ikan

Pertanyaan: Saya melihat banyak komentar bahwa dalam bidang kelautan dan perikanan, pemerintahan Jokowi hanya sibuk mengurusi penenggalam kapal untuk pencitraan dan liputan media. Benarkah?

Jawaban: Tidak benar. Pemberantasan Illegal Fishing dan Pelarangan Cantrang hanya salah satu kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan. Banyak kebijakan lain yang juga sedang dibangun.

Pertanyaan: Apa saja contohnya?

Jawaban: KKP sudah bergerak memberi jaminan keselamatan kerja bagi nelayan, dalam bentuk asuransi nelayan. Untuk yang ingin berusaha dengan kapal sendiri, diberikan KUR Mikro Nelayan. Kepada nelayan juga mulai dibagikan kapal-kapal yang layak dioperasikan.

Untuk meningkatkan keahlian nelayan, diberikan pula pelatihan dengan konsep training of trainers. Di berbagai daerah, juga diberikan pelatihan mengenai mesin kapal, yang membantu nelayan merawat kapalnya sendiri dan mengembangkan keahlian baru. 

Untuk mempermudah akses nelayan kepada BBM yang terjangkau, kini sedang diperbanyak pembangunan SPBU Nelayan di daerah terpencil. 

Pertanyaan: Bagaimana dengan upaya mendorong industri pengolahan ikan?

Jawaban: Sudah mulai diupayakan membawa investor dalam industri pengolahan ikan. Jepang termasuk yang tertarik masuk ke bidang ini. Pada tanggal 12 Mei 2016, sudah diresmikan unit pengolahan ikan milik Perum Perikanan Indonesia di wilayah timur, yaitu Sangihe, Sulawesi Selatan. 

Dengan paduan kebijakan pemberantasan illegal fishing dan pembangunan industri pengolahan ikan, Perum Perindo dan PT Kemilau Bintang Timur (KBT) di Cirebon, Jawa Barat sudah bisa mengekspor 35 ton produk perikanan ke Amerika Serikat. Selain itu dibangun sentra pengolahan kelautan dan perikanan terpadu di berbagai daerah.

Untuk mendorong produksi ikan berkualitas, di beberapa tempat sudah dibuatkan dan dihibahkan cold storage. Misalnya di Biak, Natuna, Bungus, Belitung, dan lainnya.

Untuk melindungi tenaga kerja yang bekerja di bidang industri perikanan, KKP menerbitkan peraturan menteri KKP No 2 Tahun 2017 tentang Mekanisme Sertifikasi Hak Asasi Manusia (HAM) pada Usaha Perikanan. Sehingga tidak perlu ada lagi kekhawatiran eksploitasi dan perbudakan dalam bidang usaha ini. 

Sementara untuk mendorong konsumsi ikan, pemerintah sudah mengadakan lomba pengolahan makanan berbahan dasar ikan. 

Pertanyaan: Ada yang berhubungan dengan penggunaan teknologi tidak?

Jawaban: Tentu ada, KKP sedang mendorong nelayan agar mulai menggunakan bantuan teknologi, misalnya aplikasi Nelpin yang membantu nelayan menentukan posisi tangkapan ikan terbaik. Selain itu ada aplikasi Seapodym yang gunakan satelit untuk mendeteksi zooplankton, micronekton (cumi-cumi, udang, lobster), dan beberapa jenis ikan seperti tuna sirip kuning, skipjack, dan bigeye.

Sementara untuk mempermudah perizinan, KKP memiliki pengurusan izin online bernama Akubisa. Dan sebagai partisipasi bersama mengawasi pencurian ikan, kita bisa bersama-sama menggunakan aplikasi Global Fishing Watch. 

Pertanyaan: Lalu bagaimana dengan solusi untuk cantrang?

Jawaban: Pemerintah aktif mendorong pindahnya nelayan dari cantrang ke alat tangkap yang lebih ramah lingkungan. Misalnya di Jawa Tengah telah diberikan 690 paket bantuan alat tangkap ikan ramah lingkungan. 

Jadi tidak benar bahwa aturan mengenai cantrang dipaksakan dengan keras. Pemerintah memberi kesempatan waktu untuk berpindah dari cantrang ke alat lain bahkan ikut membagikan alat tangkap ramah lingkungan.

Pertanyaan: Adakah yang bisa saya bantu untuk menyebarkan informasi upaya pemerintah dalam mendorong bidang kelautan dan perikanan?

Jawaban: Silakan bantu sebarkan infografis ini:

tenggelamkan

tenggelamkan2

Advertisements