Search

Jawaban atas Fitnah kepada Jokowi

[HOAX] Benarkah Menteri Kesehatan Menyuruh Warga Indonesia Makan Cacing Karena Berprotein?

cacing

Pertanyaan: Saya melihat di medsos ramai, katanya sebagai bukti mahalnya harga daging dan ikan sekarang, Menteri Kesehatan meminta kita makan cacing dari sarden saja karena proteinnya tinggi. Sekejam itukah?

Jawaban: Salah kutip dan dipelintir. Pernyataan sebenarnya adalah saat Menteri Kesehatan dikonfirmasi mengenai penemuan cacing di dalam sarden kalengan. Karena bukan BPOM, melainkan Menteri Kesehatan, ia menjawab sesuai kapasitasnya, yaitu dampaknya terhadap kesehatan.

Menteri Nila Moeloek menjelaskan bahwa sejauh ini belum ada korban jatuh karena memakan sarden kalengan yang ada cacingnya. Ini wajar sebab orang Indonesia biasanya memasak dulu sarden sebelum dimakan, tidak dikonsumsi mentah dari kalengnya. Sehingga parasit di dalamnya, termasuk cacing, mati.

Ia hanya memberi gurauan selingan saat menyatakan cacing pun ada proteinnya. Secara ilmiah memang semua hewan pasti membangun tubuhnya dengan protein. Namun inti dari pernyataannya bukanlah menyuruh orang Indonesia makan cacing karena proteinnya tinggi. Namun lebih kepada menenangkan bahwa makanan yang dimasak dengan benar, dengan suhu yang cukup tinggi dan waktu yang cukup lama. tidak perlu dikhawatirkan karena cacingnya  akan mati.

Pertanyaan: Lho kalau begitu pemerintah membiarkan begitu saja ada cacing di sarden?

Jawaban: Bukan membiarkan, namun Menteri Kesehatan tidak berwenang dalam hal pengawasan dan penarikan produk mengandung cacing. Hal tersebut adalah tugas dan keweangan BPOM untuk menjawab, bukan Kementerian Kesehatan.

Pertanyaan: Mana buktinya penarikan dilakukan?

Jawaban: Silakan simak pengumuman dari BPOM di sini:

http://www.pom.go.id/new/view/more/klarifikasi/85/PENJELASAN-BPOM-RI–TENTANG-PERKEMBANGAN-TEMUAN-PARASIT-CACING-PADA-PRODUK-IKAN-MAKAREL-KALENG.html

Pertanyaan: Apa saja merk sarden yang ditarik?

Jawaban: Ada tiga merk ikan sarden yang sudah ditarik, yaitu tipe mackarel dari Farmerjack, IO dan Hoki. Selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap seluruh merk sarden beredar, dan ditemukan positif di 27 merk. Selengkapnya bisa baca daftar ini:

http://www.pom.go.id/new/admin/dat/20180328/Lampiran_Penjelasan_28_Maret_20181.pdf

Pertanyaan: Seperti apakah kutipan lengkap pernyataan Menteri Kesehatan?

Jawaban: Berikut kutipan lengkap pernyataanya di depan wartawan:

“Saya kira begini. Setahu saya itu (sarden) kan tidak dimakan mentah. Kita kan goreng lagi, atau dimasak lagi ya matilah. Cacing itu kan isinya juga protein juga, sebagai contoh aja (nyengir)… tapi saya kira kalau udah dimasak atau apa kan jadi steril. Barangkali memang sebenarnya kalau kita mau buat itu, sterilitas itu yang harus dijaga ”

Kemudian wartawan bertanya,

“Ada laporan ga bu dari masyarakat, pengaruhnya terhadap kesehatan?”

Kemudian Menteri Kesehatan menjawab,

“Ngga.. ngga ada!”

Pertanyaan: Di manakah saya bisa mengakses wawancara lengkapnya?

Jawaban: Silakan buka video Youtube ini:

Pertanyaan: Benarkah katanya Pemerintah Jokowi kafir sehingga membiarkan masyarakat makan cacing pita yang biasanya ada di dalam daging babi?

Jawaban: Cacing yang ditemukan di dalam sarden bukanlah cacing pita babi (Taena solium) namun Anisakis sp. Cacing ini sebenarnya khas menjadi parasit bagi ikan dan hewan laut. Namun ada beberapa orang yang memberikan reaksi alergi terhadap cacing ini, yang disebut anisakiasis. Gejala imunitas ini sering terjadi di negara-negara yang punya kebiasaan makan ikan mentah seperti Jepang, Norwegia, Belanda, Spanyol, dan negara-negara di Samudera Pasifik. Namun sejauh ini belum ada laporan warga negara Indonesia yang terkena anisakiasis setelah memakan sarden.

cacing-di-sarden-bukan-cacing-pita

Sumber informasi: https://bisnis.tempo.co/read/1072236/bpom-sebut-cacing-di-sarden-bukan-cacing-pita-lalu-apa

Pertanyaan: Seperti apa anisakiasis?

Jawaban: Dalam waktu beberapa jam setelah calon korban memakan ikan yang terinfeksi Anisakis sp., cacing ini mencoba mengubur diri ke dalam dinding usus, tetapi cacing ini tidak dapat menembusnya dan lalu mati. Keberadaan cacing ini memicu tanggapan dari sistem kekebalan tubuh. Sel-sel imun mengepung cacing tersebut dan membentuk struktur yang seperti bola yang dapat memblokir sistem pencernaan, sehingga memicu sakit perut yang parah, malnutrisi dan muntah-muntah.

Silakan baca sumber informasinya di sini: https://id.wikipedia.org/wiki/Anisakis

Pertanyaan: Adakah yang bisa saya bantu sebarkan untuk mengklarifikasi isu ini?

Jawaban: Silakan sebarkan meme ini:

hoax-sarden-cacing.jpg

upaya-pemerintah.jpg

Advertisements

[HOAX] Benarkah Harga Daging Sapi Impor 200 Ribu/kg dan Gula Impor 34 Ribu/kg?

sapi

Pertanyaan: Saya menonton video yang di dalamnya ada pedagang yang menyebutkan bahwa harga daging sapi sekarang Rp 200 ribu per kilogam dan gula Rp 17 ribu per kilogram. Benarkah?

Jawaban: Hoax! Harga daging saat ini, terutama di Jawa Barat (sesuai logat Sunda yang digunakan di dalam video), stabil di kisaran Rp 100.000 – 120.000 per kilogram.

Screen Shot 2018-03-30 at 1.49.33 PM

Sementara harga gula pasir di Jawa Barat stabil di kisaran Rp 11.000 hingga Rp 15.000. Pernah tercatat lonjakan di Cirebon, namun hanya menyentuh angka Rp 19.333. Jadi tidak benar sampai Rp 17 ribu per setengah kilo (Rp 34.000 per kilogram) seperti yang diinformasikan di video.

Screen Shot 2018-03-30 at 1.50.49 PM

Sumber informasi silakan dilihat di situs ini:

http://priangan.org/dashboard/umum/6/eceran

Pertanyaan: Tapi benarkah bahwa harga barang pangan menjadi mahal karena serbuan impor?

Jawaban: Justru sebaliknya, saat harga melonjak naik, salah satu solusinya adalah mendatangkan impor yang harganya lebih rendah karena diproduksi massal atau iklim atau teknologinya lebih mendukung. Misalnya harga daging sapi mahal salah satunya bisa diatasi dengan mengimpor daging sapi beku. Harga daging sapi lokal biasanya lebih mahal karena biasanya dijual segar dan produksinya terbatas. Sementara sapi dari luar negeri dibesarkan dalam peternakan raksasa. Namun demikian, tidak selamanya langkah mengimpor sapi dilakukan, bisa saja ada alternatif lain.

Sumber informasi daging sapi impor pada kisaran harga yang lebih rendah, sekitar Rp 80.000 – 85.000 per kilogram, bisa dibaca di link ini:

http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/16/06/08/o8fjg8382-bulog-bali-jual-daging-sapi-impor-rp-80-ribu-per-kg

Pertanyaan: Adakah meme yang bisa saya sebarkan untuk bisa membantu membantah hoax ini?

Jawaban: Ada, silakan sebarkan meme ini:

hoax-sapi

[HOAX] Benarkah Tudingan bahwa pada Masa Jokowi 74 Persen Lahan Dimiliki 1 Persen Orang Terkaya?

dataamien

Pertanyaan: Saya membaca di media sosial bahwa di Indonesia terjadi ketimpangan, bahwa 74 persen tanah di Indonesia dimiliki 1 persen orang terkaya. Benarkah?

Jawaban: Hoax! Isu ini dimunculkan oleh Amien Rais dan diulang oleh anaknya, Hanafi Rais dengan mengkalim data tersebut datang dari Bank Dunia. Namun Bank Dunia telah membantah pernah melansir data tersebut.

“Ingat bahwa 74% tanah yang ada itu milik negara dan dikelola oleh pemerintah. Saya tidak mengerti kenapa ada orang membuat isu politik,”  Country Director World Bank for Indonesia, Rodrigo A Chaves.

Silakan baca sumber informasinya di sini:

https://finance.detik.com/properti/d-3940248/bantah-hanafi-rais-bank-dunia-74-tanah-dikelola-pemerintah

Pertanyaan: Tapi apakah benar bahwa program bagi-bagi sertifikat adalah program ngibul?

Jawaban: Tidak benar, pembagian sertifikat gratis pada masa Jokowi memang benar terjadi, bukan show semata. Silakan tonton video ini saat Jokowi menyatakan programnya bukanlah kibulan seperti yang dituduhkan.

[HOAX] Benarkah Anak Jokowi Memiliki Saham di Gojek?

Pertanyaan: Saya mendengar dari pengojek dan tukang bajaj kalau anak Jokowi memiliki saham di Gojek dan anak Ahok memiliki saham di Grab. Sehingga pemerintah enggan mengatur mereka dan menyebabkan pengojek konvensional dan tukang bajaj kehilangan pencarian. Benarkah?

Jawaban: Hoax! Hoax ini dimulai oleh tweet dari akun @andiarief__ pada tahun 2016 yang menuding bahwa salah satu transportasi online dimiliki sahamnya oleh anak petinggi negara. Fitnah yang kemudian berkembang di akar rumput adalah Gojek dimiliki sahamnya oleh anak Jokowi dan Grab dimiliki sahamnya oleh anak Ahok

gojek

Pertanyaan: Lalu siapa yang memiliki Gojek dan Grab?

Jawaban: Sesuai dengan informasi laman Wikipedia, Gojek dimiliki oleh KKR&Co dan Warbug Pincus. Parallon Capital Management LLC dan Capital Group Co juga ikut memiliki investasi di Gojek, dengan total investasi $550 Juta.

Sementara Grab dimiliki oleh beberapa perusahaan melalui beberapa kali kali funding, dengan rincian:

Funding seri A: Vertex (milik Temasek)

Funding Seri B: GGV Capital (dari China)

Funding Seri C: Tiger Global, GGV Capital, Venture Vertex Holdings

Funding Seri D: Softbank Corp

Funding Seri E: Didi Kuadi dan China Investment Corporation

Funding Seri F: Softbank, Didi, Honda

Funding Seri G: Softbank, Didi, Toyota

dengan funding terakhir mengumpulkan dana  $ 2,5 Miliar. Jadi andaipun ada terselip saham anak Jokowi atau Ahok di dalamnya, pasti akan kecil sekali, jika bisa dibilang tidak memiliki nilai dalam mempengaruhi operasi Gojek dan Grab.

Silakan baca sumber informasinya di sini:

https://en.wikipedia.org/wiki/GO-JEK

https://en.wikipedia.org/wiki/Grab_(company)

 

Benarkah Tudingan #Ngibul @FahriHamzah bahwa @Jokowi Mengambil Alih Tugas Lurah?

sertifikat-tanah

Pertanyaan: Saya membaca tudingan Fahri Hamzah yang menyatakan bahwa Jokowi tidak berlaku seperti presiden, malah mengambil alih tugas lurah dalam membagikan sertifikat tanah?

Jawaban: Ngawur! Tidak ada Undang-Undang ataupun peraturan di bawahnya yang menyatakan bahwa sertifikat hanya boleh dibagikan oleh Lurah atau Presiden dilarang membagikan sertifikat.

Selain itu, dari jutaan sertifikat yang diberikan, tentu tidak satu persatu diberikan oleh Presiden. Beberapa sertifikat diberikan secara simbolis, kemudian sisanya diberikan oleh pejabat yang berwenang di daerah tersebut. Pejabat-pejabat pertanahan yang berwenang tetap bekerja mengurus permohonan, administrasi, hingga akhirnya mengeluarkan sertifikat yang dibutuhkan warga. Jokowi hanya memberikan beberapa sertifikat sebagai percontohan saat berkunjung di daerah tersebut. Jadi sama sekali tidak ada delegasi wewenang yang dilangkahi Jokowi dalam pembagian sertifikat gratis .

Sementara jika kita merunut sejarah, di awal pendirian negara Amerika Serikat, presiden memang terjun langsung mengurusi sertifikasi setiap lahan. Barulah saat sudah menjadi negara adidaya dan urusannya bertambah rumit, pengurusan administrasi lahan diserahkan kepada pejabat pertanahan di daerah. Jadi sebenarnya tergantung kebijakan tiap pemimpin dan tiap negara, apakah lahan menjadi masalah yang harus ditangani langsung oleh kepala negara ataukah didelegasikan.

Screen Shot 2018-03-23 at 10.21.06 PM.png

Pertanyaan: Bagaimana dengan tudingan 1% golongan terkaya menguasai 80% lahan di Indonesia?

Jawaban: Obral jutaan hektar lahan dengan murah meriah kepada orang kaya bukanlah kebijakan dari masa Jokowi. Menurut Greenomics, Menteri Kehutanan zaman SBY, Zulkifli Hasan  adalah yang paling royal menerbitkan izin penguasaan lahan untuk pemilik modal besar.  Tercatat pada masa beliau, 2,4 juta hektar, atau sekitar lebih dari 36 kali lipat luas DKI Jakarta dilepas untuk izin untuk kegiatan ekonomi. Sementara itu, Menteri Kehutanan MS Kaban periode 2004-2009, menerbitkan izin-izin perkebunan kepada para pelaku bisnis tertentu seluas hampir 600 ribu hektar, atau setara hampir 9 kali lipat luas DKI Jakarta.

Bagaimana dengan masa Jokowi? Di bawah Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar, pelepasan hutan untuk kegiatan ekonomi turun drastis menjadi 216 ribu hektar.

Jadi menurut Greenomics, Zulkifli Hasan mengusai 70% dari total  pemberian izin atas hutan yang telah diberikan kepada para pebisnis selama periode 2004-2017, MS Kaban mengeluarkan 24%. Jadi tidak masuk akal menyalahkan kepemilikan mayoritas lahan oleh golongan berpunya kepada Jokowi.

Silakan baca informasinya di sini:

https://wartakota.co/yang-harus-dikritik-amien-rais-itu-zulkifli-hasan-besannya/

https://jurnalindonesia.co.id/zulkifli-hasan-pemecah-rekor-terbanyak-menerbitkan-izin-perkebunan-ke-taipan/

Catatan: Zulkifli Hasan menggunakan hak jawabnya terhadap data yang diberikan oleh Greenomics. Ia menyatakan bahwa dari 3 juta hektar lahan hutan yang diberikan izin pada masanya, 1,3 juta hektar lahan menjadi hutan tanaman rakyat. Silakan baca informasinya di sini:

https://www.suara.com/news/2018/03/23/172516/paling-banyak-beri-lahan-ke-pebisnis-perkebunan-ini-kata-zulhas

Sementara menurut data WALHI, pada tahun 2011 terjadi pelepasan kawasan hutan seluas 159.300 hektar, pada tahun 2012 mengalami peningkatan lebih dari 10 kali lipat atau sebesar 1,8 juta hektar. Kemudian, pada tahun 2013, dilepaskan 2,4 juta hektar. Puncaknya, pada tahun 2014 terjadi pelepasan hingga 3,2 juta hektar.

Silakan baca informasinya di sini

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150514155223-20-53282/presiden-jokowi-perpanjang-moratorium-hutan

Jika saat ini mayoritas lahan dikuasai oleh orang berpunya, maka itu adalah warisan kebijakan masa lalu. Jokowi sendiri cenderung mendahulukan akses kepemilikan tanah bagi rakyat kecil.

Pertanyaan: Apa buktinya Jokowi mendahulukan pemanfaatan lahan kepada rakyat kecil?

Jawaban: Selama masa Jokowi, moratorium pemberian izin lahan baru atas hutan dilakukan. Ini berarti penundaan pengeluaran izin baru bagi pengelolaan hutan. Moratorium ini sendiri terus diperpanjang hingga 3 kali sampai saat ini.

Silakan baca informasinya di sini:

http://www.dw.com/id/lindungi-hutan-presiden-jokowi-perpanjang-moratorium/a-38971075

Sementara di sisi lain, Jokowi mengupayakan program perhutanan sosial, di mana rakyat kecil diberikan kesempatan mengambil manfaat dan mengelola hutan negara dengan izin khusus.

Silakan baca informasinya di sini:

https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/10564/perhutanan-sosial-kini-masyarakat-legal-mengelola-hutan/0/artikel_gpr 

Pertanyaan: Lalu bagaimana dengan hutan ulayat yang diributkan Fahri harus didahulukan dibanding sertifikasi tanah?

Jawaban:  Hutan ulayat (hutan adat) masuk dalam program perhutanan sosial. Dalam periode kepemimpinan Jokowi, tanah ulayat atau tanah adat tetap diakui.

Silakan baca informasinya di sini:

https://tirto.id/hutan-adat-masuk-dalam-program-perhutanan-sosial-cj8j

http://setkab.go.id/serahkan-9-surat-pengakuan-hutan-adat-presiden-jokowi-pertahankan-fungsi-konservasi-jangan-diperjualbelikan/

Sementara untuk masalah tumpang tindihnya lahan, yang berakibat kepada kerugian rakyat, termasuk di dalamnya tanah ulayat, Jokowi tengah mengusahakan program satu peta.

Silakan baca informasinya di sini:

http://staging-point.com/read/2018/02/08/060904/Hak.Ulayat.Batas.Desa.Kebijakan.Satu.Peta.

 

 

 

[HOAX] Benarkah Klaim Neno Warisman bahwa Utang Indonesia Mencapai Ambang Batas 50 Persen?

utangneno

Pertanyaan: Saya menonton video Neno Warisman di PKSTV yang mengatakan bahwa hutang Indonesia sudah melewati ambang batas 50%, benarkah?

Jawaban: Hoax! Perbandingan hutang Indonesia terhadap PDB adalah sekitar 29,24%. Masih jauh dari 50% seperti yang diklaim Neno Warisman.

Pertanyaan: Tapi kenapa berutang? Bukankah saat debat capres 2014 dulu Jokowi bilang semua ada dananya?

Jawaban: Pertama yang dikatakan Jokowi saat debat adalah “dananya ada”. Bukan “sama sekali tidak perlu berutang”. Dana untuk pembangunan bisa didapatkan dari berbagai cara. Bisa dengan menggunakan uang kas yang tersisa, meningkatkan penerimaan melalui pajak, meningkatkan ekspor, investasi dari dalam maupun luar negeri, hingga mengajukan pinjaman. Semuanya dilakukan oleh Jokowi, bukan hanya berutang saja.

Meminjam untuk membangun hal-hal produktif dan bermanfaat, seperti infrastruktur, justru hal baik, ketimbang yang terjadi sebelumnya, meminjam untuk dibakar menjadi subsidi yang konsumtif.

Kedua, utang yang ada saat ini bukanlah diciptakan Jokowi sendirian, melainkan juga warisan dari pemerintahan sebelumnya. Untuk membayar utang ini tidak bisa langsung dalam sekejap, melainkan dicicil. Inilah yang menjadi akumulasi utang hingga Rp 4.000 Triliun. Jadi tidak adil membebankan seluruh nilai utang tersebut sebagai tanggung jawab Jokowi seorang.

Pertanyaan: Tapi tidakkah utang Indonesia sudah terlalu banyak?

Jawaban: Secara aturan, Jokowi masih diizinkan berutang. Batas utang berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2003 pasal 12 ayat 3, bagian penjelasan, adalah 60% PDB, sementara utang Indonesia saat ini baru mencapai sekitar 29-30% PDB. Yang berarti sebenarnya kita bisa saja menggunakan seluruh kekuatan ekonomi kita untuk membayar tiga kali lipat dari total pinjaman yang kita ambil hingga tahun ini. Jadi seluruh hutang tersebut sangat mungkin dibayar dengan mudah oleh Indonesia.

Silakan download UU No 7 tahun 2003 mengenai keuangan negara di sini:

http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386152419.pdf

Berikut cuplikan penjelasan pasal 12 ayat 3 UU No 7 Tahun 2003

Screen Shot 2018-03-22 at 9.41.45 PM

Pertanyaan: Tapi apakah Indonesia masih sanggup membayar utang segitu banyak?

Jawaban: Dengan rasio masih 29.24% terhadap PDB, tentu saja sanggup! Secara kasar, ini berarti kekuatan bayar kita tiga kali lipat terhadap seluruh utang yang dimiliki. Jika Indonesia selama setahun tidak menggunakan produk domestik brutonya selain untuk membayar utang, maka kita bisa membayar tiga kali lipat lebih besar.

Pertanyaan: Tapi bukankah kalau banyak berutang, beresiko negara kita jatuh ke tangan asing aseng?

Jawaban: Tentu tidak! 62 persen utang Indonesia justru kepada rakyatnya sendiri, yaitu melalui surat utang yang dibeli oleh rakyat Indonesia. Jadi andai dianggap utang adalah penguasaan terhadap kedaulatan negara, maka yang berkuasa justru rakyat Indonesia, bukan kekuatan asing.

data-utan

Pertanyaan: Adakah perbandingan utang antara berbagai presiden dari masa ke masa yang bisa saya sebarkan untuk menjelaskan ke masyarakat?

Jawaban: Ada, silakan baca dan sebarkan infografis berikut ini:

utang-Indonesia

 

 

Benarkah Gaji Presiden dan Wakil Presiden Melejit?

jokowifaq

Pertanyaan: Saya membaca di medsos katanya gaji presiden naik hingga Rp 533 juta. Benarkah?

Jawaban: Hoax! Kenaikan gaji pejabat negara pasti sepengetahuan Menteri Keuangan. Menteri Sri Mulyani maupun Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara sudah membantah dengan keras isu ini.

“Sekarang ini banyak sekali informasi-informasi yang dibuat, dan dokumen dokumen yang dibuat seperti mirip dengan pemerintah kemudian dipublikasikan… Kami tidak ada membahas hal itu sama sekali.” menurut Sri Mulyani, Menteri Keuangan dikutip oleh CNN Indonesia. 

Pertanyaan: Berapa gaji presiden dan wakil presiden saat ini?

Jawaban: Belum berubah sejak tahun 2001, dengan rincian berikut:

Menurut pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 1978, gaji presiden adalah 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat di Indonesia (ketua DPR, MA, dan BPK). Sementara itu, dalam PP No 75/2000 disebutkan, tiga pejabat tersebut menerima gaji Rp 5.040.000 tiap bulan. Dengan demikian, gaji pokok presiden adalah Rp 30.240.000 tiap bulan.

Silakan baca UU nya di sini:

http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/1978/7TAHUN~1978UU.htm

Keppres No 68/2001 juga menyebutkan, besarnya tunjangan jabatan presiden adalah Rp 32.500.000. Jadi, total uang yang diterima presiden setiap bulan adalah Rp 62.740.000 atau Rp 752.880.000 per tahun. Menurut keterangan istana, jumlah itu belum pernah berubah sejak 2001.

Silakan baca Keppresnya di sini:

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19158/node/562/keppres-no-68-tahun-2001-perubahan-atas-keputusan-presiden-nomor-168-tahun-2000-tentang-tunjangan-jabatan-bagi-pejabat-negara-tertentu

 

 

Benarkah Tudingan @partaihulk Data KTP dan KK Hasil Registrasi SIM Card Dipaksa Berikan ke Cina?

dataktpkk

Pertanyaan: Saya membaca tweet dari @partaihulk yang menuding no KTP dan KK kita yang diminta saat registrasi SIM Card telah diminta paksa oleh Cina dari pemerintah. Benarkah?

Jawaban: Tidak benar. Pemerintah sudah menjamin data tersebut aman. Data tersebut dimiliki dan dijamin oleh Kemendagri. Jadi tudingan tersebut adalah hoax. Tidak ada buktinya dan memang tidak pernah terjadi.

Silakan baca sumber informasi tersebut di sini: https://news.okezone.com/read/2018/03/10/337/1870664/kemendagri-jamin-rekaman-data-e-ktp-aman

Pertanyaan: Tapi kan bisa saja diminta paksa dari operator seluler yang bukan pihak pemerintah dan mencari keuntungan?

Jawaban: Sudah dinyatakan tegas bahwa operator sendiri tidak akan dan tidak boleh menyalahgunakan. Hanya pemerintah yang bisa mengaksesnya. Berikut pernyataan dari Kemendagri:

“Tidak perlu khawatir. Operator seluler tidak akan menyalahgunakan data (KTP dan KK) itu. Mereka bahkan tidak memiliki akses untuk mengubah data tersebut,” Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.

Silakan baca sumber informasi tersebut di sini: http://tekno.liputan6.com/read/3127256/registrasi-kartu-sim-apa-data-ktp-dan-kk-kamu-aman

Pertanyaan: Untuk apa sebenarnya pemerintah meminta data KTP dan KK? Bukankah itu mengancam kenyamanan dan keamanan kita?

Jawaban: Justru sebaliknya, diminta nomor identitas tersebut agar pengguna nomor telepon seluler bisa bertanggung jawab dengan aktivitasnya. Sehingga keamanan dan kenyamanan kita terjamin, tidak terancam penipuan, ancaman, dan penyebaran hoax dan kebencian. Setiap kali ada pelanggaran, aparat berwenang bisa mencari sumbernya dan pelaku langsung bisa ditemukan dari nomor HPnya saja. Ini dinyatakan oleh Kemkominfo:

“Tidak ada maksud lain dan kami mendukung transaksi online. Kalau menggunakan transaksi online, toko online, registrasi dengan identitas yang benar, itu akan mendukung ekonomi digital,” Ahmad Ramli, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Silakan baca sumber informasinya di sini:  https://nasional.kompas.com/read/2017/11/01/18455821/bantah-hoaks-kominfo-sebut-registrasi-sim-murni-untuk-keamanan

Pertanyaan: Lalu bagaimana dengan isu bocornya nomor KTP dan KK beberapa waktu lalu?

Jawaban: Sebenarnya bukan karena kebocoran di pihak operator dan pemerintah. Kebocoran itu akibat beberapa warga negara yang mengupload scan no KTP dan KK nya ke Internet sehingga bisa dimanfaatkan orang lain untuk mendaftar. Untuk menanggulangi hal seperti ini, maka disarankan:

  • Jangan sekalipun mengupload KK ke internet
  • Jika terlanjur digunakan orang lain, atau curiga no KTP KK kita digunakan orang lain, gunakan kode ini untuk memeriksa:

Telkomsel: https://telkomsel.com/cek-prepaid

Oreedoo: NFO#NIK kirim ke 4444 atau INFO#MSISDN kirim ke 4444 atau https://myim3.indosatooredoo.com/ceknomor/index

XL Axiata: *123*4444# atau https://registrasi.xl.co.id/ulang

3: https://registrasi.tri.co.id

Smartfren: https://my.smartfren.com/check_nik.php

  • Jika sudah digunakan oleh orang lain, segera laporkan ke gerai dengan membawa KTP dan KK yang asli.

Pertanyaan: Banyak kritik yang menyarankan pemerintah harus punya UU Perlindungan Data dulu sebelum membuat kebijakan pendaftaran SIM Card. Apakah benar?

Jawaban: Indonesia sudah punya aturan yang melindungi pencurian data kependudukan, yaitu Undang Undang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Sisminduk) yang mengancam 2 tahun pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengancam 12 tahun pidana dan denda Rp 2 Miliar. Operator juga dibatasi dari penyalahgunaan data melalui Peraturan Menteri No 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Silakan baca Permen Perlindungan Data Pribadi di sini:

https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/unduh/id/553/t/peraturan+menteri+komunikasi+dan+informatika+nomor+20+tahun+2016+tanggal+1+desember+2016

Pertanyaan: Lalu apa yang bisa saya bisa bantu lakukan di medsos?

Jawaban: Menteri bersangkutan telah mengklarifikasi dan meminta bukti tudingan dari akun @partaihulk. Silakan diramaikan perbincangannya di link ini:

 

[HOAX]Benarkah Budi Waseso Dipecat Karena Menggagalkan Sabu Pesanan Jokowi dari Cina?

sabu

Pertanyaan: Saya membaca meme di media sosial kalau Budi Waseso dipecat karena menggagalkan penyelundupan berton-ton sabu yang dipesan Jokowi dari Cina?

Jawaban: Hoax dan fitnah! Jokowi bukan konsumen sabu, bahkan menerapkan percepatan eksekusi hukuman mati bagi pengedar narkoba yang tertangkap.

Pertanyaan: Lalu bagaimana reaksi Jokowi atas pengungkapan penyelundupan berton-tobn sabu?

Jawaban: Jokowi secara terang-terangan mengapresiasi pengungkapan tersebut.

Silakan tonton sumber informasinya di sini:

Pertanyaan: Lalu kenapa Buwas diberhentikan? Bukankah dia bagus dalam memerangi narkoba?

Jawaban: Karena memang sudah memasuki masa pensiun. Perlu diajukan penggantinya. Penggantinya saat ini adalah Komjen. Pol. Drs. Heru Winarko, S.H.

Silakan baca sumber informasi mengenai Budi Waseso di sini:

https://id.wikipedia.org/wiki/Budi_Waseso

Pertanyaan: Mengapa penggantiannya mendadak setelah terungkapnya penyelundupan narkoba berton-ton?

Jawaban: Tidak mendadak. Sejak akhir 2017 Buwas sudah bersiap pensiun.

Sumber informasinya di sini: https://news.detik.com/berita/d-3788519/segera-pensiun-buwas-bnn-harus-terus-kuat-berantas-narkoba

Pertanyaan: Apa prestasi Heru Winarko?

Jawaban: Sebelumnya ia adalah Deputi Penindakan KPK. Dengan pengalamannya sebagai anggota KPK, ia diharapkan membawa integritas ke dalam BNN. Ia juga dipilih karena kepemimpinan, manajerial, dan track recordnya bersih.

Silakan baca sumber informasinya di sini:

http://aceh.tribunnews.com/2018/03/03/ternyata-ini-alasannya-polri-ajukan-heru-winarko-sebagai-kepala-bnn

Silakan baca profil Wikipedianya di sini:

https://id.wikipedia.org/wiki/Heru_Winarko

Blog at WordPress.com.

Up ↑