sertifikat-tanah

Pertanyaan: Saya membaca tudingan Fahri Hamzah yang menyatakan bahwa Jokowi tidak berlaku seperti presiden, malah mengambil alih tugas lurah dalam membagikan sertifikat tanah?

Jawaban: Ngawur! Tidak ada Undang-Undang ataupun peraturan di bawahnya yang menyatakan bahwa sertifikat hanya boleh dibagikan oleh Lurah atau Presiden dilarang membagikan sertifikat.

Selain itu, dari jutaan sertifikat yang diberikan, tentu tidak satu persatu diberikan oleh Presiden. Beberapa sertifikat diberikan secara simbolis, kemudian sisanya diberikan oleh pejabat yang berwenang di daerah tersebut. Pejabat-pejabat pertanahan yang berwenang tetap bekerja mengurus permohonan, administrasi, hingga akhirnya mengeluarkan sertifikat yang dibutuhkan warga. Jokowi hanya memberikan beberapa sertifikat sebagai percontohan saat berkunjung di daerah tersebut. Jadi sama sekali tidak ada delegasi wewenang yang dilangkahi Jokowi dalam pembagian sertifikat gratis .

Sementara jika kita merunut sejarah, di awal pendirian negara Amerika Serikat, presiden memang terjun langsung mengurusi sertifikasi setiap lahan. Barulah saat sudah menjadi negara adidaya dan urusannya bertambah rumit, pengurusan administrasi lahan diserahkan kepada pejabat pertanahan di daerah. Jadi sebenarnya tergantung kebijakan tiap pemimpin dan tiap negara, apakah lahan menjadi masalah yang harus ditangani langsung oleh kepala negara ataukah didelegasikan.

Screen Shot 2018-03-23 at 10.21.06 PM.png

Pertanyaan: Bagaimana dengan tudingan 1% golongan terkaya menguasai 80% lahan di Indonesia?

Jawaban: Obral jutaan hektar lahan dengan murah meriah kepada orang kaya bukanlah kebijakan dari masa Jokowi. Menurut Greenomics, Menteri Kehutanan zaman SBY, Zulkifli Hasan  adalah yang paling royal menerbitkan izin penguasaan lahan untuk pemilik modal besar.  Tercatat pada masa beliau, 2,4 juta hektar, atau sekitar lebih dari 36 kali lipat luas DKI Jakarta dilepas untuk izin untuk kegiatan ekonomi. Sementara itu, Menteri Kehutanan MS Kaban periode 2004-2009, menerbitkan izin-izin perkebunan kepada para pelaku bisnis tertentu seluas hampir 600 ribu hektar, atau setara hampir 9 kali lipat luas DKI Jakarta.

Bagaimana dengan masa Jokowi? Di bawah Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar, pelepasan hutan untuk kegiatan ekonomi turun drastis menjadi 216 ribu hektar.

Jadi menurut Greenomics, Zulkifli Hasan mengusai 70% dari total  pemberian izin atas hutan yang telah diberikan kepada para pebisnis selama periode 2004-2017, MS Kaban mengeluarkan 24%. Jadi tidak masuk akal menyalahkan kepemilikan mayoritas lahan oleh golongan berpunya kepada Jokowi.

Silakan baca informasinya di sini:

https://wartakota.co/yang-harus-dikritik-amien-rais-itu-zulkifli-hasan-besannya/

https://jurnalindonesia.co.id/zulkifli-hasan-pemecah-rekor-terbanyak-menerbitkan-izin-perkebunan-ke-taipan/

Catatan: Zulkifli Hasan menggunakan hak jawabnya terhadap data yang diberikan oleh Greenomics. Ia menyatakan bahwa dari 3 juta hektar lahan hutan yang diberikan izin pada masanya, 1,3 juta hektar lahan menjadi hutan tanaman rakyat. Silakan baca informasinya di sini:

https://www.suara.com/news/2018/03/23/172516/paling-banyak-beri-lahan-ke-pebisnis-perkebunan-ini-kata-zulhas

Sementara menurut data WALHI, pada tahun 2011 terjadi pelepasan kawasan hutan seluas 159.300 hektar, pada tahun 2012 mengalami peningkatan lebih dari 10 kali lipat atau sebesar 1,8 juta hektar. Kemudian, pada tahun 2013, dilepaskan 2,4 juta hektar. Puncaknya, pada tahun 2014 terjadi pelepasan hingga 3,2 juta hektar.

Silakan baca informasinya di sini

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150514155223-20-53282/presiden-jokowi-perpanjang-moratorium-hutan

Jika saat ini mayoritas lahan dikuasai oleh orang berpunya, maka itu adalah warisan kebijakan masa lalu. Jokowi sendiri cenderung mendahulukan akses kepemilikan tanah bagi rakyat kecil.

Pertanyaan: Apa buktinya Jokowi mendahulukan pemanfaatan lahan kepada rakyat kecil?

Jawaban: Selama masa Jokowi, moratorium pemberian izin lahan baru atas hutan dilakukan. Ini berarti penundaan pengeluaran izin baru bagi pengelolaan hutan. Moratorium ini sendiri terus diperpanjang hingga 3 kali sampai saat ini.

Silakan baca informasinya di sini:

http://www.dw.com/id/lindungi-hutan-presiden-jokowi-perpanjang-moratorium/a-38971075

Sementara di sisi lain, Jokowi mengupayakan program perhutanan sosial, di mana rakyat kecil diberikan kesempatan mengambil manfaat dan mengelola hutan negara dengan izin khusus.

Silakan baca informasinya di sini:

https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/10564/perhutanan-sosial-kini-masyarakat-legal-mengelola-hutan/0/artikel_gpr 

Pertanyaan: Lalu bagaimana dengan hutan ulayat yang diributkan Fahri harus didahulukan dibanding sertifikasi tanah?

Jawaban:  Hutan ulayat (hutan adat) masuk dalam program perhutanan sosial. Dalam periode kepemimpinan Jokowi, tanah ulayat atau tanah adat tetap diakui.

Silakan baca informasinya di sini:

https://tirto.id/hutan-adat-masuk-dalam-program-perhutanan-sosial-cj8j

http://setkab.go.id/serahkan-9-surat-pengakuan-hutan-adat-presiden-jokowi-pertahankan-fungsi-konservasi-jangan-diperjualbelikan/

Sementara untuk masalah tumpang tindihnya lahan, yang berakibat kepada kerugian rakyat, termasuk di dalamnya tanah ulayat, Jokowi tengah mengusahakan program satu peta.

Silakan baca informasinya di sini:

http://staging-point.com/read/2018/02/08/060904/Hak.Ulayat.Batas.Desa.Kebijakan.Satu.Peta.

 

 

 

Advertisements