Search

Jawaban atas Fitnah kepada Jokowi

Benarkah Klaim @kontras bahwa Jokowi Mempercepat Tergadainya Tanah Adat Melalui Sertifikasi?

prona.jpgPertanyaan: Saya membaca klaim dari Kontras yang menganggap kebijakan Jokowi mempermudah sertifikasi bisa mendorong pemiskinan petani karena mempermudah mereka menggadaikan tanahnya. Saat hutangnya tidak terbayar, petani diusir dari lahannya. Benarkah?

Jawaban: Jelas-jelas: Keliru! Pertama, sertifikasi bukanlah sebuah kewajiban atau paksaan. Jokowi hanya mempermudah pengurusan, membebaskan biaya yang tidak perlu, dan mempercepat proses keluarnya sertifikat. Dengan demikian rakyat kecil memiliki bukti atas kepemilikan tanah, sesuatu yang sebenarnya malah dituntut oleh Kontras sendiri pada masa lalu.

Screen Shot 2018-10-19 at 6.15.40 AM

Sumber: https://twitter.com/KontraS/status/987670386438430720

Jadi aneh bin ajaib, Kontras yang meminta hak atas tanah diakui, Kontras juga yang paling depan protes saat sertifikat, sebagai dasar tertulis pengakuan oleh negara atas kepemilikan tanah.. Bagaimana negara akan melindungi hak masyarakat atas tanah kalau masyarakat sendiri tidak punya bukti tertulis kepemilikannya atas tanah? Apa bisa klaim atas tanah hanya berdasarkan “katanya”?

Jadi apa keinginan Kontras sebenarnya? Hak rakyat atas tanah dilindungi melalui legalisasi atau biarkan saja tanpa status yang jelas supaya makin banyak konflik terjadi?

Kedua, kebijakan Prona yang menjadi dasar mempercepat sertifikasi juga sudah lama ada, bahkan jauh sebelum Jokowi diangkat jadi Presiden Republik Indonesia. Kebijakan ini terbit sejak masa Presiden Suharto, namun tidak dieksekusi dengan baik sehingga pencapaiannya sangat rendah, kalau tidak bisa dibilang gagal dari presiden ke presiden selanjutnya. Pada masa Jokowi, eksekusi dilakukan dengan baik dan berhasil mencapai target 5 juta sertifikat diterbitkan.

https://nasional.kompas.com/read/2018/08/16/11540671/presiden-jokowi-klaim-telah-bagikan-5-juta-sertifikat-tanah-ke-rakyat

Jadi mengapa Kontras baru teriak-teriak sekarang saat Kebijakan Prona berhasil dieksekusi menjadi penerbitan 5 juta sertifikat? Mengapa tidak dulu, saat Prona terbit? Takutkah Kontras dengan fakta bahwa kini rakyat punya bukti tertulis atas klaimnya atas tanah mereka sendiri? Apa yang mengganggu mereka?

https://nasional.kompas.com/read/2018/08/16/11540671/presiden-jokowi-klaim-telah-bagikan-5-juta-sertifikat-tanah-ke-rakyat

Ketiga, Presiden sendiri sudah berkali-kali mewanti-wanti saat penyerahan sertifikat, bahwa menjaminkan sertifikat tanah untuk mendapat pinjaman harus sangat berhati-hati. Petani wajib menghitung kembali cicilan hutan dan bunganya sebelum mengagunkan sertifikat. Dalam hal ini, kewajiban Presiden untuk memperingatkan sudah ditunaikan. Andai petani tetap membandel menjaminkan surat tanahnya untuk berfoya-foya, apakah kesalahan Presiden Jokowi?

“Hati-hati yang namanya pinjam ke bank itu harus mengangsur. Hati-hati jangan sampai sertifikatnya disita oleh bank,” pesan Presiden Jokowi.

https://nasional.tempo.co/read/897330/jokowi-ingatkan-warga-yang-agunkan-sertifikat-tanah-ke-bank

Ada logical fallacy yang digunakan oleh Kontras untuk meributkan tergadainya tanah petani. Bersertifikat atau tidak, petani yang kepepet sangat membutuhkan uang dan di kemudian hari tidak mampu mengembalikan, akan mengarah kepada kehilangan tanah, entah tanahnya bersertifikat atau tidak.

Lebih parah, tanpa sertifikat, petani hanya bisa menggadaikan tanahnya kepada tengkulak atau rentenir. Ini jelas akan menghasilkan bunga tinggi yang malah memperberat hidup petani, mempercepat mereka kehilangan tanahnya.

Berbeda dengan tanah yang bersertifikat, petani menjadi punya akses pinjaman ke bank atau pegadaian yang bunganya jauh lebih rendah, dan pinjaman tersebut bisa diasuransikan. Sehingga bila suatu saat petani kecelakaan atau meninggal dunia, ada asuransi yang bisa menanggung ketidakmampuannya untuk membayar lagi. Sehingga tanah petani tidak bisa tergadai karena sebab-sebab ini.

https://kumparan.com/@kumparanbisnis/gadai-sertifikat-tanah-di-pegadaian-bisa-pinjam-hingga-rp-50-juta

Pertanyaan: Lalu bagaimana dengan tudingan @babangmu yang merasa banyak tanah adat jadi diklaim jadi tanah hak milik gara-gara program sertifikasi Jokowi?

Jawaban: Tanah Adat sama sekali berbeda dengan tanah hak milik pribadi. Tidak bisa begitu saja tanah adat diklaim sebagai milik perorangan lalu dibuat sertifikatnya sebagai tanah hak milik pribadi. Pelepasan tanah adat perlu melalui proses panjang, yang salah satunya membutuhkan persetujuan seluruh masyarakat adat.

Jadi lepasnya tanah adat menjadi hak milik pribadi bukanlah akibat sertifikasi tanah. Jika terhadi kecurangan atau pencurian tanah, itu adalah tanggung jawab orang-orang yang melakukan kolusi agar tanah adat lepas menjadi tanah hak milik pribadi.

Silakan baca ketentuan pelepasan Tanah Adat menjadi hak milik di situs hukumonline:

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt537ac3b737835/cara-penyertifikatan-tanah-adat

 

Advertisements

[HOAX] Benarkah Tudingan @sandiuno bahwa Izin Nelayan Dipersulit?

tenggelamkan

Pertanyaan: Saya membaca hasil pertemuan Sandiaga Uno yang menyatakan bahwa nelayan-nelayan kecil dipersulit hidupnya karena pemerintah Jokowi melalui Kementerian Perikanan mempersulit keluarnya izin mereka. Benarkah?

Jawaban: HOAX dan penuh kebohongan! Isu ini sudah dibantah langsung oleh Menteri KKP Susi Pudjiastuti. Sejak 7 November 2014, kewajiban pengurusan izin tidak pernah diberlakukan bagi nelayan yang kapasitas kapalnya kurang dari 10GT (biasanya nelayan kecil menggunakan kapal di bawah kapasitas ini). Kapal ini bisa bebas berlayar menangkap ikan sesuai kebutuhan.

Untuk range 10-30GT, perizinan diberikan oleh daerah. Kementerian KKP baru mengurusi perizinan untuk kapal di atas 30GT, yang berarti kapal tersebut jelas bukan milik nelayan karena keuntungannya saja bisa puluhan miliar rupiah. Tidak ada alasan mengeluhkan perizinan untuk pengusaha penangkap ikan yang memiliki kapal ikan sebesar ini.

Sumber:

https://www.merdeka.com/uang/presiden-jokowi-izinkan-kapal-berbobot-10-gt-bebas-tangkap-ikan.html

https://nasional.kontan.co.id/news/menteri-susi-kritik-sandiaga-uno-baca-dulu-uu-perikanan-jangan-asal-bicara

nelayan

HOAX #JANJIJOKOWI: Benarkah Jokowi Ingkar Janji Terkait KJP dan KJS jadi KIP dan KIS?

janji-kis-dan-kip.jpg

Pertanyaan: Dari berbagai point 66 Janji Jokowi, salah satunya yang katanya diingkari adalah menjadikan KJP dan KJS menjadi KIP dan KIS. Benarkah?

Jawaban: Tidak benar! KIP dan KIS sudah sukses diterapkan dan dibagikan kepada jutaaan warga Indonesia yang tidak mampu. Jadi tidak benar kalau Jokowi ingkar janji masalah ini. Tercatat 197,4 juta jiwa WNI menjadi peserta KIS dan 20 juta siswa telah menerima manfaat KIP.

http://news.metrotvnews.com/peristiwa/GNGqnAlk-jokowi-20-juta-siswa-telah-terima-manfaat-kip

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/05/17/sebanyak-1974-juta-jiwa-warga-indonesia-jadi-peserta-program-jknkis

[HOAX] Benarkah Jokowi Antek Asing?

natuna

Pertanyaan: Saya melihat di media sosial Jokowi selalu saja dikaitkan dengan kelemahannya dalam menghadapi pergaulan dunia internasional. Ia dianggap tidak dihormati, bahkan cenderung menjadi boneka kepentingan aseng dan asing. Benarkah?

Jawaban:Hoax! Keliru! Justru Jokowi berperan aktif dalam hubungan dunia internasional dan memperjuangkan kepentingan Indonesia. Tidak hanya soft diplomacy, Jokowi juga berani bermain keras dan melawan kepentingan negara adidaya.

Misalnya saat menghadapi ancaman Amerika Serikat bagi negara-negara yang tidak menentang klaim Israel atas Yerusalem, Jokowi dengan berani memanggil dubes Amerika Serikat, untuk  memperingatkan mereka akan sikap Indonesia atas isu Palestina-Israel.

https://news.detik.com/berita/d-3759118/ini-pernyataan-lengkap-jokowi-kecam-sikap-trump-soal-yerusalem

Menghadapi ancaman dari China di Natuna, Jokowi memainkan peringatan keras dengan menggelar latihan perang di sekitar laut itu dan mengganti nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Kebijakan ini mendatangkan protes China namun tak diacuhkan Jokowi.

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160623091859-20-140309/rapat-di-atas-kapal-perang-di-natuna-jokowi-gertak-china

Selain itu, Jokowi memainkan diplomasi lembut dan bersahabat saat bersama pemimpin dunia lainnya, misalnya bermain layangan bersama PM India, Modi. Ia juga mengajak vlogging Presiden Turki, Erdogan. Hasilnya kunjungan kenegaraan yang melibatkan Jokowi selalu mendapat perhatian dan Indonesia dihormati oleh dunia internasional serta menghasilkan kesepakatan yang banyak menguntungkan Indonesia..

https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180530132038-106-302214/diplomasi-layang-layang-jokowi-dan-pm-india-narendra-modi

https://www.liputan6.com/news/read/3015155/kunjungi-presiden-erdogan-jokowi-bikin-vlog-dari-turki

https://nasional.kompas.com/read/2017/07/10/07204671/justin.trudeau.sapa.masyarakat.indonesia.lewat.vlog.bareng.jokowi

Pertanyaan: Adakah yang bisa saya sebarkan terkait bantahan atas tudingan ini?

Jawaban: Silakan sebarkan meme berikut:

[HOAX] Benarkah Tudingan @panca66 Bahwa Rejim Jokowi Ugal-Ugalan Menaikkan Harga BBM?

siapa-ugal-ugalan

Pertanyaan: Saya membaca di medsos bahwa Jokowi rajin dan grasa-grusu menaikkan harga BBM, hingga 12 kali! Lalu dia membandingkan dengan era SBY, yang dalam 10 tahun hanya 4 kali menaikkan harga BBM. Benarkah?

Jawaban: HOAX dan pembohongan publik! Sama sekali tidak apple to apple. Yang digunakan sebagai dasar untuk menyatakan harga BBM 12 kali sepertinya harga Pertamax (non subsidi). Sementara untuk SBY, ukuran yang dipakai adalah kenaikan harga Premium (subsidi).

Screen Shot 2018-10-13 at 9.36.31 AM.png

Jika dibandingkan sesama harga Premium, maka Jokowi baru 3 (tiga) kali menaikkannya pada akhir tahun 2014. Sementara jika menimbang kenaikan harga Pertamax, maka hasil penelusuran tim kami, setidaknya ada 13 kali berita kenaikan harga Pertamax pada masa pemerintahan SBY (bisa lebih karena kemungkinan tidak seluruh kenaikan harga Pertamax pada masa SBY diberitakan).

Berikut catatan kenaikannya:

  1. September 2006: Pertamax naik jadi Rp 5.900 (kemudian harga minyak dunia turun)
  2. Maret 2007: Pertamax naik jadi Rp 4.900
  3. November 2007: Pertamax naik jadi Rp 6.950
  4. April 2008: Pertamax naik jadi Rp 8.350
  5. Juli 2008: Pertamax naik jadi Rp 10.550 (kemudian harga minyak dunia turun)
  6. September 2009: Pertamax naik jadi Rp 6.600
  7. Desember 2010: Pertamax naik jadi Rp 7.000
  8. Februari 2011: Pertamax naik jadi Rp 8.050
  9. April 2011: Pertamax naik jadi Rp 8.600
  10. April 2012: Pertamax naik jadi Rp 10.200 (kemudian harga minyak dunia turun)
  11. September 2013: Pertamax naik jadi Rp 10.200
  12. Desember 2013: Pertamax naik jadi Rp 10.600
  13. Juli 2014: Pertamax naik jadi Rp 11.300

Dan berikut infografis kenaikan Premium pada masa Jokowi

kenaikan

HOAX #JANJIJOKOWI: Benarkah Jokowi Ingkar Janji akan Terus Blusukan Jika Jadi Presiden?

blusukan-

Pertanyaan: Masih soal meme 66 Janji Jokowi yang katanya diingkari. Salah satu pointnya adalah janji akan terus blusukan seperti yang dilakukan saat masih memimpin di Solo dan Jakarta. Benarkah diingkari Jokowi?

Jawaban: Fitnah! Jokowi masih meneruskan tradisi blusukannya. Untuk mengetahui ke mana saja Jokowi blusukan selama periode pertama kepemimpinannya silakan akses ke situs ini:

http://presidenri.go.id/blusukan.1.html

Berikut adalah cuplikan dari situs tersebut:

Screen Shot 2018-10-13 at 8.35.01 AM.png

Pertanyaan: Tapi banyak sekali yang menilai itu bukan lagi blusukan seperti dulu, karena tidak lagi dilakukan diam-diam, pakai pengawalan, dan sulit bagi rakyat untuk bicara langsung seperti waktu masih jadi walikota dan gubernur!

Jawaban: Tentu saja berbeda antara protokoler seorang Presiden jika dibandingkan dengan kepala daerah. Menjadi kepala negara berarti penjagaan atas keselamatan Jokowi harus lebih ketat dan mengikuti prosedur. Meskipun menjadi orang nomor satu, Jokowi harus mematuhi aturan protokoler ini.

Selain itu, mengunjungi seluruh Indonesia satu per satu butuh effort yang sangat besar. Karena jaraknya sangat jauh dan terpisah menjadi  banyak sekali pulau. Tidak mungkin dilakukan dengan berjalan kaki. Indonesia memiliki pesawat kepresidenan untuk memfasilitasi ini, dan memang sudah hak seorang Presiden Republik Indonesia untuk menaiki pesawat RI-1 kapanpun dibutuhkan untuk menjalankan tugas.

Jokowi sudah meminta berbagai hal untuk melonggarkan pengamanan oleh Paspampres terhadap dirinya, dalam arti membebaskannya untuk tetap berinteraksi dengan masyarakat tanpa harus mengurangi faktor keamanan.

Sumber info: https://news.detik.com/berita/2655796/gaya-jokowi-jadi-presiden-dan-cara-pengamanannya

HOAX #JANJIJOKOWI: Benarkah Jokowi Ingkar Janji Perkara Penciptaan 10 Juta Lapangan Kerja Baru?

lapangan-kerja

Pertanyaan: Dari berbagai isu 66 Janji Jokowi yang beredar, salah satunya adalah Jokowi ingkar janji menyediakan 10 juta lapangan kerja baru bagi rakyat. Benarkah?

Jawaban: Hoax! Justru setiap tahun Jokowi berhasil menciptakan lebih dari 2 juta lapangan kerja baru. Jadi jika digabungkan dengan prediksi lapangan kerja baru tahun 2018, sudah jelas target itu telah terlampaui jauh, sekitar 13 juta lapangan kerja baru.

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menegaskan hal tersebut dalam pernyataannya kepada wartawan Kompas:

“Alhamdulillah, tiga tahun di bawah Pak Jokowi, ini kan lapangan kerja yang tercipta itu sudah melampaui target dari janji kampanye Jokowi-JK (Jusuf Kalla) pada saat pilpres yang lalu,… Nah pertumbuhan lapangan kerja atau penyediaan lapangan kerja di Indonesia setiap tahunnya itu selalu lebih dari 2 juta. Jadi sudah melampaui target 2 juta per tahun dari yang dijanjikan Pak Jokowi-JK,”

Hanif Dhakiri, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia

Ia lalu menjelaskan bahwa Total, dalam 3,5 tahun pemerintahan Jokowi-JK (jika dihitung dari Oktober 2014) sudah menciptakan 8.460.000 tenaga kerja.

Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2018/04/24/18260241/menaker-klaim-janji-jokowi-ciptakan-10-juta-lapangan-kerja-sudah-lunas

HOAX #JANJIJOKOWI: Benarkah Jokowi Ingkar Janji Perihal Penerbitan Perpres KPK?

perpres-KPK.jpg

Pertanyaan: Saya melihat viral 66 Janji Jokowi yang terus diedarkan haters. Salah satu yang dianggap ingkar janji adalah soal Penerbitan Perpres KPK. Benarkah Jokowi bohong dalam hal ini?

Jawaban: Tidak benar. Jokowi sudah menerbitkan Perpres yang dimaksud, yaitu 54/2018 pada bulan Juli 2018, dengan tema pencegahan korupsi. Perpres ini dimaksudkan memperkuat kewenangan KPK dan berbagai kewajiban yang harus dipenuhi pejabat publik dalam hal pencegahan tindak korupsi.

Sumber: http://www.tribunnews.com/nasional/2018/07/25/moeldoko-perpres-542018-perkuat-komitmen-pemerintahan-jokowi-dalam-upaya-pencegahan-korupsi

Setelahnya, Jokowi masih menerbitkan lagi PP 43/2018 yang mengatur Pelaporan Korupsi, yang menjanjikan hadiah Rp 200 juta untuk yang berani melaporkan tindakan korupsi dan kemudian terbukti. Dengan demikian masyarakat biasa sekalipun terdorong untuk ikut serta dalam perang melawan korupsi.

Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2018/10/09/17375831/ditandatangani-jokowi-kini-pelapor-kasus-korupsi-bisa-dapat-rp-200-juta

 

HOAX #JANJIJOKOWI: Benarkah Jokowi Melanggar Janji Dollar jadi Rp 10.000?

 

hoaxPertanyaan: Saya melihat bahwa serial 66 Janji Jokowi yang salah satunya membongkar ingkar janjinya Jokowi akan menjadikan dollar Rp 10.000. Benarkah?

Jawaban: Hoax! Jokowi tidak pernah menjanjikan, apalagi memasukkan dalam kampanyenya bahwa dollar akan berharga Rp 10.000. Tidak mungkin hal seperti itu dijanjikan karena ada banyak sekali faktor yang menentukan kurs valuta asing. Itu adalah pelintiran media massa yang membuat hasil analisa seorang ekonom seolah menjadi janji Jokowi, yang kemudian diulang-ulang oleh haters.

Pertanyaan: Dari mana awal sumber pemberitaan tersebut?

Jawaban: Berita tersebut kami cek pertama kali dilansir oleh Tempo. Tempo memberitakan dengan headline yang ambigu “Jokowi Jadi Presiden, Rupiah Bisa Tembus 10 Ribu,” tanpa menyebutkan siapa yang menyebutkan analisa seperti itu. Jika diklik dari link ini:

https://bisnis.tempo.co/read/556888/jokowi-jadi-presiden-rupiah-bisa-tembus-10-ribu

Bisa dengan mudah dibaca di dalam isi beritanya bahwa analisa tersebut disampaikan oleh Kepala Ekonom Samuel Aset Manajemen, Lana Soelistianingsih. Berita tersebut memuat analisa Lana Soelistianingsih:

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo bisa memenangi pemilu presiden pada Juli mendatang, maka nilai tukar (kurs) rupiah akan menguat signifikan. Dia memperkirakan penguatan akan sangat tajam bahkan bisa mencapai level Rp 10 ribu per dolar Amerika Serikat.

Pertanyaan: Bagaimana bisa Lana Soelistianingsih membuat analisa seperti itu?

Jawaban: Lana membuat analisa berdasarkan kondisi jauh sebelum pelaksanaan Pemilu 2014 (sekitar bulan Juli), di mana kurs bertengger di angka Rp 11.792 per Dollar Amerika Serikat.

Lana menyatakan bahwa jika Pemilu 2014 berjalan aman, maka kurs rupiah bisa menguat ke angka Rp 10.800, dengan asumsi PDIP menang telak di pemilu legislatif dengan lebih dari 20 persen suara, sehingga mampu mengajukan calon presiden sendiri. Lalu Jokowi memenangkan Pilpres dengan mudah, sehingga tercipta kestabilan politik luar biasa, karena presiden didukung oleh suara yang kuat dari satu partai di parlemen.

Nyatanya, kondisi yang disyaratkan oleh Lana sama sekali tidak kejadian. PDIP tidak memenangkan suara 18,95 persen. Jokowi mau tak mau harus didukung oleh koalisi beberapa partai, dan menghadapi Pilpres dengan kemenangan hanya tipis saja. Saat memulai pemerintahan, kubu oposisi menyatukan suara dalam Koalisi Merah Putih. Sesuatu yang tidak lazim dilakukan oleh oposisi dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Akibatnya secara politik, pemerintahan periode pertama Jokowi, terutama di awal masa kepemimpinan, tidak terlalu stabil. Ini berdampak kepada ekonomi, berkebalikan dengan prediksi Lana. Sementara itu dalam lingkup internasional, terjadi perang dagang antara China dan Amerika Serikat yang turut menguatkan dollar. Jadi sangat wajar jika analisa Lana bahwa dollar akan menjadi Rp 10.000 jika Jokowi presiden tidak terbukti.

Sekali lagi, itu adalah hasil analisa seorang Lana Soelistianingsih, bukan janji kampanye Jokowi.

Blog at WordPress.com.

Up ↑