dana-desa-1,4-miliar.jpgPertanyaan: Saya melihat dari sekian banyak meme 66 Janji Jokowi yang bertebaran, salah satunya membahas Janji Jokowi akan meningkatkan dana desa jadi Rp 1,4 Miliar. Ini katanya juga diingkari. Benarkah?

Jawaban: Hoax! Dana Desa sebenarnya tidak bisa diklaim sebagai murni Janji Jokowi maupun Janji Prabowo. Lebih tepatnya, itu adalah amanat UU Desa yang dibuat oleh DPR RI masa jabatan 2009-2014. Hal ini sudah berkali-kali ditekankan oleh tim kampanye Jokowi karena dulu tahun 2014, Prabowo dengan serampangan menjadikan Rp 1 Miliar per desa sebagai bahan kampanye.

Kasus tersebut berawal dari surat dari Prabowo kepada Kepala Desa tertanggal 26 Oktober 2013. Di dalam surat itu, Prabowo berjanji mengalokasikan minimal Rp 1 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk disalurkan ke semua desa jika masyarakat mendukung Gerindra.

Jadi Dana Desa adalah sebuah kewajiban berdasarkan undang-undang, seharusnya bukan bagian dari janji kampanye.  Siapapun presidennya, akan diwajibkan mengucurkan Dana Desa.

Pertanyaan: Lalu kenapa bisa muncul angka Rp 1,4 Miliar?

Jawaban: Sebenarnya muncul dari akun twitter @budimandjatmiko, yang menyatakan bahwa berdasarkan kriteria keuangan desa yang ada di Pasal 72 UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, angka tersebut bisa saja mencapai Rp 1,4 Miliar. Angka ini kemudian diadopsi dan menjadi bahan debat Capres-Cawapres 2014.

Budiman Sudjatmiko selaku salah satu tokoh di DPR yang memperjuangkan UU Desa, menentang klaim Partai Gerindra bahwa Undang-Undang itu lahir atas inisiatif Gerindra sendiri, namun lebih atas kerjasama lintas partai yang ada di DPR. Budiman Sudjatmiko juga menjelaskan bahwa sebenarnya jika dihitung 10 persen dari—tapi di luar—dana transfer daerah. Desa juga mendapat dana 10 persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dengan metode itu, setiap desa rata-rata mendapat Rp 1,4 miliar per tahun.

Sumber: 

https://www.merdeka.com/politik/prabowo-janjikan-rp-1-m-tiap-desa-ini-kata-timses-jokowi-jk.html

http://www.majalahbuser.com/Prabowo-Janji-1-M-DPR-Itu-Hanya-Klaim.html

Di dalam debat, Jokowi mempertanyakan besaran Dana Desa yang malah dipatok di angka  Rp 1 Miliar. Padahal seharusnya bisa saja mencapai Rp 1,2 hingga Rp 1,3 Miliar. Ini diungkapkan bukan dalam bentuk janji, namun pertanyaan. Namun selanjutnya diolaj sebagai janji kampanye Jokowi.

“Bapak Prabowo menjanjikan anggaran desa Rp 1 miliar. Yang saya tahu, di UU Desa tidak ada angka Rp 1 miliar. Tetapi, lebih dari itu. Bisa Rp 1,2 miliar atau Rp 1,3 miliar, tergantung luas wilayah dan jumlah penduduk, juga tingkat kemiskinan. Bagaimana menurut Bapak,” tanya Jokowi saat itu.

Prabowo kemudian berdalih dengan mengklaim UU Desa adalah hasil perjuangannya. “Jadi, saya sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Dewan Penasihat Induk Koperasi Unit Desa, mereka mengatakan, sudah 7 tahun di DPR, dari Apdesi dan Parade Nusantara. Setiap tahun dibilang, UU Desa akan masuk tahun depan. Pada 26 Oktober 2013, saya bikin deklarasi itu, sehingga memacu fraksi-fraksi di DPR.” Namun kurang menjelaskan tentang perhitungkan angka Rp 1 Miliar per desa yang disebutkan.  Ia hanya bersyukur jika akhirnya bisa diwujudkan lebih dari Rp 1 Miliar, namun setidaknya harus Rp 1 Miliar.

Tanya jawab dalam debat inilah yang kemudian menjadi bahan diskusi yang ramai dibicarakan.

Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2014/06/15/2202361/.Tek.Tok.Jokowi.Versus.Prabowo.soal.Anggaran.Desa.Rp.1.Miliar

Pertanyaan: Lalu bagaimana usaha Pemerintahan Jokowi sendiri untuk mewujudkan klaim bahwa dana desa bisa hingga Rp 1,4 Miliar?

Jawaban: Walaupun tetap tidak tepat disebut janji kampanye, Pemerintah Jokowi telah berusaha terus meningkatkan anggaran dan cakupan Dana Desa. Hingga 2018, per desa rata-rata menikmati kucuran Dana Desa hingga Rp 860 juta. Ini adalah angka rata-rata, yang berarti bisa saja lebih atau kurang, sesuai proposal dan kebutuhan pembangunan desa yang diajukan masing-masing desa.

Sumber: http://jateng.tribunnews.com/2018/01/01/tahun-2018-perdesa-rata-rata-terima-dana-desa-rp-863-juta?page=all

Pertanyaan: Kenapa tidak bisa langsung Rp 1,4 Miliar saja sejak tahun pertama?

Jawaban: Karena berhubungan dengan kapabilitas SDM dan kebutuhan pembangunan di tiap desa masing-masing. Perlu diketahui bahwa memberikan dana desa yang terlalu besar juga beresiko menjadi pemborosan dan ajang korupsi. Dari tahun ke tahun, tiap desa selalu didampingi dan dibina agar mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang baik dan sekaligus membuat transparansi. Selain itu nilainya terus ditingkatkan, sesuai progress yang berhasil dibuat di masing-masing desa.

Perlu diketahui bahwa dengan besar dana desa yang ada saat ini pun, Kepala Desa masih mengeluh soal rumitnya pertanggung jawabannya, apalagi jika telah dinaikkan ke angka ideal Rp 1,4 Miliar.

Sumber:

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4019228/jokowi-ke-kades-seluruh-ri-hati-hati-dengan-dana-desa

https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/07/26/pcgazs430-curhat-kades-ke-jokowi-soal-pertanggungjawaban-dana-desa

https://economy.okezone.com/read/2017/09/14/320/1775762/jokowi-kades-pusing-bikin-laporan-dana-desa

Pertanyaan: Saya ingin mempelajari Dana Desa dan UU Desa lebih lanjut. Di mana saya bisa mendownloadnya?

Jawaban: Silakan download UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa di sini:https://ppidkemkominfo.files.wordpress.com/2016/08/uu-no-6-tahun-2014-tentang-desa.pdf

 

 

Advertisements