Pertanyaan: Saya membaca pernyataan salah satu tokoh mantan pemimpin Indonesia, menyatakan pemerintah harus berhenti mengkriminalisasi ulama. Benarkah?

Jawaban: Tidak benar. Kriminalisasi berarti mengada-adakan kasus terhadap seseorang yang sebenarnya tidak melakukan apapun atau tidak ada bukti ia berbuat apapun.

Ada beberapa ulama yang berkasus hukum, namun karena memang terdapat bukti yang membuat petugas membuka penyelidikan kasusnya. Atau ada laporan dari pihak lain atas pidana delik aduan, yang berarti menjadi urusan hukum antara pihak pengadu dan teradu. Namun sampai saat ini Jokowi tidak pernah melaporkan ulama untuk hal seperti itu. Penyelidikan dan pengusutan adalah kewenangan penegak hukum yang tidak dicampuri oleh Jokowi.

Pada setiap periode pemerintahan, memang ada tokoh, termasuk ulama, yang bermasalah hukum. Jadi tidak bisa dituduhkan hanya pada masa Jokowi saja.

Pertanyaan: Siapa saja contoh ulama atau tokoh agama yang terkena kasus hukum di masa pemerintahan terdahulu?

Jawaban: Pada masa pemerintahan sebelumnya, ada beberapa pemuka agama yang juga bermasalah dengan hukum, antara lain:

  1. Habib Hasan Assegaf pada tahun 2012 pernah dipolisikan karena kasus pencabulan. Kasus ini kemudian tidak jelas penyelesaiannya.
  2. Habib Rizieq pada tanggal 1 Juni 2008 ditangkap karena menjadi pelaku kerusuhan. Ia divonis penjara 1,5 tahun pada Oktober 2008. 
  3. Munarman dikenai vonis serupa untuk kasus yang sama pada Oktober 2008.
  4. Abu Bakar Baasyir divonis 15 tahun penjara pada tahun 2011 atas alasan menggerakkan orang lain dalam penggunaan dana untuk melakukan tindak pidana terorisme. 
  5. Ustadz Oman, divonis 9 tahun penjara pada tahun 2010 atas tindakan terorisme. 
  6. Syeikh Pudji, dituntut 6 tahun, dan divonis 4 tahun pada tahun 2009-2010 atas kasus pernikahan usia dini.
  7. Mantan Ketua MUI Sumbar, Nasrun Haroen, divonis penjara 1 tahun pada tahun 2011 karena kasus korupsi
  8. Dokter Syarif Usman, pada tahun 2011 divonis 4,5 tahun penjara karena dianggap membiayai kegiatan terorisme di Aceh.
  9.  Ali Al-Habsy, Ketua FPI Surabaya, divonis 3 bulan pada tahun 2007 karena perusakan kaca Konsul Kehormatan Denmark dan simbol Konsulat Jenderal (Konjen) AS di Surabaya,

Sebagai catatan, pada masa pemerintahan Megawati, Habib Rizieq Shihab juga pernah terkena kasus hukum pada tahun 2003, divonis 7 bulan penjara. 

 

Advertisements