banjir

Pertanyaan: Saya selalu melihat tiap ada banjir Jakarta, sekumpulan orang yang tampaknya tidak bisa puas dengan hasil Pilpres 2014 mengulang-ulang kalimat Jokowi bahwa lebih mudah mengatasi banjir jika jadi presiden. Benarkah Jokowi tidak lakukan apa-apa dan menyerahkan begitu saja kepada Pemprov DKI?

Jawaban: Tidak benar. Status ibukota membuat berbagai project, termasuk penanggulangan banjir, bisa dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah atau kolaborasi keduanya. Karena itu wajar bila kolaborasi tersebut lebih lancar jika dilakukan oleh melalui kerjasama antara Presiden yang pernah menjadi gubernur DKI dengan wakilnya yang kemudian menjabat sebagai Gubernur pengganti.

Pertanyaan: Seperti apa lengkapnya pernyataan Jokowi?

Jawaban: Berikut lebih lengkapnya pernyataan Jokowi saat masa kampanye “Seharusnya lebih mudah (mengatasi kemacetan) karena kebijakan transportasi itu harusnya tidak hanya Jakarta, tapi juga Jabodetabek. Itu seperti halnya dengan masalah banjir. Banjir tidak hanya masalah Jakarta karena 90 persen air yang menggenangi Jakarta itu justru berasal dari atas (Bogor). Semua pengelolaan 13 sungai besar yang ada di Jakarta juga semuanya kewenangan pemerintah pusat,” papar Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (24/3/2014).”

Pertanyaan: Apa saja yang dilakukan oleh pusat?

Jawaban: Contohnya adalah:

  1. Pemindahan warga Kampung Pulo dan Bukit Duri saat normalisasi Ciliwung memang dilakukan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta. Namun kemudian warga yang dipindahkan ditempatkan sementara di Rusun Rawa Bebek Lajang yang dibangun oleh Pemerintah Pusat, melalui Kementerian PU Pera, sebelum akhirnya dipindahkan ke Rusun Rawa Bebek Keluarga yang lebih besar unitnya, milik Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI, yang dibangun dengan biaya APBD. Sementara pengerjaan fisik pengerukan dan pembangunan dinding Kali Ciliwung di Kampung Pulo dan Bukit Duri dikerjakan pusat melalui Kementerian Perumahan Rakyat. 
  2. Sebagian pembangunan tanggul laut pantai utara Jakarta (NCICD) dibagi antara provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat, masing-masing 8 kilometer. Sementara relokasi warga menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 
  3. Project JEDI merupakan pengerukan sungai dan waduk yang tanggung jawabnya dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dari segi pendanaan, pemerintah pusat berkontribusi 70 persen, sementara pemerintah provinsi 30 persen. Sementara relokasi lebih banyak ditangani pemerintah provinsi.
  4. Penanggulangan banjir harus dilakukan melalui kerjasama antara keempat daerah, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kementerian PU Pera juga terlibat dalam penandatanganan MOU kerjasama antar daerah-daerah ini. Salah satu yang akan dibuat untuk penanggulangan banjir di Jadebotabek adalah Waduk Ciawi dan Sukamahi oleh Kementerian PU Pera.
  5. Pembangunan secara fisik Sudetan Ciliwung dilakukan oleh Kementerian PU Pera, sementara pembebasan lahan oleh Pemprov DKI Jakarta. 
  6. Pengubahan Driving Golf Range Senayan menjadi kawasan hijau hutan kota dan resapan air merupakan kerjasama antara Pusat Pengelola Komplek Gelora Bung Karno dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pertanyaan: Apa saja bukti progress pengurangan banjir selama Jokowi menjadi presiden?

Jawaban: Berikut catatan banjir di Jakarta menurut Detik:

  1. 2013: Wilayah terdampak: 35 kecamatan, lama waktu 15 hari, pengungsi 83.930 orang, korban jiwa 19 orang, dan kedalaman banjir maksimal 4 meter
  2. 2014 (terakhir Jokowi menjabat sebagai Gubernur): Wilayah terdampak: 37 kecamatan, rentang waktu: 20 hari, pengungsi 62.819 orang, korban jiwa 23 orang, dan kedalaman banjir maksimal 4 meter.
  3. 2015: Wilayah terdampak: 38 kecamatan, lama waktu 7 hari, pengungsi 231.566 orang, korban jiwa: 5 orang, dan kedalaman banjir maksimal 2 meter
  4. 2016: Wilayah terdampak: 25 kecamatan, lama waktu rata-rata 2 hari, pengungsi 70.218 orang, korban jiwa nihil dan kedalaman banjir maksimal 2 –  3,6 meter.
  5. 2017: Wilayah terdampak 15 kecamatan, pengungsi 1.613 orang, korban jiwa 2 orang, dan kedalaman banjir maksimal 1,5 meter.

Dari data ini terlihat bahwa secara umum banjir di Jakarta mengalami perbaikan sebagai hasil kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Advertisements