Pertanyaan: Benarkah Jokowi tidak ingin ada saingan lain sehingga memasukkan syarat Presidential Treshold (minimal jumlah suara/kursi bagi partai atau gabungan partai untuk mencalonkan presiden)?

Jawaban: Tidak benar. Presidential Treshold bukanlah ide baru dari masa pemerintahan Jokowi. Aturan Presidential Treshold sudah ada sejak masa Pemerintahan SBY, melalui Undang-Undang No 42 Tahun 2008. Pada saat itu sudah ditetapkan Presidential Treshold, yaitu minimal 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah.

Pada tahun 2013, sempat terjadi polemik upaya revisi Undang-Undang ini, yang memperlihatkan fraksi Demokrat, Golkar, PAN dan PKB menolak usulan revisi, atau dengan kata lain masih ingin presidential treshold dalam UU Pilpres lama dilanjutkan. Berikut kutipan pernyataan dari Nurhayati Assegaf, Ketua Fraksi Partai Demokrat:

“Ini bukan prioritas, Undang-undang Pilpres kita dukung tidak perlu direvisi, kita tidak ingin memikirkan Demokrat saja meski Demokrat saat ini sedang turun…

…Karenanya kenapa kita tidak ingin mengubah karena tidak ingin setiap Undang-undang hanya untuk kepentingan kelompok tertentu, tapi untuk memperbaiki negara. Jadi PT 20 persen bukan untuk kepentingan Demokrat.”

Sumber: https://news.detik.com/berita/2205113/ini-alasan-fpd-menolak-revisi-uu-pilpres

Dan sekarang lucu jika ada komentar berkebalikan, bahwa presidential treshold tidak konstitusional dari salah satu partai tesebut.

Perlu diingat bahwa PT tidak berarti hanya partai penguasa yang bisa mencalonkan. Partai lain yang belum memenuhi syarat bisa saja berkoalisi memunculkan nama baru, dengan syarat total jumlah PT yang disyaratkan tercapai.

Jadi jika dihitung PT 20%, maka secara matematis mungkin saja terjadi 4-5 calon. Wakil Ketua Komisi II, Lukman Edy, menyatakan bahwa masih ada kemungkinan hingga 4 calon peserta Pilpres jika PT ditetapkan 20%. Prabowo yang ikut menyuarakan kekhawatiran mengenai PT sebenarnya tidak perlu risau karena Gerindra memiliki 13% kursi di DPR, tinggal mencari tambahan sekitar 7% lagi. PDIP sendiri sebagai partai pendukung Presiden juga tidak bisa mendukung calon sendiri karena hanya punya 19,5% kursi sehingga juga harus mencari aliansi untuk bisa memajukan nama calon.

Sebaliknya jika tidak ada PT, maka ada kemungkinan pemilihan presiden diikuti lebih dari 5 calon, yang tentu akan membingungkan pemilih dan membuat proses pilpres jadi rumit dan mahal.

Pertanyaan: Apakah saya bisa membaca informasi lebih lanjut mengenai hal ini?

Jawaban: Bisa, silakan buka link berikut:

  1. http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2017/06/08/ini-penjelasan-pemerintah-tentang-presidential-threshold-dan-parliamentary
  2. http://nasional.kompas.com/read/2017/07/22/10570731/berkaca-pemerintahan-sby-golkar-nilai-perlu-presidential-threshold-
  3. http://poskotanews.com/2017/07/15/pilih-mana-0-persen-apa-25-persen/
Advertisements