prona.jpgPertanyaan: Saya membaca klaim dari Kontras yang menganggap kebijakan Jokowi mempermudah sertifikasi bisa mendorong pemiskinan petani karena mempermudah mereka menggadaikan tanahnya. Saat hutangnya tidak terbayar, petani diusir dari lahannya. Benarkah?

Jawaban: Jelas-jelas: Keliru! Pertama, sertifikasi bukanlah sebuah kewajiban atau paksaan. Jokowi hanya mempermudah pengurusan, membebaskan biaya yang tidak perlu, dan mempercepat proses keluarnya sertifikat. Dengan demikian rakyat kecil memiliki bukti atas kepemilikan tanah, sesuatu yang sebenarnya malah dituntut oleh Kontras sendiri pada masa lalu.

Screen Shot 2018-10-19 at 6.15.40 AM

Sumber: https://twitter.com/KontraS/status/987670386438430720

Jadi aneh bin ajaib, Kontras yang meminta hak atas tanah diakui, Kontras juga yang paling depan protes saat sertifikat, sebagai dasar tertulis pengakuan oleh negara atas kepemilikan tanah.. Bagaimana negara akan melindungi hak masyarakat atas tanah kalau masyarakat sendiri tidak punya bukti tertulis kepemilikannya atas tanah? Apa bisa klaim atas tanah hanya berdasarkan “katanya”?

Jadi apa keinginan Kontras sebenarnya? Hak rakyat atas tanah dilindungi melalui legalisasi atau biarkan saja tanpa status yang jelas supaya makin banyak konflik terjadi?

Kedua, kebijakan Prona yang menjadi dasar mempercepat sertifikasi juga sudah lama ada, bahkan jauh sebelum Jokowi diangkat jadi Presiden Republik Indonesia. Kebijakan ini terbit sejak masa Presiden Suharto, namun tidak dieksekusi dengan baik sehingga pencapaiannya sangat rendah, kalau tidak bisa dibilang gagal dari presiden ke presiden selanjutnya. Pada masa Jokowi, eksekusi dilakukan dengan baik dan berhasil mencapai target 5 juta sertifikat diterbitkan.

https://nasional.kompas.com/read/2018/08/16/11540671/presiden-jokowi-klaim-telah-bagikan-5-juta-sertifikat-tanah-ke-rakyat

Jadi mengapa Kontras baru teriak-teriak sekarang saat Kebijakan Prona berhasil dieksekusi menjadi penerbitan 5 juta sertifikat? Mengapa tidak dulu, saat Prona terbit? Takutkah Kontras dengan fakta bahwa kini rakyat punya bukti tertulis atas klaimnya atas tanah mereka sendiri? Apa yang mengganggu mereka?

https://nasional.kompas.com/read/2018/08/16/11540671/presiden-jokowi-klaim-telah-bagikan-5-juta-sertifikat-tanah-ke-rakyat

Ketiga, Presiden sendiri sudah berkali-kali mewanti-wanti saat penyerahan sertifikat, bahwa menjaminkan sertifikat tanah untuk mendapat pinjaman harus sangat berhati-hati. Petani wajib menghitung kembali cicilan hutan dan bunganya sebelum mengagunkan sertifikat. Dalam hal ini, kewajiban Presiden untuk memperingatkan sudah ditunaikan. Andai petani tetap membandel menjaminkan surat tanahnya untuk berfoya-foya, apakah kesalahan Presiden Jokowi?

“Hati-hati yang namanya pinjam ke bank itu harus mengangsur. Hati-hati jangan sampai sertifikatnya disita oleh bank,” pesan Presiden Jokowi.

https://nasional.tempo.co/read/897330/jokowi-ingatkan-warga-yang-agunkan-sertifikat-tanah-ke-bank

Ada logical fallacy yang digunakan oleh Kontras untuk meributkan tergadainya tanah petani. Bersertifikat atau tidak, petani yang kepepet sangat membutuhkan uang dan di kemudian hari tidak mampu mengembalikan, akan mengarah kepada kehilangan tanah, entah tanahnya bersertifikat atau tidak.

Lebih parah, tanpa sertifikat, petani hanya bisa menggadaikan tanahnya kepada tengkulak atau rentenir. Ini jelas akan menghasilkan bunga tinggi yang malah memperberat hidup petani, mempercepat mereka kehilangan tanahnya.

Berbeda dengan tanah yang bersertifikat, petani menjadi punya akses pinjaman ke bank atau pegadaian yang bunganya jauh lebih rendah, dan pinjaman tersebut bisa diasuransikan. Sehingga bila suatu saat petani kecelakaan atau meninggal dunia, ada asuransi yang bisa menanggung ketidakmampuannya untuk membayar lagi. Sehingga tanah petani tidak bisa tergadai karena sebab-sebab ini.

https://kumparan.com/@kumparanbisnis/gadai-sertifikat-tanah-di-pegadaian-bisa-pinjam-hingga-rp-50-juta

Pertanyaan: Lalu bagaimana dengan tudingan @babangmu yang merasa banyak tanah adat jadi diklaim jadi tanah hak milik gara-gara program sertifikasi Jokowi?

Jawaban: Tanah Adat sama sekali berbeda dengan tanah hak milik pribadi. Tidak bisa begitu saja tanah adat diklaim sebagai milik perorangan lalu dibuat sertifikatnya sebagai tanah hak milik pribadi. Pelepasan tanah adat perlu melalui proses panjang, yang salah satunya membutuhkan persetujuan seluruh masyarakat adat.

Jadi lepasnya tanah adat menjadi hak milik pribadi bukanlah akibat sertifikasi tanah. Jika terhadi kecurangan atau pencurian tanah, itu adalah tanggung jawab orang-orang yang melakukan kolusi agar tanah adat lepas menjadi tanah hak milik pribadi.

Silakan baca ketentuan pelepasan Tanah Adat menjadi hak milik di situs hukumonline:

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt537ac3b737835/cara-penyertifikatan-tanah-adat

 

Advertisements