatakan, sudah 7 tahun di DPR, dari Apdesi dan Parade Nusantara. Setiap tahun dibilang, UU Desa akan masuk tahun depan. Pada 26 Oktober 2013, saya bikin deklarasi itu, sehingga memacu fraksi-fraksi di DPR.” Namun kurang menjelaskan tentang perhitungkan angka Rp 1 Miliar per desa yang disebutkan.  Ia hanya bersyukur jika akhirnya bisa diwujudkan lebih dari Rp 1 Miliar, namun setidaknya harus Rp 1 Miliar.

Tanya jawab dalam debat inilah yang kemudian menjadi bahan diskusi yang ramai dibicarakan.

Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2014/06/15/2202361/.Tek.Tok.Jokowi.Versus.Prabowo.soal.Anggaran.Desa.Rp.1.Miliar

Pertanyaan: Lalu bagaimana usaha Pemerintahan Jokowi sendiri untuk mewujudkan klaim bahwa dana desa bisa hingga Rp 1,4 Miliar?

Jawaban: Walaupun tetap tidak tepat disebut janji kampanye, Pemerintah Jokowi telah berusaha terus meningkatkan anggaran dan cakupan Dana Desa. Hingga 2018, per desa rata-rata menikmati kucuran Dana Desa hingga Rp 860 juta. Ini adalah angka rata-rata, yang berarti bisa saja lebih atau kurang, sesuai proposal dan kebutuhan pembangunan desa yang diajukan masing-masing desa.

Sumber: http://jateng.tribunnews.com/2018/01/01/tahun-2018-perdesa-rata-rata-terima-dana-desa-rp-863-juta?page=all

Pertanyaan: Kenapa tidak bisa langsung Rp 1,4 Miliar saja sejak tahun pertama?

Jawaban: Karena berhubungan dengan kapabilitas SDM dan kebutuhan pembangunan di tiap desa masing-masing. Perlu diketahui bahwa memberikan dana desa yang terlalu besar juga beresiko menjadi pemborosan dan ajang korupsi. Dari tahun ke tahun, tiap desa selalu didampingi dan dibina agar mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang baik dan sekaligus membuat transparansi. Selain itu nilainya terus ditingkatkan, sesuai progress yang berhasil dibuat di masing-masing desa.

Perlu diketahui bahwa dengan besar dana desa yang ada saat ini pun, Kepala Desa masih mengeluh soal rumitnya pertanggung jawabannya, apalagi jika telah dinaikkan ke angka ideal Rp 1,4 Miliar.

Sumber:

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4019228/jokowi-ke-kades-seluruh-ri-hati-hati-dengan-dana-desa

https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/07/26/pcgazs430-curhat-kades-ke-jokowi-soal-pertanggungjawaban-dana-desa

https://economy.okezone.com/read/2017/09/14/320/1775762/jokowi-kades-pusing-bikin-laporan-dana-desa

Pertanyaan: Saya ingin mempelajari Dana Desa dan UU Desa lebih lanjut. Di mana saya bisa mendownloadnya?

Jawaban: Silakan download UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa di sini:https://ppidkemkominfo.files.wordpress.com/2016/08/uu-no-6-tahun-2014-tentang-desa.pdf

 

 

[HOAX] Benarkah Tudingan @akuntofa bahwa Divestasi Freeport Bodong?

saham-freeport

Pertanyaan: Dari awalnya membaca tudingan di @akuntofa, saya kemudian melihat beredar berita dan foto surat dari DPR yang menuntut pemerintah mengakui bahwa transaksi pembelian saham Freeport belum selesai dan menuntut kejujuran pemerintah kepada masyarakat. Ini diramaikan oleh komentar para haters bahwa pembelian Freeport adalah hoax. Benarkah?

Jawaban: Hoax nuding Hoax. Pemindahtanganan perusahaan raksasa tambang dunia seperti Freeport memang butuh waktu. Tidak semudah jual beli ayam di pasar. Hal itu sudah ditegaskan dari awal. Jokowi sendiri memberitahu bahwa ada beberapa proses yang mesti dilewati dan menyatakan transfer baru selesai antara akhir November hingga Desember. Jadi sama sekali tidak ada hoax dalam kasus ini.

“Pada akhir tahun 2018 ini, insya Allah, Indonesia akan sepenuhnya menguasai 51,23 persen saham PT Freeport Indonesia, melalui holding industri pertambangan kita PT Inalum (Persero),” demikian keterangan Presiden Jokowi

Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2018/09/28/19073311/presiden-jokowi-pastikan-indonesia-pemegang-saham-mayoritas-freeport-akhir

Pertanyaan: Mengapa tidak bisa sekarang juga? Bukankah katanya dananya ada?

Jawaban: Karena masih ada masalah IUPK yang harus dipenuhi dulu oleh Freeport, terkait isu lingkungan. Namun begitu izin ini telah dibereskan, maka transaksi akan lebih cepat terjadi. Tentu bukan hal sulit bagi pemerintah mengeluarkan izin, jika memang Freeport sudah memenuhi syarat pemberian IUPK.

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181017201447-85-339319/inalum-sebut-isu-lingkungan-hambat-proses-divestasi-freeport