imunisasi.jpgPertanyaan: Saya membaca berita di Detik kalau Menteri Kesehatan mengumumkan penundaan imunisasi bagi umat muslim karena sertifikasi halal yang bermasalah?

Jawaban: Disinformasi. Detik hanya mengutip pernyataan dari Sekretaris Komisi Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, bukan langsung dari Menteri Kesehatan Nila F Moeloek untuk kebijakan yang seharusnya dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, bukan MUI. Kutipannya pun sama sekali berbeda dengan headline yang dilansir oleh detik.

“Menkes RI menunda pelaksanaan imunisasi MR bagi masyarakat muslim sampai ada kejelasan hasil pemeriksaan dari produsen dan ditetapkan fatwa MUI. Sementara, untuk masyarakat yang tidak memiliki keterikatan tentang kehalalan/kebolehan secara syari, tetap dilaksanakan, kata Sekretaris Komisi Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, 

Sumber: https://news.detik.com/berita/d-4149159/mui-menkes-tunda-imunisasi-mr-bagi-masyarakat-muslim

Sementera Menteri Kesehatan sendiri memberikan pernyataan resmi yang berbeda, bahwa:

“Sertifikasi kehalalan (vaksin MR) ini kewenangan MUI. PT Biofarma agar segera (melengkapi) dokumen kepada LPPOM MUI. Kami dari Kementerian Kesehatan juga akan menyurati SII untuk menanyakan kembali tentang bahan (vaksin MR)”, tutur Menkes.

Sumber: http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20180803/2227137/kemenkes-percepat-proses-sertifikasi-halal-vaksin-mr-imunisasi-mr-tetap-dilanjutkan/

“Kami tetap melakukan imunisasi, tentu bagi yang tidak terkait dengan isu halal ini. Tetap dilakukan sebagai kesehatan kami tetap harus melindungi masyarakat dari penyakit,” kata Nila F Moeloek, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, di kantor Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, Jumat, 3 Agustus 2018.

Sumber: https://nasional.tempo.co/read/1113508/pemerintah-tetap-imunisasi-masyarakat-yang-tak-menolak-vaksin-mr

MUI sendiri akhirnya membantah menolak imunisasi MR. Institusi ini tetap mempersilakan bagi muslim yang tidak ragu dengan kehalalan vaksin untuk tetap memvaksin anak-anaknya.

Tidak ada MUI yang menolak imunisasi, itu tidak ada. Karena MUI sudah punya fatwa terkait imunisasi, itu diperbolehkan… yang ditolak itu kalau vaksinnya itu haram dan belum ada opini keagamaan. Yang haram pun dalam kondisi tertentu bisa digunakan,” kata Sekretaris Komisi Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, Jumat 3 Agustus 2018. 

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/733019/mui-tegaskan-tidak-tolak-imunisasi-mr

Tidak semua muslim bermasalah dengan status sertifikasi halal vaksinasi, jadi yang tidak mempermasalahkan tetap akan divaksin. Namun bagi yang tetap ingin menunggu sertifikasi halal dikeluarkan MUI terlebih dahulu, bisa menunggu sampai sertifikat halal dikeluarkan.

Sebab pemberantasan penyakit menular adalah kewajiban yang harus dikerjakan oleh negara, dan bagi sebagian besar masyarakat muslim, itu bisa menjadi alasan untuk tetap melakukan vaksinasi, yaitu keadaan genting untuk memerangi penyakit. Namun negara tetap mempertimbangkan pendapat sebagian muslim lainnya yang ingin benar-benar dipastikan bahwa vaksin tersebut halal oleh para ulama.

Pertanyaan: Lalu bagaimana usaha pemerintah memastikan vaksin tersebut halal?

Jawaban:  Selain melalui proses sertifikasi halal dari MUI, pemerintah juga sudah sejak tahun lalu bersurat kepada produsennya di India untuk memastikan kehalalan proses pembuatan vaksin.

“Kemenkes akan menyurati serum institut of India untuk menanyakan sekali lagi bahan yang sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun lalu, tapi masih dalam proses,” ujar Nila F Moeloek Jumat 3 Agustus 2018.

Sumber: https://www.viva.co.id/gaya-hidup/kesehatan-intim/1061015-terkait-isu-halal-haram-menkes-akan-surati-produsen-vaksin-india

Advertisements