Search

Jawaban atas Fitnah kepada Jokowi

Category

Uncategorized

[HOAX] Benarkah Sedah Mirah Bukan Anak dari Kahiyang?

ramai-sedah-mirah.jpg

Pertanyaan: Saya melihat komentar di instagram anak Jokowi, Kahiyang Ayu, kalau Sedah Mirah diisukan bukan anak Jokowi. Benarkah?

Jawaban: Hoax! Tudingan ini dibuat oleh akun bernama @katypady di instagram Kahiyang. Tudingan ini muncul karena beberapa netizen merasa Kahiyang jarang posting foto anaknya.

Melalui sindiran, Kahiyang menyatakan hal tersebut adalah hoax. Ia menyatakan jarang memposting wajah anaknya karena tidak ingin anaknya yang masih bayi ikut menjadi target bully haters. Namun beberapa kali muka Sedah Mirah tertangkap kamera, dan bisa terlihat jelas kemiripan mukanya dengan Kahiyang.

Sumber: https://hot.detik.com/celeb/4371701/ramai-isu-sedah-mirah-bukan-anaknya-kahiyang-ayu-didukung-netizen

sedah.jpg

 

 

Advertisements

[Hoax] Benarkah Ada 70 Juta Surat Suara Tercoblos dari China Turun di Priok?

lapor-hoax

Pertanyaan: Saya membaca timeline @AndiArief__ dan @utadztengkuzul dan broadcast Whatsapp kalau ada rekaman atau informasi yang menyatakan bahwa ada puluhan juta surat suara di dalam 7 kontainer sudah tercoblos dan tertangkap oleh marinir. Benarkah?

Jawaban: Hoax! KPU dan Bea Cukai sudah melakukan pemeriksaan di pelabuhan dan sudah dinyatakan sama sekali tidak ada surat suara yang sudah dicoblos diselundupkan ke Indonesia.

Sumber:

https://news.detik.com/berita/d-4368844/kpu-cek-kabar-7-kontainer-surat-suara-yang-sudah-tercoblos-di-priok\

https://sp.beritasatu.com/politikdanhukum/kpu-minta-polisi-tangkap-pembuat-dan-penyebar-hoax-7-konteiner-surat-suara-pilpres/127892

Pertanyaan: Bagaimana saya bisa meyakini isu tersebut tidak logis?

Jawaban: KPU sudah menyatakan bahwa surat suara asli saja belum dicetak. Foto calon belum diapprove, bagaimana mungkin ada surat suara yang sudah dicoblos?

https://katadata.co.id/berita/2019/01/03/isu-7-kontainer-surat-suara-dicoblos-kpu-belum-ada-yang-dicetak

Pertanyaan: Apakah tidak ada tindakan hukum terhadap para penyebar hoax ini?

Jawaban: Andi Arief dan Tengku Zul akan diperiksa terkait hoax ini. Beberapa group seperti Group Politik Sabana Minang dicyduck dan diperiksa adminnya.

http://www.pasbana.com/2019/01/terkait-kabar-7-kontainer-surat-suara.html

 

[HOAX] Benarkah Jokowi akan Menghapus Kementerian Agama?

Pertanyaan: Saya membaca broadcast di Whatsapp Group kalau Jokowi akan menghapus atau setidaknya mengubah Kementerian Agama menjadi Kementerian Urusan Zakat dan Wakaf. Lebih lanjut lagi kewenangannya akan dipangkas. Benarkah?

Jawaban: Hoax! Isu ini sudah muncul sejak awal penyusunan kabinet, yaitu September 2014, dan sudah dibantah, silakan lihat bantahannya di link ini:

  1. https://news.detik.com/berita/2692633/jokowi-kata-siapa-kemenag-dihapus-tetap-kementerian-agama-kok
  2. https://nasional.sindonews.com/read/902381/12/jokowi-bantah-kementerian-agama-mau-dihapus-1410937683
  3. http://www.tribunnews.com/nasional/2014/09/17/jokowi-bantah-kementerian-agama-dihapus

Jika memang hoax tersebut benar, tentu sudah sejak awal pemerintahan periode pertama (2014) Jokowi mengubah Kementerian Agama menjadi Kementerian Urusan Haji dan Wakaf. Sebab di awal Jokowi memang mengajukan perubahan nama dan nomengklatur beberapa kementerian. Nyatanya tidak, sampai saat ini urusan agama di Indonesia masih dikelola oleh Kementerian Agama.

Pertanyaan: Apa saja kementerian baru atau berubah namanya pada masa Jokowi?

  1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat digabung menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
  2. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diubah menjadi Kementerian Pariwisata. Ekonomi Kreatif dibuatkan lembaga bernama Bekraf
  3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar, dan Menengah
  4. Kementerian Ristek menjadi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
  5. Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup digabung menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
  6. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dipecah menjadi Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
  7. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat menjadi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

    Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2014/10/23/10103461/Ini.Nama.Kementerian.yang.Berubah.dalam.Kabinet.Jokowi-JK

Benarkah Prasangka @sudjiwotedjo bahwa Jokowi Melanggar Hak Cipta Foto @dr_tompi?

netijen.jpg

Pertanyaan: Saya melihat tweet dari Sujiwo Tejo memposting foto ciptaan dr Tompi tanpa memberikan credit kepada pembuatnya. Benarkah?

Jawaban: Yang keliru Sujiwo Tejo, bukan Jokowi! Ia lalai melihat di pojok kiri bawah foto tersebut telah dicantumkan keterangan bahwa foto tersebut dibuat oleh dr. Tompi.

Sumber tweet Sujiwo Tejo silakan lihat di sini:

https://twitter.com/sudjiwotedjo/status/1071956264400244737

Pertanyaan: Apakah Sujiwo Tejo sudah menyadari kekeliruannya?

Jawaban: Sudah, dan ia minta maaf karena kurang teliti.

https://twitter.com/sudjiwotedjo/status/1071957133946630144

Benarkah Tudingan @dahnilanzar bahwa Indonesia Memiliki Rating Corporate Governance Terburuk?

skor-clsa.jpgPertanyaan: Saya membaca tweet Dahnil Anzar yang memuat infografis bahwa skor Corporate Governance adalah yang terburuk dari 12 negara. Benarkah?

Jawaban: Pelintiran dengan menutup-nutupi sebagian data dan memunculkan data yang menguntungkan saja. Dalam dunia ilmiah, gaya seperti ini disebut cherry picking.

Report ACGA & CLSA yang dimaksud¬†berjudul “Hard decisions: Asia faces tough choice in CG reform). Report ini memuat dua versi data, yaitu hasil penelitian ACGA (Asian Corporate Governance Association (ACGA) dan dibandingkan dengan CLSA (Credit Lyonnais Securities Asia). ACGA didirikan oleh CLSA dan sama-sama bermarkas di Hongkong.

hard-decision.jpg

Infografis yang dimunculkan oleh Dahnil Anzar hanya meributkan data versi ACGA, padahal jelas sejak halaman awal report tersebut memuat perbandingan antara data CLSA dan ACGA sekaligus. Sehingga terlihat ada kesengajaan untuk memanipulasi report ini sekedar untuk membuat Indonesia (dalam hal ini pemerintahan Jokowi) terlihat buruk.

clsa.jpg

Pertanyaan: Seperti apa data aslinya?

Jawaban: Berikut data aslinya:

Screen Shot 2018-12-10 at 11.56.55 PM.png

Perhatikan bahwa grafik ke atas memperlihatkan skor dan rangking berdasarkan data versi ACGA dan grafik ke kanan memperlihatkan skor dan rangking berdasarkan versi CLSA.

Pertanyaan: Lalu bagaimana grafik rangking dan skor versi CLSA bila dipisah

Jawaban: Berikut rangking dan skor Corporate Governance menurut CLSA

indonesia.jpg

Perhatikan bahwa menurut versi CLSA, Indonesia malah ada di atas Filipina dan Korea, mendekati skor dan rangking China.

Jadi jelas, ada upaya menutup-nutupi data untuk kepentingan politis sekedar untuk menyerang Jokowi.

Pertanyaan: Dari mana saya bisa mendownload report ini?

Jawaban: Silakan download di link berikut:

https://www.acga-asia.org/cgwatch-detail.php?id=362

 

[HOAX] Benarkah Jalan Tol Tergadai ke China dan Mesti Bayar Paksa Pakai Kartu Uang Elektronik?

utang-cinaPertanyaan: Saya membaca isu beredar di facebook dan whatsapp group kalau kebijakan membuat transaksi dengan kartu uang elektronik di jalan tol adalah upaya mengeruk uang dari perusahaan tol menjadi cicilan hutan ke China. Benarkah?

Jawaban: Hoax yang keliru bin tidak masuk akal dan mengarang indah! Tim kami memperhatikan bahwa hoax ini pertama kali muncul di akun Facebook Kafil Yamin dengan sumber link berikut:

 https://www.facebook.com/ratnafit/posts/10216867905518900

Pertanyaan: Seperti apa penjelasan yang masuk akal atas isu ini?

Jawaban: Pertama, kalau memang perusahaan ingin dan harus mencicil hutang ke China, tentu lebih praktis dan cepat langsung saja menyisihkan keuntungannya menjadi cicilan hutang. Kenapa harus repot-repot mengutip satu per satu dari tiap kartu? Sama sekali tidak praktis dan tidak ada untungnya membuat cicilan hutang seperti itu.

Kedua, Sistem kartu uang elektronik yang digunakan bukan hanya digunakan untuk jalan tol, tapi juga pembayaran di minimarket/supermarket, parkir, kereta, SPBU, hingga wahana hiburan seperti Kebun Binatang Ragunan. Apakah masuk akal semua itu telah digadaikan paksa ke China sementara sebagian kepemilikannya adalah swasta?

Sumber: https://www.bankmandiri.co.id/e-money

Ketiga, bukan hanya 3 Bank BUMN yang diributkan yang diributkan kartunya untuk pembayaran tol. Bank swasta seperti BCA dengan Flazz Cardnya juga bisa digunakan untuk pembayaran tol. Apakah BCA juga ikut berhutang ke China?

Sumber: https://www.bca.co.id/tentang-bca/korporasi/berita/2017/10/13/10/50/flazz-di-tol

Keempat, tidak seperti ditudingkan oleh Kafil Yamin, kartu uang elektronik tidak  terhubung dengan rekening apapun. Ia bukanlah sebuah wujud simpanan yang memerlukan rekening. Kartu uang elektronik hanyalah sebuah set database yang terwakilkan oleh kartu dan berisi berapa banyak uang yang telah ditukarkan dari bentuk tunai ke bentuk uang elektronik. Sistem ini telah digunakan di banyak negara. Apakah kemudian berarti negara itu telah beramai-ramai menggadaikan tolnya ke China?

Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Uang_elektronik

Semua penjelasan di atas cukup untuk memperlihatkan tidak masuk akalnya bualan Kafil Yamin.

[HOAX] Benarkah Tudingan @fadlizon bahwa Jokowi Mengabaikan Nasib Guru Honorer?

 

guru-honorerPertanyaan: Saya membaca tweet anggota DPR dari Gerindra, Fadli Zon menuding pemerintah mengabaikan nasib guru honorer karena demo saja sampai tidur di jalan?

Jawaban: Hoax! Pertama, demo menyampaikan pendapat adalah hak tiap orang. Namun seharusnya koordinator demonstrasilah yang harus bertanggung jawab terhadap nasib para pendemo, termasuk mencarikan penginapan yang layak jika harus bermalam. Sama sekali bukan kesalahan pemerintah jika koordinator demonstrasi lalai lakukan kewajibannya.

Kedua, perhatian yang dimaksud tidak harus berupa pencitraan pura-pura peduli dan  bermanis-manis menemui pendemo, namun kenyataannya tidak melakukan apa-apa selain berjanji merekrut 1 juta guru.

Pemerintahan Joko Widodo sudah melakukan AKSI NYATA untuk mengangkat nasib guru honorer melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam peraturan ini, guru honorer mendapat kesempatan besar untuk mendapatkan penghasilan yang setara dengan guru PNS.

Selain itu fokus perekrutan PNS pada tahun ini adalah profesi guru. ‚ÄúPada tahun ini rekrutmen CPNS terbanyak adalah guru yang mencapai 114 ribu guru,‚ÄĚ kata Jokowi.

Sumber: https://bisnis.tempo.co/read/1151657/kado-jokowi-untuk-guru-honorer-terbitkan-pppk-yang-setara-pns

[HOAX] Benarkah Gara-Gara Jokowi Dana Haji Disalahgunakan untuk Pinjaman Infrastuktur?

dana-haji.jpg

Pertanyaan: Selain masalah azan dilarang, saya membaca bahwa sejak zaman Jokowi, dana haji milik umat disalahgunakan negara untuk membiayai infrastruktur. Benarkah?

Jawaban: Hoax! Dari awal pun dana haji yang dikumpulkan memang digunakan untuk membiayai APBN dan pembangunan, salah satunya melalui pembelian Sukuk. Kebijakan ini sudah dilakukan sejak lama, Jokowi hanya menerangkan apa yang memang sudah jadi praktik selama ini.

Sebagai catatan, Prabowo, lawan politik Jokowi, sendiri juga menjanjikan akan menggunakan dana haji umat untuk mendorong pembangunan. Jadi tidak ada bedanya antara janji politik dan kebijakan yang direncanakan Prabowo dengan Jokowi.

Sumber:

https://www.merdeka.com/uang/prabowo-hatta-janji-bangun-indonesia-lewat-dana-haji.html

http://www.beritasatu.com/ekonomi/61480-dana-haji-akan-dipindahkan-ke-sukuk-berbasis-proyek.html

https://finance.detik.com/moneter/d-1119600/dana-haji-dan-dana-abadi-umat-diinvestasikan-ke-sukuk-rp-9-triliun

 

 

[HOAX] Benarkah Saat Era Jokowi Azan Dilarang?

azan.jpg

Pertanyaan: Beredar broadcast di Whatsapp kalau pada era pemerintahan Jokowi ini azan dilarang, sehingga lebih baik kita tidak memilih Jokowi lagi. Benarkah?

Jawaban: Hoax! Tidak ada satupun kebijakan pemerintah Jokowi yang melarang penyiaran azan melalui masjid. Yang diatur adalah penggunaan pengeras suara azan (bukan dilarang!), yang sudah ada peraturannya sejak tahun 1978, melalui Instruksi Dewan Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, KEP/D/lOl/78 yang salah satu poinnya berbunyi:

Bahwa agar penggunaan pengeras suara olehMasjid/ langgar/Mushalla lebih mencapai sasaran dan menimbulkan daya tarik untuk beribadah kepada Allah SWT, dianggap perlu mengeluarkan tuntunan tentang penggunaan pengeras suara oleh masjid/langgar/ mushalla untuk dipedomani oleh para Pengurus Masjid/ langgar] Mushalla di seluruh Indonesia.

Silakan download di sini: https://kemenag.go.id/myadmin/public/data/files/users/3/Surat%20Edaran%20ttg%20Pengeras%20Suara.pdf

Inilah yang kemudian mendasari Surat Edaran B.3940/DI.III/Hk.00.7/08/2018, berikut instruksinya:

  1. Diatur sedemikian rupa sehingga corong keluar dapat dipisahkan dengan corong ke dalam. Jelasnya ada corong yang semata-mata ditujukan ke luar.
  2. Dan yang kedua berupa corong yang semata-mata ditujukan ke dalam ruangan masjid, langgar, dan musalla.
  3. Acara yang ditujukan keluar, tidak terdengar keras ke dalam yang dapat mengganggu orang salat sunat atau zikir. Demikian juga yang ke dalam sehingga tidak mengganggu yang sedang istirahat

Pada dasarnya suara yang disalurkan keluar masjid hanyalah adzan sebagai tanda telah tiba waktu salat. Demikian juga salat dan doa pada dasarnya hanya untuk kepentingan jemaah ke dalam dan tidak perlu dan tidak perlu ditujukan keluar… dsb

Silakan download di sini: http://madinatuliman.com/wp-content/uploads/2018/08/Surat-Edaran-ttg-Pengeras-Suara.pdf

Jadi pengaturan itu sama sekali tidak dilakukan sejak masa Jokowi, namun sudah lama ada. Namun kemudian dibuat hoax seolah dimuali sejak era Jokowi dan lebih jauh lagi dipelintir sebagai larangan azan.

Pertanyaan: Lalu bagaimana dengan aturan soal volume suara azan? Bukankah itu juga represif? Harusnya suka-suka setiap masjid dong menyetel volume sesuai kebutuhan?

Jawaban: Tidak ada yang salah dengan pengaturan volume suara azan. Di negara mayoritas muslim lainnya pun hal pengeras suara memang diatur untuk kenyamanan masyarakat di sekitar. Misalnya  Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Mesir, Arab Saudi, Malaysia, dsb.

Sumber: https://tirto.id/timur-tengah-batasi-volume-speaker-masjid-indonesia-ikut-pakistan-cUEh 

Blog at WordPress.com.

Up ↑