jokowimenipu

Pertanyaan: Saya menemukan meme yang menyatakan bahwa media asing menulis Jokowi menipu masyarakat terkait negosiasi Freeport, Blok Mahakam, impor daging, kereta cepat, dan lainnya. Benarkah?

Jawaban: Tidak benar. Artikel yang dimaksud adalah “Widodo’s Smoke and Mirrors Hide Hard Truth” oleh John McBeth untuk mengkritik berbagai negosiasi mengenai sektor tambang dan energi yang masih terus berlangsung dan klaim pencapaian dalam bidang pangan.

Pertanyaan: Tapi ini kan tulisan dari jurnalis terkenal dunia, John McBeth di Asia Times?

Jawaban: Menulis berita negatif dan kritik adalah bagian dari pekerjaan jurnalis. Tapi butuh ketelitian untuk menilai setiap fakta yang disajikan, terlepas siapapun yang menulis. Bukan hanya karena ditulis orang asing lalu bisa disimpulkan semuanya pasti benar.

Pertanyaan: Lalu bagaimana penjelasan mengenai negosiasi yang tersendat atau gagal, misalnya Freeport?

Jawaban: Kesepakatan final belum terjadi antara Freeport dan Indonesia. Jadi tidak bisa dicap berhasil atau gagal. Indonesia sedang mencari cara lain untuk mewujudkan divestasi 51% saham Freeport dengan cara yang lebih murah. Misalnya saat ini sedang dilakukan upaya alternatif pembelian jatah Rio Tinto di Freeport Indonesia. Tujuan pemerintah tetap sama, mendapat saham mayoritas di Freeport. Freeport juga pada dasarnya menyetujui divestasi 51% dan pembangunan smelter seperti yang diminta Indonesia. Namun cara alternatif yang dilakukan bisa berbeda dengan yang awal dibayangkan.

Baik Indonesia maupun Freeport sudah mengalami kemajuan dalam negosiasi.

“Saya ingin menekankan kesediaan kami untuk melakukan divestasi 51% dan membangun smelter adalah kompromi utama kami. Kami juga menghargai kepemimpinan Presiden joko Widodo,” ujar Richard Adkerson, CEO Freeport-McMoRan Inc.

Pertanyaan: Tapi bagaimana dengan kemungkinan ancaman soal membawa kasus ini ke dewan arbitrase internasional?

Jawaban: Kemungkinan ancaman mengenai penyelesaian sengketa di arbitrase internasional bukanlah soal divestasi. Namun berawal dari adanya kewajiban pembangunan smelter bagi pemegang Kontrak Karya pertambangan yang diamanatkan oleh UU Minerba tahun 2009. UU ini keluar sebelum masa pemerintahan Jokowi, sehingga tidak bisa dituding dialah yang menyebabkan bertele-telenya negosiasi. Itupun bukanlah larangan bagi perusahaan seperti Freeport untuk beroperasi, hanya saja mereka tidak boleh mengekspor produksinya ke luar negeri.

Pemerintahan justru memberikan jalan keluar bagi Freeport yang belum sanggup memenuhi kewajiban pembangunan smelter tersebut hingga 2014, yaitu opsi membayr bea keluar dan komitmen membangun smelter dalam tiga tahun, melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2014. Ini ditandatangani oleh Presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono.

Karena masih juga belum bisa membangun smelter hingga 2016 karena butuh kepastian perpanjangan Kontrak Karya yang habis pada tahun 2021, maka Pasal 17 Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2017 memberi kemungkinan jalan keluar perusahaan seperti Freeport bisa tetap melakukan ekspor dengan cara mengubah statusnya dari Kontrak Karya menjadi IUPK. Namun tawaran kemudahan ini malah dibalas dengan tudingan pemerintah melanggar kontrak karya dan ancaman sengketa di arbitrase. Padahal berubah menjadi IUPK adalah pilihan yang boleh saja tidak diambil Freeport jika berhasil mewujudkan komitmen membangun smelter, sama sekali bukan paksaan.

Sebagai perbandingan, perusahaan tambang lain seperti Vale bisa tetap memiliki kontrak karyanya karena berhasil membangun smelter sendiri. Sementara PT Amman Mineral Nusa Tenggara (dulu Newmont) dengan sukarela mengganti Kontrak Karyanya dengan IUPK karena tidak membangun smelter.

Jadi berlarut atau tidaknya negosiasi Indonesia-Freeport ada di tangan Freeport sendiri, bukan Jokowi.

Pertanyaan: Seandainya benar perundingan dengan Freeport berlarut-larut dan akhirnya gagal, apa yang akan terjadi?

Jawaban: Jika kesepakatan tak tercapai hingga 2021, Indonesia malah mempunyai pilihan untuk mengambil alih tambang emas dan tembaga Freeport. Jadi beban perundingan sebenarnya bukanlah di pihak Indonesia.

Pertanyaan: Bagaimana saya bisa tahu update perundingan Freeport-Indonesia terakhir?

Jawaban: Berikut update perudingan per Agustus 2017: https://economy.okezone.com/read/2017/08/29/320/1765365/kesepakatan-freeport-indonesia-richard-adkerson-ini-satu-paket

Pertanyaan: Bagaimana dengan isu Blok Masela yang katanya Inpex tidak mengetahui dan bersikeras tidak menyetujui keputusan pemerintah untuk pengembangan kilang di darat?

Jawaban: Pengembangan Blok Masela sedang terjadi dan sudah ditentukan bahwa yang digunakan adalah skema darat (onshore). Ini jelas bukan klaim sepihak karena Inpex sudah mengumumkan undangan prakualifikasi pradesain rekayasa awal (pre front end engineering design/pre-FEED) proyek pengembangan gas alam cair dengan skema darat di Blok Masela, Maluku, pada Jumat 3 November 2017. Mustahil Inpex tidak setuju, tidak tahu, atau diam saja mengenai rencana produksi di darat tersebut jika nyatanya sudah melakukan undangan prakualifikasi pradesain rekayasa awal dengan skema darat.

 

 “Kami mengonfirmasi bahwa Inpex telah mengumumkan undangan prakualifikasi untuk pre-FEED OLNG dan FPSO,” ungkap Senior Specialist Media Relations Inpex Corporation Moch N Kurniawan. Yang menyatakan ini adalah pihak Inpex sendiri.

Pertanyaan: Bagaimana saya tahu update mengenai Blok Masela?

Jawaban: Silakan baca update blok masela per Desember 2017 di sini: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180105185739-85-267057/pengembangan-blok-masela-dibidik-rampung-akhir-tahun-ini

Pertanyaan: Bagaimana dengan tudingan bahwa penguasaan kembali blok Mahakam oleh Indonesia adalah tidak benar dan Total malah mendapat 39%?

Jawaban: Participating Interest 39% bukan diberikan gratis. Total harus membeli hak tersebut. Dan tidak seperti kesimpulan McBeth, bukan pemerintah yang menawarkan, namun Total yang mengajukan diri.  Saham 39% berarti bagian Total kurang dari setengahnya. Harganya pun sesuai market value yang masih dihitung dan masih dinegosiasikan. Jika tidak berminat dengan harganya, Total dan Inpex bisa saja mundur. Total juga sudah menyatakan tidak mengincar kembali posisi sebagai operator dan menghormati keputusan pemerintah untuk menjadikan Pertamina sebagai operator.  Jadi tidak benar tudingan MecBeth seolah pemerintah melalui Pertamina tidak mampu mengelola Mahakam sendiri. 

Pertanyaan: Di mana saya bisa mendapatkan update info mengenai Blok Mahakam?

Jawaban: Silakan baca berita di link berikut:

https://finance.detik.com/energi/3498622/total-ajukan-hak-kelola-39-di-blok-mahakam-ini-kata-esdm

https://www.viva.co.id/berita/bisnis/789381-kelola-blok-mahakam-pertamina-tak-tergantung-mitra

https://tirto.id/lika-liku-blok-mahakam-sebelum-jatuh-ke-tangan-pertamina-cCyM

http://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/01/060705826/per-1-januari-2018-pertamina-resmi-kuasai-blok-mahakam

Pertanyaan: Bagaimana dengan penurunan impor sapi yang katanya sudah turun pada tahun 2015 jadi 24% lalu berikutnya naik lagi jadi 32% (2016) dan 41% (2017) dan harganya $10 sekilo, sementara konsumsi daging katanya cuma 2,7 kg per kapita?

Jawaban: Acuan harga $10 (sekitar Rp 120.000-130.000) per kilogram adalah acuan untuk daging sapi segar. Untuk daging impor sebagai upaya stabilisasi harga, sudah beberapa tahun ini Indonesia beralih mengedarkan daging beku dan daging kerbau India dengan harga Rp 80.000 (sekitar $6,1) untuk menurunkan harga daging. Kebijakan impor efektif menurunkan harga daging sekitar Rp 10 ribu/kg. Namun selera masyarakat tetap ada yang lebih menyukai sapi segar sehingga harus membeli daging segar dengan konsekuensi harga lebih mahal. Ini adalah pilihan pribadi masyarakat yang tidak bisa dicampuri.

Naik turunnya impor bergantung pasokan dan permintaan. Dari segi produksi, daging Indonesia terus meningkat. Namun seiring kemajuan ekonomi, konsumsinya juga terus bertambah. Pernyataan John McBeth  bahwa konsumsi hanya 2,7 kg per kapita perlu dibandingkan dengan fakta bahwa jumlah ini naik dibanding 2,67 kg per kapita pada 2016 dan 2,1 kg per kapita pada 2010.

Jadi untuk berkembang dari negara importir menjadi swasembada daging butuh waktu. Jokowi sudah menjelaskan sejak 2016 bahwa target swasembada baru mungkin tercapai dalam 10 tahun, atau 2026 (bukan 5 tahun seperti yang ditulis John McBeth). Sehingga dia tidak berbohong mengenai ini. 

Silakan buka data BPS mengenai produksi sapi di sini:

https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1038

Silakan buka data ekspor impor daging sapi 2010-2016 menurut KataData di sini:

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/03/24/2010-2016-impor-daging-sapi-indonesia-fluktuatif

Pertanyaan: Apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produksi sapi?

Jawaban: Program gertak birahi, Upsus Siwab, dan mengadakan bibit unggul agar produksi daging terus meningkat. Silakan lihat beritanya di sini:

Gertak Birahi: http://ekonomi.kompas.com/read/2015/01/21/142139726/Tekan.Impor.Daging.Mentan.Galakkan.Gertak.Birahi.

Bibit Sapi Unggul: http://ekonomi.kompas.com/read/2015/02/09/1602034/Kementan.Anggarkan.Rp.5.Miliar.untuk.Ketersediaan.Bibit.Sapi.Unggul

Upsus Siwab:

http://nusakini.com/news/ini-penjelasan-tentang-program-upsus-siwab-kementan

Namun biasanya, sapi di darah tropis baru bisa dikawinkan pada usia 2-2,5 tahun. Sehingga butuh waktu cukup lama untuk bisa memenuhi seluruh kebutuhan daging.

Selain itu perlu diingat bahwa sumber protein bukan daging sapi saja. Indonesia punya lautan yang potensinya lebih besar untuk menghasilkan daging ikan, terutama sejak tegasnya pemberantasan illegal fishing. Berikut update meningkatnya produksi ikan di Indonesia:

https://bisnis.tempo.co/read/1049594/penenggelaman-kapal-kkp-stok-ikan-meningkat-produksi-bertambah

Pertanyaan: Bagaimana dengan tudingan bahwa Kereta Cepat terhambat masalah lahan dan mendapat komentar negatif dari Menteri Perhubungan sendiri, Ignasius Jonan?

Jawaban: Catatan John McBeth atas sikap Ignasius Jonan mengenai kereta cepat terjadi saat masih menjadi Menteri Perhubungan pada tahun 2016, atau dua tahun lalu. Saat ini Menteri Perhubungan adalah Budi Karya Sumadi yang optimis mengenai Kereta Cepat. Untuk progres pembebasan lahan, setidaknya hingga  September 2017, pembebasan lahan sudah mencapai 54,5%. Ia bahkan berharap kereta ini bisa menjangkau hingga ke Bandara Soekarno Hatta. Bahkan kini ada ide mengenai kereta cepat Jakarta Surabaya sudah dimulai dikembangkan.

Bahwa kemudian warga meminta harga tanah yang tinggi adalah hal yang wajar dalam proses negosiasi pembebasan lahan dan perlu waktu. Namun tidak ada hambatan atau keributan berarti yang bisa menghalangi pembebasan lahan. Sehingga belum ada ancaman yang akan menyebabkan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung mangkrak atau batal.

Pertanyaan: Di mana saya bisa mendapatkan update terbaru mengenai Kereta Cepat?

Jawaban: Silakan buka link berita ini:

https://www.viva.co.id/berita/bisnis/995428-mengintip-progres-proyek-kereta-cepat-jakarta-bandung

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171006112512-92-246544/kereta-cepat-jakarta-bandung-mulai-konstruksi-oktober-2017

https://bisnis.tempo.co/read/1049216/proyek-tunel-tersulit-kereta-cepat-jakarta-bandung-akan-dimulai

Pertanyaan: Bagaimana dengan tudingan bahwa Indonesia tidak berhasil swasembada beras?

Jawaban: Definisi swasembada bukanlah berarti total berhenti mengimpor komoditas tertentu. Terutama bila dibandingkan dengan keberhasilan swasembada pada masa orde baru. Hal ini sudah pernah dijelaskan oleh Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, bahwa pada tahun 1984 yang dianggap tahun pertama Indonesia berhasil swasembada beras sehingga mendapat penghargaan FAO, Indonesia masih mengimpor 414 ribu ton beras.  

Jika yang dijadikan tuntutan adalah harus berhenti impor beras, maka sebenarnya tahun 2017 Indonesia tidak mengimpor beras medium. Sementara impor beras medium pada tahun 2016 adalah sisa impor 2015 yang baru datang pada bulan Januari karena baru masuk dari pesanan tahun sebelumnya.

Pertanyaan: Kenapa tetap saja ada impor beras?

Jawaban: Bisa karena beberapa alasan. Pertama, ada beras yang tidak bisa dihasilkan oleh Indonesia, namun dibutuhkan oleh restoran masakan luar negeri di Indonesia, misalnya beras basmati untuk masakan Arab. Juga beras khusus untuk masakan Jepang dan India yang sering tidak bisa menggunakan beras lokal. Jadi mustahil sama sekali tidak impor beras walaupun sudah swasembada.

Kedua, untuk tahun 2018, impor dilakukan untuk menstabilkan harga dan mengantisipasi kekurangan stok beras. Impor ini hanya dilakukan oleh BUMN Indonesia, Bulog. Sehingga kegiatan impor dilakukan dengan kontrol ketat.

Di sisi lain, Indonesia juga mengekspor beras khusus jenis premium. Jadi kegiatan ekspor impor beras adalah hal biasa antar negara. Tidak bisa secara langsung dituding sebagai kegagalan dalam mengelola pangan.

Pertanyaan: Di mana saya bisa melihat data ekspor impor beras?

Jawaban: Silakan buka data ekspor impor beras di situs katadata berikut ini:

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/11/inilah-ekspor-impor-beras-indonesia

 

 

Advertisements