Pertanyaan: Saya menonton berita mengenai Presiden Joko Widodo memarahi Dirut BPJS dan Kementerian Kesehatan, terkait tunggakan tagihan dari Rumah Sakit yang tidak terurus dan malah sampai ke Jokowi, yang seharusnya selesai di tingkat Kemenkes dan BPJS saja. Akibat komentar ini, saya perhatikan haters beramai-ramai mengecam Jokowi lepas tangan, padahal Jokowi juga yang dulu membagikan KIS secara gratis kepada ratusan juta rayat Indonesia, sehingga membebani BPJS, dokter, dan rumah sakit. Benarkah tudingan tersebut?

Jawaban: Hoax! Jokowi tidak pernah lepas tangan atas persoalan keuangan BPJS. Maksud beliau ada hal yang sebenarnya bisa dilakukan oleh seorang kepala negara untuk membantu kesulitan keuangan yang saat ini dialami BPJS, ada hal yang lebih tepat ditangani di level Dirut BPJS bersama Kementerian Kesehatan saja.

Tagihan dari rumah sakit yang tak diurus harusnya adalah hal yang terlalu teknis untuk diadukan kepada kepala negara. Namun banyak sekali rumah sakit yang mengadukan hal ini ke Jokowi saat ia berkunjung ke Rumah Sakit. Inilah yang ditegur Jokowi kepada Dirut BPJS dan Kementerian Kesehatan. Jika hal teknis pun harus diurus oleh kepala negara, lalu untuk apa ada Dirut BPJS yang gajinya termasuk paling mahal di Indonesia?

BPJS sendiri menyadari kesalahan tersebut dan berjanji akan memperbaikinya dan menjadikan teguran Presiden sebagai pendorong untuk memperbaiki layanan.

“Itu memacu semangat kita untuk bekerja lebih baik. Karena penyelesaian ini tak bisa kita selesaikan sendirian, jadi bersama-sama dengan kementerian lembaga untuk atasi permasalahan ini,” Jelas Kepala Humas BPJS M Iqbal Anas Ma’ruf.

Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2018/10/18/10175301/ditegur-presiden-jokowi-ini-tanggapan-bpjs-kesehatan

Pertanyaan: Lalu apa usaha yang ada di level kepala negara untuk membantu pembiayaan BPJS?

Jawaban: Sebenarnya masalah keuangan yang mendera BPJS sudah diidentifikasi dan dibuatkan solusinya satu per satu sejak 2014. Salah satu yang cukup fenomenal adalah penerbitan Perpres No 82 tahun 2018, yang mengamanatkan cukai/pajak rokok yang dinikmati daerah dipotong langsung 50%nya untuk dimasukkan ke pembiayaan BPJS. Ini memudahkan BPJS mendapatkan dana segar yang kemudian dibayarkan ke rumah sakit.

Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Cukai_rokok_di_Indonesia

Pemerintahan Jokowi juga menerbitkan PMK Nomor 183 Tahun 2017  yang dimaksudkan untuk mendisiplinkan pemerintah daerah yang menunggak dan tidak disiplin dengan sebuah  mekanisme penyelesaian tunggakan iuran jaminan kesehatan dari  pemda. Caranya dengan memotong dana alokasi umum atau dana bagi hasil ke masing-masing pemerintah daerah. Jalan ini ditempuh karena fakta lapangan menunjukkan  banyak pemda yang menunda-nunda membayar iuran peserta, sehingga harus dipaksa oleh Pemerintah Pusat.

Menurut dr Mariya Mubarika, Evaluasi terakhir  sampai bulan September 2018 lalu, pemerintah bisa membantu BPJS Kesehatan  dengan dana tagihan Pemda ini sebesar  Rp186 miliar dari seharusnya Rp527 miliar  untuk membayar  26,49 juta jiwa peserta BPJS Kesehatan yang terdaftar melalui Jamkesda.

Download PMK No 183/2017 di sini: http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5591

Sumber:

https://bisnis.tempo.co/read/1067623/dana-pemda-dipotong-untuk-bayar-tunggakan-bpjs-kesehatan

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180313101928-532-282517/menunggak-ke-bpjs-kesehatan-anggaran-lima-daerah-dipangkas

Ada catatan bahwa Pemerintah daerah yang menunggak bayar iuran ini  telah membuat defisit dari tahun ketahun, misalnya pada tahun 2014, jumlah tunggakan Pemda  sebesar  Rp1,45 triliun  meningkat menjadi  Rp1,68 triliun (2015), Rp1,22 triliun (2016), dan Rp1,68 triliun (2017).

Sumber: https://tirto.id/siasat-jokowi-menyelamatkan-bpjs-kesehatan-c3hZ

Dari sisi penganggaran pemerintah pusat, anggaran kesehatan juga terus naik dari tahun ke tahun, yang kemudian memungkinkan peserta KIS dan BPJS bisa terus ditingkatkan.

Sumber: https://www.merdeka.com/peristiwa/anggaran-kesehatan-naik-distribusi-kis-bpjs-meningkat.html

Di sisi lain, pemerintah juga pernah berusaha menaikkan iuran BPJS untuk menutupi defisit. Namun tindakan ini tidak dilakukan terus-terusan sebab dikhawatirkan bisa membebani peserta BPJS.

Sumber:

http://makassar.tribunnews.com/2016/04/01/iuran-bpjs-kesehatan-kelas-iii-tetap-kelas-i-naik-menjadi-rp-80000

http://makassar.tribunnews.com/2016/03/16/iuran-naik-bpjs-kesehatan-akan-segera-sosialisasikan-ke-masyarakat

Pertanyaan: Dari sisi BPJS sendiri, adakah yang perlu diperbaiki sehingga presiden sampai menegur Dirut BPJS?

Jawaban: Ada, BPJS banyak dikritik karena manajemen yang belum optimal dan perlu diperbaiki, baik dari sisi rekrutmen peserta BPJS, penagihan ke Pemerintah Daerah, hingga pembayaran ke Rumah Sakit/Dokter. Inilah yang membuat Presiden menegur Dirut BPJS karea poin-poin ini harusnya menjadi tugas seorang Direktur Utama untuk membenahi, tidak bisa terus-terusan dimintakan kepada Presiden untuk menambal melalui kebijakan di tingkat Kepala Negara.

Sumber: https://tirto.id/daftar-masalah-yang-bikin-bpjs-kesehatan-terseok-seok-cCGi

Credit: Terima kasih untuk dr. Mariya Mubarika untuk bantuan tulisannya yang melengkapi artikel ini.

Advertisements