Search

Jawaban atas Fitnah kepada Jokowi

[HOAX] Benarkah Gaji BPIP 112 Juta?

 

bpipPertanyaan: Saya melihat banyak sekali meme beredar di internet mempertanyakan gaji BPIP yang katanya mencapai Rp 112 juta. Benarkah?

Jawaban: Hoax! Gaji yang diterima oleh pemimpin dan anggota BPIP (Badan Pengarah Ideologi Pembinaan Pancasila) sama saja seperti pejabat di lembaga lainnya, yaitu Rp 5 juta. Tunjangan jabatan bervariasi, namun kira-kira ada di Rp 13 jutaan, sesuai jabatan.

Pertanyaan: Lalu kenapa bisa ada angka Rp 112 juta?

Jawaban: Karena digabungkan dengan biaya asuransi, biaya penggantian untuk transportasi dalam kota, dan juga memasukkan biaya penggantian kegiatan.

Karena tugas pimpinan dan anggota BPIP ini adalah sosialisasi dan pembinaan Pancasila ke seluruh Indonesia, wajar angka ini membesar karena mereka tentunya harus berkeliling nusantara. Padahal ini adalah biaya penggantian, yang berarti sebenarnya tidak dinikmati sebagai sebuah keuntungan finansial oleh para anggota dan pimpinan BPIP, namun untuk membantu operasional mereka saja.

Pertanyaan: Dari mana saya bisa mendapatkan penjelasan mengenai hal ini?

Jawaban: Silakan baca penjelasan Sri Mulyani di situs berita kompas berikut ini:
https://nasional.kompas.com/read/2018/05/28/13120371/ini-penjelasan-sri-mulyani-soal-gaji-pengarah-bpip

Advertisements

Benarkah Jokowi Perintahkan Rakyat Berburu Kalajengking?

buangwaktu.jpg

Pertanyaan: Saya melihat ramai sekali ejekan di media sosial mengenai perintah Pak Jokowi supaya mencari penghidupan mengumpulkan kalajengking saja karena begitu susahnya hidup sekarang. Benarkah?

Jawaban: Pelintiran dan fitnah keji. Dalam pidatonya, Jokowi menjelaskan bahwa salah satu komoditas termahal di dunia adalah racun kalajengking. Namun ada yang lebih berharga lagi dari itu, yaitu waktu. Karena itu bangsa Indonesia bila ingin maju harus manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kalimat “kalau mau kaya pelihara kalajengking saja”, adalah guyonan yang sama sekali tidak menyuruh orang berburu atau beternak kalajengking.

Jadi tidak benar sama sekali bahwa Jokowi menginstruksikan rakyatnya untuk berburu kalajengking saja untuk mencari nafkah.

Pertanyaan: Apa kalimat Jokowi yang sebenarnya?

Jawaban: Berikut kalimat Jokowi yang sebenarnya:

“… Apa komoditas yang paling mahal di dunia? Pasti banyak yang menjawab emas. Bukan emas! Bukan emas! Ada fakta yang menarik yang saya dapat dari informasi yang saya baca. Komoditas yang paling mahal di dunia saat ini adalah racun dari scorpion, racun dari kalajengking. Harganya 10,5 juta US dollar, per liter! Artinya berapa? 145 Miliar per liter! Jadi Pak Gubernur, Pak Walikota kalau mau kaya, cari racun dari Kalajengking (Jokowi tersenyum dan disambut tawa para hadirin).

Yang kedua ada komoditas super mahal, yang namanya Californium 252, zat kimia yang dipakai dalam eksplorasi minyak dan gas. Harganya mau tahu? 27 juta US dollar per gram. Itu kurang lebih dirupiahkan 375 miliar per gram! Saya juga ndak ngerti barangnya.

Tapi bapak ibu sekalian. Meskipun ada komoditas-komoditas paling mahal di dunia, tapi yang paling mahal adalah WAKTU! Ini perlu digarisbawahi, WAKTU! Coba kita lihat. Sepuluh tahun lewatnya cepat atau tidak? Menurut saya, sepuluh tahun terasa lewatnya sangat cepat sekali. Kita ingat, coba kita ingat. Tiga puluh tahun lalu, kurang lebih tahun 1988. Waktu itu belum ada yang namanya HP. Waktu itu hidup kita terasa pelan. Kalau mau telepon-teleponan, kita tunggu sampai kantor dulu baru bisa telepon. Atau kalau dalam perjalanan kita tunggu sampai rumah dulu baru bisa telepon. Ya kan?….”

Pertanyaan: Bisakah saya melihat video lengkap dari pidato tersebut?

Jawaban: Bisa, silakan buka video youtube berikut ini:

Benarkah Jokowi Mempermudah Masuknya Penjajahan Tenaga Kerja China?

Pertanyaan: Saya mendengar isu kalau Jokowi membanjiri Indonesia dengan tenaga kerja China dengan mengesahkan Perpes No 20 tahun 2018. Benarkah?

Jawaban: Hoax! Perpres No 20/2018 yang ditandatangani Jokowi justru adalah sebuah pengetatan syarat terhadap perusahaan yang ingin merekrut tenaga kerja asing, terutama jika dibandingkan dengan Perpres serupa, no 72 tahun 2014 yang dikeluarkan oleh presiden sebelumnya, SBY.

Pertanyaan: Apa saja syarat yang diperketat di dalam Perpres No 20/2018?

Jawaban: Berikut adalah hal-hal yang diperketat pada masa Jokowi:

  1. Tenaga Kerja Asing dilarang menduduki jabatan personalia / HRD. Dengan demikian mereka tidak memiliki wewenang mengatur perekrutan, penilaian kinerja, dan penggajian
  2. Tenaga Kerja Asing wajib melampirkan syarat dokumen seperti ijazah, dll. Mereka juga harus bisa membuktikan kompetensi yang dimilikinya tidak bisa dipenuhi oleh tenaga kerja lokal.
  3. Tenaga Kerja Asing hanya boleh direkrut bila tidak ada tenaga kerja lokal lain yang sanggup memenuhi kualifikasi tersebut. Jika terdapat tenaga kerja asing maupun tenaga kerja lokal yang memiliki kompetensi sama, maka perusahaan wajib mendahulukan perekrutan tenaga kerja lokal
  4. Setiap tenaga kerja asing yang direkrut, wajib membayarkan kompensasi besar kepada negara sebagai pengganti hilangnya kesempatan tenaga kerja lokal akibat perekrutannya.
  5. Tenaga kerja asing wajib memiliki tenaga pendamping yang direkrut dari warga Indonesia. Dengan demikian ia bisa membina bakat baru yang memiliki kompetensi sama seperti dirinya, sekaligus menjadi penghubung antara tenaga kerja asing dengan tenaga kerja dan penduduk lokal.
  6. Perusahaan perekrut harus memfasilitasi pendidikan dan penguasaan Bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing yang direkrut.

Silakan baca sumber informasinya di sini:

https://nasional.kompas.com/read/2018/04/30/15322401/kspsi-nilai-perpres-202018-perketat-masuknya-tenaga-kerja-asing

https://nasional.kompas.com/read/2018/04/30/15322401/kspsi-nilai-perpres-202018-perketat-masuknya-tenaga-kerja-asing

Pertanyaan: Tapi di masa lalu, Jokowi pernah meminta supaya izin tenaga kerja asing dipermudah. Apakah ini hoax juga?

Jawaban: Permintaan ini benar, namun dipelintir. Yang diminta dipermudah oleh Jokowi adalah birokrasi berbelit-belit yang selama ini mempersulit proses pengurusan izin tenaga kerja asing. Ini berpotensi menimbulkan pungli. Karena itu beberapa proses yang bisa menjadi alasan untuk memeras tenaga kerja asing dan menyuburkan korupsi, diperbaiki.

Namun secara umum, Perpres 20/2018 memperketat syarat masuknya Tenaga Kerja Asing.

Pertanyaan: Adakah meme atau infografis yang bisa saya bantu sebarkan untuk ikut membantah hoax ini?

Jawaban: Silakan sebarkan meme, quote, dan infografis berikut ini:

Perpres-20-2018-TKA.jpg

Benarkah Jokowi Membatalkan Rel Jambi-Palembang?

 

Pertanyaan: Saya melihat haters di Jambi tidak henti-hentinya berteriak bahwa Jokowi membatalkan proyek Rel Jambi-Palembang yang menjadi kebanggaan mereka. Benarkah?

Jawaban: Pelintiran karena mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa pembangunan infrastruktur di Sumatera begitu pesatnya. Mungkin benci karena merasa tidak mendapat “manfaat” langsung dari project tersebut.

Yang benar adalah Jokowi mencoret rel Jambi Palembang dari daftar prioritas bernama PSN (Proyek Strategis Nasional). List ini berisi proyek-proyek pembangunan infrastruktur dari seisi negeri yang kemudian mendapat dorongan dan bantuan tambahan agar bisa cepat selesai. Rel Kereta Jambi-Palembang awalnya masuk dalam list ini.

Namun kemudian Jokowi memutuskan Rel Kereta Jambi Palembang tidak lagi diprioritaskan (bukan dibatalkan!) karena memang dari pembebasan lahannya belum siap, baru dimulai tahun ini dan akan selesai pada tahun 2019. Jadi dinilai bahwa tidak ada gunanya program ini dipercepat lagi, karena yang perlu dilakukan adalah mendorong pembebasan lahannya terlebih dahulu, bukan mendorong pembangunan infrastrukturnya.

Tidak masuk prioritas sama sekali bukan alasan untuk menuding batal atau mangkrak. Hanya saja tidak mendapat dorongan atau bantuan dari segi teknis untuk bisa menyelesaikan pembangunan fisiknya dipercepat. Bagaimana caranya mendorong progres pembangunan fisik kalau lahannya saja belum ada? Jadi pada intinya, proyek rel Jambi-Palembang tersebut tetap berjalan sesuai rencana.

Pertanyaan: Siapa yang bisa menguatkan hal ini? Adakah pernyataan dari pejabat yang bisa saya percaya?

Jawaban: Silakan simak pernyataan dari pihak berwenang:

“Meski bukan PSN, tapi proses penyiapannya tetap berjalan, hanya masalah timing saja… Dengan kata lain, proyek ini tetap berjalan. Saat ini, baru mulai lelang dokumen perencanaan pengadaan tanah, trase sudah disetujui, dan amdal dalam pembahasan komisi KLHK. Setidaknya membutuhkan waktu sekitar dua tahun atau hingga tahun 2020 untuk merampungkan masalah lahan ini,” Nur Swtiawan, Kepala Balai Teknis Perkeretaapian Sumbagsel.

Sumber: https://www.teras.id/news/pat-2/52580/jalur-ka-palembang-jambi-didrop-dari-proyek-strategis-nasional

Pertanyaan: Adakah meme atau infografis yang bisa saya bantu sebarkan untuk membantah hoax ini?

Jawaban: Silakan sebarkan meme ini:

rel-jambi-tetap-dibangun.jpg

memes

Sumber informasi:

http://jambi.tribunnews.com/2018/02/16/jalur-rel-kereta-api-jambi-rengat-mulai-disosialisasikan

http://jambi.tribunnews.com/2017/10/18/siap-siap-tim-khusus-sudah-bergerak-untuk-pembebasan-lahan-rel-kereta-jambi

https://fokusjambi.com/post/detail/pembebasan-lahan-rel-kereta-api-akan-dimulai-tahun-2018.html

 

[HOAX] Benarkah Jokowi Lakukan Praktik Kotor Bagi-Bagi Sembako Jelang Pilpres?

sembako

Pertanyaan: Saya mendengar bahwa Jokowi melakukan praktik kotor membagikan sembako menjelang Pilpres. Katanya ini tidak boleh karena berarti Jokowi memanfaatkan posisinya demi popularitas jelang pencapresan. Benarkah?

Jawaban: Hoax yang diciptakan tukang nyinyir yang mungkin kecewa tak dapat bagian (lagi) dalam pemerintahan. Bagi yang mengikuti perjalanan Jokowi sejak menjadi Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden Republik Indonesia, memang Jokowi sudah membagikan sembako (termasuk beras). Hampir seluruhnya menggunakan uang pribadi, dan banyak yang diberikan kepada warga yang memang membutuhkan dalam keadaan darurat, misalnya bencana, kelaparan, kemiskinan, dan sebagainya.

Berikut contoh kegiatan Jokowi membagikan beras atau sembako selama karier politiknya:

1. Walikota Solo

Jokowi Bagi-Bagi Beras kepada Tukang Becak: https://www.viva.co.id/berita/nasional/341104-jokowi-bagi-bagi-beras-pada-tukang-becak

Jokowi Bagikan Beras dan Uang: https://www.liputan6.com/news/read/383110/jokowi-bagikan-beras-dan-uang

2. Gubernur DKI

Jokowi Serahkan 2 Ton Beras dan Amplop Putih kepada Warga Bidara Cina: https://news.detik.com/berita/2125910/jokowi-serahkan-2-ton-beras-dan-amplop-putih-ke-warga-bidara-cina?n991102605=

Jokowi Beri Uang dan Sembako Korban Banjir di Pos Pengumben: https://www.merdeka.com/jakarta/jokowi-beri-uang-dan-sembako-korban-banjir-di-pos-pengumben.html

Kisah Billy Antar 50 Ton Beras Pesanan Jokowi dari Solo: https://www.merdeka.com/peristiwa/kisah-billy-antar-50-ton-beras-pesanan-jokowi-dari-solo.html

Blusukan ke Kampung Muara, Jokowi dan Istri Bagi-Bagi Sembako https://www.merdeka.com/jakarta/blusukan-ke-kampung-muara-jokowi-dan-istri-bagi-bagi-sembako.html

3. Presiden Republik Indonesia

Bagikan Beras, Jokowi Minta Ibu-Ibu Sebutkan 7 Nama Ikan: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/02/07/p3rvav382-bagikan-beras-jokowi-minta-ibuibu-sebutkan-7-nama-ikan

Jokowi Bagi-Bagi Sembako kepada Warga Rawa Bebek: https://news.detik.com/berita/d-3528680/jokowi-bagi-bagi-sembako-ke-warga-rawa-bebek

Jokowi Bagikan Ribuan Paket Sembako untuk Warga Solo https://news.detik.com/berita/d-3542562/jokowi-bagikan-ribuan-paket-sembako-untuk-warga-solo

Jokowi Bagikan Sembako di Wonosobo http://setkab.go.id/presiden-jokowi-bagikan-sembako-di-wonosobo/

Pertanyaan: Tapi sebenarnya bolehkah seorang Presiden membagikan sembako?

Jawaban: Ya boleh saja. Tidak ada aturan yang melarang seorang Presiden membagikan bantuan. Lagipula bantuan tersebut langsung sampai ke tangan rakyat, dengan penuh transparansi. Isu anggaran paket sembako Rp 3 Miliar itu justru sebuah bentuk transparansi yang penggunanaannya bisa diawasi. Anggaran itu penggunaannya juga menggunakan sistem lelang, sehingga pemenang lelang bisa diawasi dan dikontrol.

Sebab jamak ditemukan selama ini pejabat menggunakan uang negara untuk membantu kroni-kroninya dengan dalih bantuan sosial, penggunannya tidak bisa diawasi, bentuknya uang tunai dalam jumlah besar, dan laporan penggunaannya tidak diberikan.

Pertanyaan: Bagaimana dengan himbauan bawaslu kepada Presiden Jokowi untuk tidak membagikan sembako jelang Pilpres 2019?

Jawaban: Walaupun posisinya Presiden, Jokowi mematuhi rekomendasi tersebut. Istana memutuskan untuk menunda sementara pembagian sembako pada saat pencapresan 2019  nanti. Namun tetap tidak ada dasar hukum untuk melarang seorang Presiden membagikan bantuan sembako kepada yang membutuhkan, misalnya dalam kondisi bencana.

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180412084503-32-290223/jokowi-ikuti-saran-bawaslu-soal-bagi-sembako-saat-kampanye

[HOAX] Benarkah Jembatan Babat Wedang Runtuh Karena Jokowi Buru-Buru Membangun?

jembatan

Pertanyaan: Saya membaca info kalau Jembatan Wedang, Tuban, Jawa Timur Runtuh karena Jokowi memaksakan infrastruktur buru-buru dibangun. Benarkah?

Jawaban: Hoax! Informasi Jembatan Babat Wedang, di Tuban, Jawa Timur runtuh karena terburu-burunya Jokowi membangun infrastruktur demi mengejar Pilpres 2019 diposting oleh penggemar salah satu capres pesaing tanpa mengecek dulu informasi yang benar seperti apa hanya demi menjelek-jelekkan dan mengarang hoax.

Informasi yang benar adalah: Jembatan Babat Wedang dibangun sejak 35 tahun lalu. Jadi selain jembatan tersebut memang sudah tua, juga bukan karena Jokowi memaksakan pembangunan jembatan secara terburu-buru. Sama sekali bukan Jokowi yang membangun jembatan tersebut.

Pemerintahan Jokowi jusru sudah menganggarkan perbaikan atas jembatan yang sudah tua dan lapuk tersebut, dan sempat memberikan penanganan darurat, namun jembatan tetap ambruk.

Pertanyaan: Dari mana saya bisa mencari sumber informasi tersebut?

Jawaban: Silakan baca berita dari detik berikut ini:

https://www.liputan6.com/bisnis/read/3464013/dibangun-pada-1970-berapa-lama-jembatan-widang-tuban-bertahan

http://sumsel.tribunnews.com/2018/04/17/video-ambruknya-jembatan-babat-wedang-di-tuban-pengemudi-truck-terjebak-didalam

 

 

Benarkah Jokowi Hanya Tukang Resmikan Pekerjaan SBY?

ngawi-kertosono

Pertanyaan: Saya melihat salah satu komentar di Facebook kalau Jokowi itu cuma menikmati kerja SBY merancang dan membangun. Kebetulan selesai pada masa Jokowi, sehingga Jokowi tinggal meresmikan saja.

Statusnya ada di sini: https://www.facebook.com/karyadi.sh.58/videos/1861460347232020/

Benarkah?

Jawaban: Opini yang tidak memperhatikan fakta. Yang berkomentar juga mungkin tidak mengerti proses perencanaan dan pembangunan lalu asal-asalan menumpahkan kekesalannya karena SBY yang mungkin tak sempat menyelesaikan project tersebut pada masa kepemimpinannya. Betul bahwa mungkin SBY yang merencanakan, dan “gunting pita” pada masa Jokowi, namun tidak lalu bisa diterjemahkan sembarangan bahwa Jokowi enak-enakan meresmikan, sementara SBY yang bekerja paling keras.

Pertama, nyaris seluruh pekerjaan pemerintah memang sudah direncanakan sejak berpuluh-puluh bahkan mungkin dari ratusan tahun lalu. Itulah kenapa ada GBHN, RPJP, RPJMN, dan ada lembaga/kementerian bernama Bappenas. Ada pekerjaan bernama planologi yang membantu dari pempimpin ke pemimpin lainnya agar pembangunan bisa berjalan berkesinambungan dalam jangka panjang, bukan hanya memperturutkan kepentingan sesaat.

Keterlambatan mungkin terjadi karena alasan teknis atau benturan biaya, sehingga baru bisa terwujud lama setelahnya. Contoh paling mudah adalah proyek Kanal Banjir Timur pada masa Foke dan SBY. Proyek ini bahkan sudah mulai direncanakan W. J. van Bloemenstein pada tahun 1940an dan diselesaikan sebagai sebuah masterplan pada tahun 1973. Apakah berarti KBT adalah prestasi rejim kolonial Belanda dan SBY-Foke dianggap tukang gunting pita? Tentu tidak.. Penghargaan atas pembangunan KBT tetap diberikan kepada Foke dan SBY.

Contoh lain adalah Kelok Sembilan dan Jembatan Suramadu. Kedua proyek ini juga pembuatan idenya dan mulai dirintis sejak zaman Megawati. Dengan upaya keras SBY, keduanya selesai. Apakah SBY dicap sebagai tukang gunting pita dari perencanaan Megawati? Lagi-lagi, tentu tidak.

Sumber:

https://nasional.tempo.co/read/13825/presiden-megawati-meresmikan-pembangunan-jembatan-suramadu

https://news.okezone.com/read/2015/07/22/340/1183751/jembatan-kelok-sembilan-hasil-lobi-di-meja-makan

Jadi apa alasannya meributkan Jokowi sebagai tukang gunting pita project SBY?

Kedua, jalan tol yang dimaksud dalam video dan dikomentari sebagai ajang gunting pita Jokowi atas project SBY adalah Tol Ngawi – Kertosono. Tol ini adalah proyek mangkrak pemerintahan sebelumnya yang gagal diselesaikan, bahkan seperempatnya pun belum jadi.

Tol Ngawi-Kertosono dimulai sejak 2009. Dan hingga 2014 (saat Jokowi dilantik), hanya selesai setengah dari porsi pemerintah (porsi pemerintah adalah 20,9 kilometer, sehingga yang diaspal pada masa SBY barulah sekitar 10,5 kilometer). Sementara panjang total tol Ngawi-Kertosono adalah 90km. Ini berarti SBY baru mengaspal 1/9 dari keseluruhan panjang tol. Jika Jokowi sanggup menyelesaikannya hingga tuntas, tentu berarti Jokowi mengerjakan 9/10 porsi di luar perencanaan dan pembebasan lahan.

Jika benar Jokowi salah karena hanya menggunting pita, tentu kita bisa mempertanyakan balik, lalu kenapa pemimpin pendahulunya membiarkan begitu saja proyek itu tidak selesai? Mengapa saat Jokowi membereskan pekerjaan yang tidak beresa lalu dimarahi karena diberikan kesempatan menggunting pita? Bukankah pemimpin terdahulu memiliki waktu yang cukup panjang, 10 tahun untuk mewujudkan apapun rencana hebatnya?

Jadi tidak benar Jokowi hanya menggunting pita dengan cantik saja dalam pembangunan Tol Ngawi-Kertosono.

Sumber: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2975144/sejarah-tol-solo-kertosono-yang-sempat-mangkrak-bertahun-tahun

 

[HOAX] Benarkah Indonesia Negara Penghutang No 1 Menurut PWC?

utang-no-1

Pertanyaan: Saya melihat broadcast di Whatsapp kalau Indonesia ada di urutan no 1 penghutang terbanyak menurut Pricewaterhouse Cooper. Benarkah?

Jawaban: Hoax! Menurut studi PwC terakhir, Indonesia justru sedang diramalkan bangkit menuju raksasa ekonomi dunia pada tahun 2030 nanti.

Silakan cek sendiri datanya di situs PwC:  https://www.pwc.com/gx/en/issues/economy/the-world-in-2050.html

Benarkah Jokowi Mengingkari Janji Reforma Agraria?

reformaagraria

Pertanyaan: Saya membaca katanya bagi-bagi sertifikat itu cuma kedok Jokowi untuk menutupi kegagalannya melaksanakan janji reformasi agraria. Benarkah?

Jawaban: Hoax! Tudingan keji ini dimunculkan oleh Syahganda Nainggolan, yang mengaku aktivis sosial, dalam diskusi bertajuk Sertifikasi Tanah: Manipulasi atau Reforma Agraria di Kantor DPP PAN. Ia melakukannya dengan modus ingin membela pernyataan Amien Rais soal klaim 74% lahan di Indonesia dikuasai asing aseng yang sudah terbukti hoax.

“Persoalan Amien bilang Jokowi bohong, menunjukkan bahwa Jokowi punya janji di Nawacita mau lakukan reforma agraria, bukan bagi-bagi sertifikat.” ujar Syahganda Nainggolan. Pernyataannya ini dimuat oleh situs eramuslim.

Silakan buka sumber infonya di sini: https://www.eramuslim.com/berita/nasional/aktivis-janji-jokowi-reformasi-agraria-bukan-bagi-bagi-sertifikat.htm

Pertanyaan: Tapi benarkah Jokowi tidak melakukan reformasi agraria seperti janjinya?

Jawaban: Mari kita lihat definisi reformasi agraria di Wikipedia:

Reformasi agraria adalah suatu istilah yang dapat merujuk kepada dua hal. Secara sempit istilah tersebut merujuk pada distribusi ulang lahan pertanian atas prakarsa atau dukungan pemerintah (lihat reformasi pertanahan (land reform)); sedangkan secara luas istilah tersebut merujuk pada peralihan sistem agraria suatu negara secara keseluruhan, yang sering kali juga meliputi reformasi pertanahan. Reformasi agraria dapat mencakup kebijakan dalam bidang kredit, pelatihan, penyuluhan, penyatuan tanah, dll.

Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Reformasi_agraria

Jadi reforma agraria justru tidak melulu soal bagi-bagi tanah ke petani seperti yang ingin dipaksakan oleh Amien Rais. Walau demikian, dari sisi redistribusi lahan kepada petani, Jokowi sudah punya program hutan sosial, di mana rakyat kecil, utamanya petani dan masyarakat adat memperoleh kesempatan untuk menggarap hutan secara legal. Di sisi lain, pengusaha dipersulit untuk membuka lahan baru melalui moratorium (penundaan) izin hutan baru.

Silakan baca info mengenai program hutan sosial di sini: https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/10564/perhutanan-sosial-kini-masyarakat-legal-mengelola-hutan/0/artikel_gpr

Sertifikasi tanah dan hutan sosial hanyalah salah satu program yang diadakan oleh Jokowi agar petani di Indonesia memiliki kepastian dalam menggarap tanahnya. Sebab di masa lalu petani memiliki posisi sangat lemah jika lahannya kemudian diklaim pihak lain yang mengerti dan memiliki modal untuk mengurus sertifikasi lahan. Akibatnya mereka mudah digusur dan menimbulkan konflik di kemudian hari, bahkan berujung kepada pelanggaran Hak Asasi Manusia.

“Setiap ke satu provinsi, keluhan yang saya dengar adalah masalah sengketa lahan, sengketa tanah. Karena apa? Rakyat tidak punya sertifikat, tanda bukti hak hukum atas tanah,” ungkap Joko Widodo di halaman Facebooknya 8 Oktober 2017.

Sumber: https://www.facebook.com/Jokowi/posts/771762746345910

Pertanyaan: Bukankah katanya membagikan sertifikat itu justru membuat petani tergoda menggadaikan tanahnya? Itu kan memacu mereka untuk lebih cepat miskin?

Jawaban: Analisa ngawur! Petani tergoda berutang bukan karena punya sertifikat. Mereka berutang karena kehabisan modal, gagal panen, tertipu, menyekolahkan anaknya, dan alasan lain. Tanpa sertifikat, justru akan menjebak mereka dalam lingkaran setan rentenir. Sebab utang yang tidak resmi memiliki bunga mencekik, yang kadang terpaksa dibayar oleh petani dengan mengijonkan tanamannya. Akibatnya produksi mereka dinilai rendah, dan menjebak mereka kepada utang baru.

Justru sertifikat memungkinkan petani mengakses pinjaman-pinjaman resmi dari lembaga keuangan terpercaya. Utang seperti ini bunganya rendah, karena dengan adanya jaminan sertifikat, Bank tidak menanggung resiko peminjaman yang besar.

Jokowi sendiri melarang petani menggadaikan sertifikat untuk gagah-gagahan, misalnya untuk DP mobil. Sertifikat boleh “disekolahkan”, namun untuk usaha produktif yang menghasilkan uang kembali.

Pertanyaan: Lalu apa yang dilakukan Jokowi dalam membina petani selain bagi-bagi tanah?

Jawaban: Sesuai dengan definisi reforma agraria dalam pertanyaan sebelumnya, salah satu program utama Jokowi adalah mempermudah akses kredit bagi petani. Itulah yang diwujudkan dalam bentuk pembagian sertifikat sehingga saat terdesak masalah keuangan atau mendapat kesempatan berkembang, mereka bisa mengajukan kredit ke lembaga peminjaman resmi.

Selain itu, Jokowi juga mendorong bank agar lebih rajin mengucurkan KUR untuk petani dan nelayan, bukan hanya sibuk melayani pengusaha dan pedagang sukses. Ia bahkan meminta dibuatkan KUR khusus petani.

Mulai tahun 2018, bunga KUR juga turun menjadi 7 persen (sebelumnya 9 persen). Sehingga harusnya petani tidak lagi tercekik oleh bunga pinjaman dari bank. Selain itu, ada kemudahan bagi petani untuk tidak perlu membayar bunga saat masih menanam. Bunga dan angsuran baru dibayar setelah panen selesai. Dengan demikian petani memiliki posisi keuangan yang lega saat tanamannya belum menghasilkan.  

Untuk memperluas cakupan manfaat Kredit Usaha Rakyat, Jokowi secara konsisten menambah alokasi dana untuk Kredit Usaha Rakyat di dalam APBN, yaitu  Rp1 triliun pada 2015, Rp10,5 triliun pada 2016, dan Rp9 triliun pada tahun 2017. 

Kemudian untuk pelatihan dan penyuluhan, pemerintah memberdayakan 23.000 penyuluh swadaya. Selain itu untuk memberikan ketenangan dan kenyamanan dalam bekerja, sebanyak 6.069 tenaga penyuluh telah diangkat menjadi CPNS. Sebelumnya mereka bekerja sebagai tenaga harian lepas maupun tenaga bantu PPL.

Regenerasi petani terus didorong agar anak-anak muda kembali tertarik menjadi petani. Strateginya antara lain dengan transformasi pendidikan tinggi vokasi pertanian. Enam STPP (Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian) yang semula program studinya hanya penyuluhan (pertanian, perkebunan, dan peternakan), ditambah harus berorientasi agribisnis hortikultura, agribisnis perkebunan, mekanisasi pertanian.

Kemudian inisiasi program penumbuhan wirausahawan muda pertanian bekerja sama dengan 16 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) juga dilakukan. Pelibatan mahasiswa/alumni/pemuda tani untuk mengintensifkan pendampingan/pengawalan program Kementerian Pertanian juga digalakkan. Kemudian didorong pula pembentukan kelompok usaha bersama (KUB) yang difokuskan bidang pertanian bagi pemuda tani, sehingga mereka memiliki sarana untuk bertukar pengalaman dan saling membantu.  Diadakan pula pelatihan dan magang bagi pemuda tani dalam bidang pertanian. Dan terakhir, optimalisasi penyuluh untuk mendorong dan menumbuh kembangkan pemuda tani.

Secara tidak langsung, pemerintah Jokowi juga mendukung semakin majunya desa yang menjadi basis petani. Saat ini Dana Desa terus dikucurkan dan menjadi pembangunan yang besar manfaatnya bagi petani. Anggaran Dana Desa 2017 misalnya, difokuskan untuk membangun pertanian. Contohnya digunakan untuk membangun embung, pembangunan irigasi, dan pengelolaan pasca panen.

Modernisasi pertanian juga terus didorong pada masa Jokowi. Dengan demikian, pengolahan makin efisien dan biaya produksi menurun. Salah satu contohnya adalah dengan menyerahkan bantuan ribuan traktor tangan. Petani juga dilarang menjual gabah, melainkan diolah dulu menjadi beras. Bahkan bila sanggup, dikemas dengan baik sehingga harga jualnya meningkat. 

Jokowi juga memerintahkan Bulog untuk lebih sering membeli beras langsung ke petani untuk meningkatkan stok pangan. 

Pertanyaan: Lalu apa efek positif dari reforma agraria yang dilakukan Jokowi?

Jawaban: Setidaknya kini kesejahteraan petani meningkat. Menurut data penelitian Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP),  rumah tangga petani miskin terus menurun. Rumah Tangga Petani (RTP) sejahtera meningkat dari 85,25 persen pada Maret 2014 menjadi 85,87 persen Maret 2017, sementara RTP miskin menurun dari 14,75 persen pada Maret 2014 menjadi 14,13 persen Maret 2017.

Hasilnya adalah output produksi petani juga meningkat. Pada tahun 2017, produksi gabah kering giling mencapai 82,3 juta ton. Pada tahun yang sama, produksi jagung diperkirakan over supply, sehingga mulai terbuka kesempatan untuk ekspor. Pasokan bawang merah dan cabai juga surplus.

Blog at WordPress.com.

Up ↑