reformaagraria

Pertanyaan: Saya membaca katanya bagi-bagi sertifikat itu cuma kedok Jokowi untuk menutupi kegagalannya melaksanakan janji reformasi agraria. Benarkah?

Jawaban: Hoax! Tudingan keji ini dimunculkan oleh Syahganda Nainggolan, yang mengaku aktivis sosial, dalam diskusi bertajuk Sertifikasi Tanah: Manipulasi atau Reforma Agraria di Kantor DPP PAN. Ia melakukannya dengan modus ingin membela pernyataan Amien Rais soal klaim 74% lahan di Indonesia dikuasai asing aseng yang sudah terbukti hoax.

“Persoalan Amien bilang Jokowi bohong, menunjukkan bahwa Jokowi punya janji di Nawacita mau lakukan reforma agraria, bukan bagi-bagi sertifikat.” ujar Syahganda Nainggolan. Pernyataannya ini dimuat oleh situs eramuslim.

Silakan buka sumber infonya di sini: https://www.eramuslim.com/berita/nasional/aktivis-janji-jokowi-reformasi-agraria-bukan-bagi-bagi-sertifikat.htm

Pertanyaan: Tapi benarkah Jokowi tidak melakukan reformasi agraria seperti janjinya?

Jawaban: Mari kita lihat definisi reformasi agraria di Wikipedia:

Reformasi agraria adalah suatu istilah yang dapat merujuk kepada dua hal. Secara sempit istilah tersebut merujuk pada distribusi ulang lahan pertanian atas prakarsa atau dukungan pemerintah (lihat reformasi pertanahan (land reform)); sedangkan secara luas istilah tersebut merujuk pada peralihan sistem agraria suatu negara secara keseluruhan, yang sering kali juga meliputi reformasi pertanahan. Reformasi agraria dapat mencakup kebijakan dalam bidang kredit, pelatihan, penyuluhan, penyatuan tanah, dll.

Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Reformasi_agraria

Jadi reforma agraria justru tidak melulu soal bagi-bagi tanah ke petani seperti yang ingin dipaksakan oleh Amien Rais. Walau demikian, dari sisi redistribusi lahan kepada petani, Jokowi sudah punya program hutan sosial, di mana rakyat kecil, utamanya petani dan masyarakat adat memperoleh kesempatan untuk menggarap hutan secara legal. Di sisi lain, pengusaha dipersulit untuk membuka lahan baru melalui moratorium (penundaan) izin hutan baru.

Silakan baca info mengenai program hutan sosial di sini: https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/10564/perhutanan-sosial-kini-masyarakat-legal-mengelola-hutan/0/artikel_gpr

Sertifikasi tanah dan hutan sosial hanyalah salah satu program yang diadakan oleh Jokowi agar petani di Indonesia memiliki kepastian dalam menggarap tanahnya. Sebab di masa lalu petani memiliki posisi sangat lemah jika lahannya kemudian diklaim pihak lain yang mengerti dan memiliki modal untuk mengurus sertifikasi lahan. Akibatnya mereka mudah digusur dan menimbulkan konflik di kemudian hari, bahkan berujung kepada pelanggaran Hak Asasi Manusia.

“Setiap ke satu provinsi, keluhan yang saya dengar adalah masalah sengketa lahan, sengketa tanah. Karena apa? Rakyat tidak punya sertifikat, tanda bukti hak hukum atas tanah,” ungkap Joko Widodo di halaman Facebooknya 8 Oktober 2017.

Sumber: https://www.facebook.com/Jokowi/posts/771762746345910

Pertanyaan: Bukankah katanya membagikan sertifikat itu justru membuat petani tergoda menggadaikan tanahnya? Itu kan memacu mereka untuk lebih cepat miskin?

Jawaban: Analisa ngawur! Petani tergoda berutang bukan karena punya sertifikat. Mereka berutang karena kehabisan modal, gagal panen, tertipu, menyekolahkan anaknya, dan alasan lain. Tanpa sertifikat, justru akan menjebak mereka dalam lingkaran setan rentenir. Sebab utang yang tidak resmi memiliki bunga mencekik, yang kadang terpaksa dibayar oleh petani dengan mengijonkan tanamannya. Akibatnya produksi mereka dinilai rendah, dan menjebak mereka kepada utang baru.

Justru sertifikat memungkinkan petani mengakses pinjaman-pinjaman resmi dari lembaga keuangan terpercaya. Utang seperti ini bunganya rendah, karena dengan adanya jaminan sertifikat, Bank tidak menanggung resiko peminjaman yang besar.

Jokowi sendiri melarang petani menggadaikan sertifikat untuk gagah-gagahan, misalnya untuk DP mobil. Sertifikat boleh “disekolahkan”, namun untuk usaha produktif yang menghasilkan uang kembali.

Pertanyaan: Lalu apa yang dilakukan Jokowi dalam membina petani selain bagi-bagi tanah?

Jawaban: Sesuai dengan definisi reforma agraria dalam pertanyaan sebelumnya, salah satu program utama Jokowi adalah mempermudah akses kredit bagi petani. Itulah yang diwujudkan dalam bentuk pembagian sertifikat sehingga saat terdesak masalah keuangan atau mendapat kesempatan berkembang, mereka bisa mengajukan kredit ke lembaga peminjaman resmi.

Selain itu, Jokowi juga mendorong bank agar lebih rajin mengucurkan KUR untuk petani dan nelayan, bukan hanya sibuk melayani pengusaha dan pedagang sukses. Ia bahkan meminta dibuatkan KUR khusus petani.

Mulai tahun 2018, bunga KUR juga turun menjadi 7 persen (sebelumnya 9 persen). Sehingga harusnya petani tidak lagi tercekik oleh bunga pinjaman dari bank. Selain itu, ada kemudahan bagi petani untuk tidak perlu membayar bunga saat masih menanam. Bunga dan angsuran baru dibayar setelah panen selesai. Dengan demikian petani memiliki posisi keuangan yang lega saat tanamannya belum menghasilkan.  

Untuk memperluas cakupan manfaat Kredit Usaha Rakyat, Jokowi secara konsisten menambah alokasi dana untuk Kredit Usaha Rakyat di dalam APBN, yaitu  Rp1 triliun pada 2015, Rp10,5 triliun pada 2016, dan Rp9 triliun pada tahun 2017. 

Kemudian untuk pelatihan dan penyuluhan, pemerintah memberdayakan 23.000 penyuluh swadaya. Selain itu untuk memberikan ketenangan dan kenyamanan dalam bekerja, sebanyak 6.069 tenaga penyuluh telah diangkat menjadi CPNS. Sebelumnya mereka bekerja sebagai tenaga harian lepas maupun tenaga bantu PPL.

Regenerasi petani terus didorong agar anak-anak muda kembali tertarik menjadi petani. Strateginya antara lain dengan transformasi pendidikan tinggi vokasi pertanian. Enam STPP (Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian) yang semula program studinya hanya penyuluhan (pertanian, perkebunan, dan peternakan), ditambah harus berorientasi agribisnis hortikultura, agribisnis perkebunan, mekanisasi pertanian.

Kemudian inisiasi program penumbuhan wirausahawan muda pertanian bekerja sama dengan 16 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) juga dilakukan. Pelibatan mahasiswa/alumni/pemuda tani untuk mengintensifkan pendampingan/pengawalan program Kementerian Pertanian juga digalakkan. Kemudian didorong pula pembentukan kelompok usaha bersama (KUB) yang difokuskan bidang pertanian bagi pemuda tani, sehingga mereka memiliki sarana untuk bertukar pengalaman dan saling membantu.  Diadakan pula pelatihan dan magang bagi pemuda tani dalam bidang pertanian. Dan terakhir, optimalisasi penyuluh untuk mendorong dan menumbuh kembangkan pemuda tani.

Secara tidak langsung, pemerintah Jokowi juga mendukung semakin majunya desa yang menjadi basis petani. Saat ini Dana Desa terus dikucurkan dan menjadi pembangunan yang besar manfaatnya bagi petani. Anggaran Dana Desa 2017 misalnya, difokuskan untuk membangun pertanian. Contohnya digunakan untuk membangun embung, pembangunan irigasi, dan pengelolaan pasca panen.

Modernisasi pertanian juga terus didorong pada masa Jokowi. Dengan demikian, pengolahan makin efisien dan biaya produksi menurun. Salah satu contohnya adalah dengan menyerahkan bantuan ribuan traktor tangan. Petani juga dilarang menjual gabah, melainkan diolah dulu menjadi beras. Bahkan bila sanggup, dikemas dengan baik sehingga harga jualnya meningkat. 

Jokowi juga memerintahkan Bulog untuk lebih sering membeli beras langsung ke petani untuk meningkatkan stok pangan. 

Pertanyaan: Lalu apa efek positif dari reforma agraria yang dilakukan Jokowi?

Jawaban: Setidaknya kini kesejahteraan petani meningkat. Menurut data penelitian Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP),  rumah tangga petani miskin terus menurun. Rumah Tangga Petani (RTP) sejahtera meningkat dari 85,25 persen pada Maret 2014 menjadi 85,87 persen Maret 2017, sementara RTP miskin menurun dari 14,75 persen pada Maret 2014 menjadi 14,13 persen Maret 2017.

Hasilnya adalah output produksi petani juga meningkat. Pada tahun 2017, produksi gabah kering giling mencapai 82,3 juta ton. Pada tahun yang sama, produksi jagung diperkirakan over supply, sehingga mulai terbuka kesempatan untuk ekspor. Pasokan bawang merah dan cabai juga surplus.

Advertisements